NLD dalam pemilu yang pelaksanaannya berlangsung November 2020 lalu, berhasil meraup suara 83 persen  untuk kursi parlemen.
Pihak oposisi yang di dukung oleh militer kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung agar hasil pemilu dibatalkan.
Namun pihak KPU Myanmar menolak tuduhan itu, lantas kemudian pihak militer pun tetap bersikeras bahwa tudingan mereka itu memiliki bukti-bukti yang kuat.
Nah, makanya setelah Suu Kyi dan Presiden Myu Minth ditangkap, dugaan kudeta militer di Myanmar merebak.
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah kedutaan negara asing di Myanmar, antara lain Kedubes Amerika Serikat, Inggris dan Uni Eropa mendesak pihak militer Myanmar untuk menghormati hasil pemilu.
Jika memang ada dispute hasil pemilu selesaikanlah secara hukum yang sah.
"Semua masalah pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme legal," Â kata Juru Bicara Sekjen PBB, Stephanie Dujaricc.
Ke khawatiran mereka itu beralasan lantaran militer Myanmar memiliki sejarah panjang menggengam kekuasan di negara yang dahulu disebut Burma inj.
Pemerintah Sipil baru berkuasa sekitar 10 tahun terakhir setelah sebelumnya selama 50 tahun di pimpin oleh pemerintahan militer.
Tak heran juga jika kemudian militer  masih sangat kuat posisinya dalam perpolitikan di negara yang sempat menjadi sorotan akibat perlakuan diskriminatif terhadap Suku Rohingna ini.
Dan salah satu musuh politik militer Myanmar adalah pemimpin de facto Myanmar saat ini Aung San Suu Kyi yang kini dikabarkan ditahan oleh mereka.
