Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk kedua kali dalam satu periode masa jabatannya kembali diproses untuk dimakzulkan oleh Kongres AS.
Pemakzulannya kali ini bersifat politis yang merupakan buntut dari kasus penyerang Gedung Capitol Hill saat pengesahan hasil pemilu AS 2020, yang memenangkan rival Trump, pasangan Joe Biden-Kamala Harris.
Trump resmi dimakzulkan atas hasutan pemberontakan setelah Kongres Amerika Serikat yang dikuasai Partai Demokrat  melalui voting menyetujui pemakzuklan tersebut dengan jumlah suara setuju 232 dan menolak 197 suara.
Sepuluh anggota kongres dari Partai Republik disebutkan mendukung pemakzulan Trump untuk kedua kalinya ini.
Nancy Pelosi Pimpinan DPR AS dari Fraksi Demokrat mengatakan meskipun masa jabatan Trump akan berakhir dalam hitungan hari, namun membiarkan Trump menjabat hingga masa keprresidenannya berakhir sangat berbahaya bagi masyarakat dan demokrasi AS.
Seperti proses pemakzulan pertana tahun 2020 lalu, Trump kini akan menghadapi persidangan senat. Andai dalam persidangan itu Trump terbukti bersalah.Butuh duapertiga suara anggota senat untuk memakzulkan Trump, jika Senat memutuskan demikian maka Donald Trump resmi termakzulkan.
Konsekuensinya, bagi Trump apabila ia menjadi Presiden AS pertama yang termakzulkan maka ia tak akan diperbolehkan lagi memegang jabatan publik atau maju dalam kontestasi politik apapun di AS.
Tahun lalu Trump memang berhasil lolos dari upaya pemakzulan setelah Senat yang saat itu dikuasai Partai Republik secara solid menolak menyetujui upaya pemecatannya sebagai Presiden AS.
Namun sepertinya situasi kali ini agak berbeda, para Senator dari Partai Republik terlihat tidak solid lagi, beberapa diantara mereka bahkan secara terbuka mengecam keras tindakan Donald Trump yang disebutkan menghasut para pendukungnya untuk menerobos dan membuat kerusuhan di Gedung Kongres AS.
Liz Cheney misalnya anggota Senat nomor 3 paling senior dari Partai Republik dengan tegas menyatakan akan mendukung pemakzulan Trump.
"Tidak pernah ada pengkhianatan yang lebih besar oleh seorang Presiden Amerika Serikat atas jabatannya dan sumpahnya kepada Konstitusi." Ujarnya seperti dilansir BBC.Com.
Sebelumnya wacana penggunaan Amandemen 25 yang memungkinkan pemecatan Trump dilakukan lebih singkat sempat menjadi opsi, namun karena Wapres Mike Pence menolak menginisiasi upaya itu upaya itu tak jadi dilakukan.
Dalam Amandemen 25 Konstitusi AS Wapres beserta para anggota kabinet dapat mengajukan mosi tak percaya pada presiden yang memungkinkan Trump sebagai Presiden AS dapat diberhentikan.
Sidang Senat terkait pemakzulan Trump rencananya akan dilaksanakan beberapa hari setelah pelantikan Joe Biden sebagai Presiden AS tanggal 20 Januari 2021.
Tindakan pemakzulan ini merupakan ujung dari sejumlah upaya Trump dalam menafikan kemenangan Biden,lewat cuitan dan ucapan di akun media sosial miliknya, Â Trump terus menerus menarasikan tuduhan-tuduhan kecurangan tanpa dasar terkait kekalahannya dalam Pilpres 2020 AS membuat pendukungnya terprovokasi dan akhirnya membuat kerusuhan yang dianggap mencoreng demokrasi AS.
Banyak pihak menuding Trump sebagai demagog demokrasi yang sangat egois yang sama sskali tak mencerminkan sifat kenegarawanan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pimpinan sebuah negara sebesar AS.
Untuk itulah maka pemakzulan yang kedua kali terhadapnya itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan, meskipun masa kepresidenannya telah berakhir. Untuk mencegah Trump maju lagi menjadi calon Presiden AS 2024.
