Bagaimana bisa dengan situasi pandemi seperti ini dan pandemi Covid-19 sendiri di Indonesia sudah dinyatakan sebagai bencana nasional non-alam tapi sebagian besar rakyatnya harus membeli sendiri vaksin tersebut.
Jokowi sebagai Presiden tentu tahu kondisi perekonomian rakyatnya saat ini yang tengah terpuruk, banyak diantara kita yang hanya untuk sekedar makan saja sangat sulit, sekarang harus pula dibebani untuk membeli vaksin yang seharusnya disediakan secara gratis oleh negara.
Sebagai sebuah game changer yang bisa membuat situasi negara membaik, pemerintah seharusnya hadir penuh disana dan menjamin keberadaan dan pelaksanaan vaksinasi tersebut, alih -alih membuka peluang bisnis bagi para pemburu rente.
Komersialisasi vaksin seperti rencana pemerintah ini sungguh tak layak dilakukan, ketika keterbatasan anggaran dijadikan alasan itu menjadi lucu, sebagai penguasa anggaran seharusnya pemerintah bisa menyediakan anggaran itu at all cost.
Realokasi lah sebagian anggaran untuk vaksinasi toh menurut sejumlah ahli tak akan menghabiskan 10 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia 2021.
Menurut hitungan kasar , kebutuhan dana program vaksinasi sebesar Rp 134 triliun. Dengan asumsi, harga vaksin covid-19 untuk 2 dosis per orang sebesar Rp500 ribu, dikalikan total penduduk Indonesia sebanyak 268 juta.
Jika dilihat sekilas, angka itu memang tampak jumbo. Namun, jika dibandingkan dengan anggaran belanja negara pada 2021 sebesar Rp2.750 triliun, maka asumsi kebutuhan dana vaksin covid-19 gratis bagi semua rakyat hanya sekitar 4,87 persen dari total belanja negara.
Apabila vaksinasi ini berhasil dan efektif mencegah penularan Covid-19, kesehatan masyarakat akan terjamin dan otomatis ekonomi akan lebih cepat bergulir karena aktivitas rakyat Indonesia akan kembali normal.
Namun jika vaksinasi ini lambat dilakukan dan kemudian tak memenuhi herd immunity sehingga pandemi Covid-19 ini berubah menjadi  endemik Covid-19, pemulihannya akan semakin lama dan begitupun dengan ekonomi masyarakat secara nasional akan makin terpuruk akhirnya yang rugi ya kita semua termasuk pemerintah Jokowi.
