Terus atas dasar apa santri boleh meminta dispensasi sedangkan yang lain tidak?
Larangan mudik itu diberlakukan agar penyebaran virus SARS Cov-2 tidak terjadi secara masif, apakah karena santri mereka tak akan menyebarkan virus laknat itu?
Ketika masalah ini ramai menjadi polemik, Badlawi menyebut bahwa ide dispensasi mudik santri itu bukan berasal dari Wapres Ma'aruf Amin, tetapi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang memang dikenal sebagai organisasi yang menaungi banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia.
Namun ternyata kilah Badlawi itu tak sepenuhnya benar, secara institusi PBNU tak pernah melontarkan ide tersebut, meskipun mereka mengakui ada beberapa orang di kalangan pengurusnya yang sempat membicarakan dispensasi bagi santri atas kebijakan pelarangan mudik tersebut.
Ada dua hal yang membuat saya terhenyak dengan lontaran permintaan dari Wapres Ma'aruf Amin ini, pertama masalah komunikasi, mengapa hal ini tak dibicarakan terlebih dahulu dengan Presiden Jokowi dan Kabinetnya, padahal mereka kerap bertemu untuk rapat kabinet.
Ini tiba-tiba langsung dibicarakan dihadapan pers yang kemudian menjadi konsumsi publik sehingga menimbulkan polemik. Kesan inkonsistensi kebijakan antar pejabat seperti ini yang membuat sebuah kebijakan tak bisa berjalan dengan baik.
Satu pejabat ngomong A, pejabat lainnya bicara B, semua seperti sedang berlomba mencuri panggung.
Kedua, saling sahut narasi berlawanan antar sesama pejabat bakal membuat masyarakat bingung, siapa yang harus diikuti, mana sih yang benar?
Pengecualian-pengecualian seperti ini selain akan membuat aturan itu tidak efektif juga bernuansa diskriminatif, terus bagaimana dengan para mahasiswa yang juga sedang menuntut ilmu jauh dari keluarganya, jika santri di beri dipensasi kenapa mereka tidak.
Para pekerja pun sama, mereka jauh dari keluarganya untuk mengais rejeki, boleh dong mereka juga pulang untuk berlebaran bersama keluarga, salahnya dimana mereka, kenapa Santri diberi dispensasi mereka tidak?
Dengan kondisi ini seluruh aturan pelarangan mudik demi mencegah penularan Covid-19 berpotensi hancur berantakan, masyarakat akan cenderung melakukan pembangkangan jika keadilan dalam sebuah aturan itu tak ada dan tampak.
