Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, mengeluarkan komentar cukup mengejutkan terhadap perusahaan yang ia awasi. Walaupun sebenarnya bagi pribadi  Ahok sendiri itu bukanlah hal yang mengejutkan.
Dalam video berdurasi 6 menit 40 detik yang diunggah oleh Channel Youtube POIN, Ahok mengumbar kritikan yang sangat pedas terhadap direksi Pertamina bahkan dalam kesempatan yang sama ia pun mengusulkan agar Kementerian BUMN di bubarkan saja.
Ahok tetap saja Ahok dimanapun ia ditempatkan, ketika ada sesuatu yang tak berkenan menurut ukuran kepantasannya, dan kepantasan itu sepertinya mewakili pikiran banyak orang, ia tak segan menghardiknya.
Awalnya yang ia hardik adalah direksi Pertamina yaang ia sebut memiliki hobi melobi langsung pada Menteri untuk hal yang berkaitan dengan jabatan mereka.
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," ungkap Ahok dalam Channel Youtube tersebut.
Kemudian lanjutnya, ia sudah memiliki cara agar masalah ini tak terus terjadi. Ahok menyebutkan bahwa dirinya akan mengubah pola kepangkatan di Pertamina dengan cara melakukan lelang jabatan-jabatan secara terbuka.
Lantas ia pun menyoroti sistem penggajian direksi di berbagai anak perusahaan Pertamina yang ia sebut sebagai manipulasi gaji.
"Ada orang yang dicopot dari direktur utama anak perusahaan Pertamina. Misalnya ia bergaji Rp. 100 juta, masa setelah di copot gajinya tetap sama. Alasannya karena ia merupakan orang lama, seharusnya kan gaji itu mengikuti jabatan."ujarnya.
Karena hal-hal seperti itulah kemudian Ahok mengusulkan  Kementerian BUMN ini dibubarkan saja, karena tata kelola di banyak perusahaan negara termasuk Pertamina jauh dari kata efesien.
Ia berpendapat pengelolaan perusahaan-perusahaan lain pun mungkin sama saja dengan Pertamina yang penuh intrik jauh dari tata kelola perusahaan yang baik karena ada unsur politis di dalamnya.
Ahok kemudian merujuk pada Temasek Perusahaan yang mengelola perusahaan negara milik Singapura, yang memang pengelolaannya  dijalankan secara profesional tanpa unsur politis di dalamnya.
"Harusnya Kementerian BUMN  dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, yah Indonesia Incorporation gitu lah" ujar Ahok.
Sebenarnya harapan Ahok untuk membangun Indonesia Incorporation ala Temasek  itu sudah ada sejak pertama kali Kementerian BUMN didirikan pemerintah.
Kala itu Menteri BUMN pertama Tanri Abeng arah Kementerian BUMN itu akan menjadi semacam Indonesia Incorporation, Kementerian BUMN keberadaannya hanya sementara sebagai jembatan menuju Indonesia Inc.
Waktu berlalu, Menteri berganti sepertinya arah menuju Indonesia Incorporation naik turun. Terakhir saat Menteri BUMN dijabat oleh Rini Soewandi pathway menjadikan Kementerian BUMN nantinya akan menjadi superholding ala Temasek sudah terlihat jelas.
Walaupun dalam pelaksanaannya masih kedodoran karena berbagai sebab termasuk ada unsur politik kekuasaan di dalamnya.
Hal itu terjadi karena ada banyak pihak yang sudah sangat nyaman dengan kondisi perusahaan negara yang tak terkelola dengan baik, akhirnya resistensinya menjadi sangat besar karena ada kepentingan yang terganggu.
Ketika Erick Thohir masuk menggantikan Rini sebagai Menteri BUMN, pengelolaan perusahaan milik negara ini agak berbeda.
Ia kelihatannya membenahi dari dasar dulu, jadi setiap BUMN ia telisik kemudian diperbaiki, jika tak kunjung bisa diperbaiki ia likuidasi atau di merger dengan BUMN sejenisnya.
Namun, Eric tak pernah lagi menyinggung masalah superholding, dalam prakteknya ia membentuk kluster-kluster yang lebih kecil yang diawasai oleh pejabat setingkat direktur di Kementerian BUMN dan direktur -direktur tersebut diawasi oleh dua Wakil Menterinya yang dibagi sesuai sektor usahanya.
Nah, ungkapan Ahok mungkin bisa menjadi otokritik bagi Kementerian BUMN untuk bergegas lebih cepat dan tegas lagi dalam memperbaiki tata kelola di perusahaan-perusahaan pelat merah ini.
Mungkin Ahok tak akan berhenti sampai disini, dalam mengungkap kebobrokan di Pertamina yang memang sudah menahun, dan imbasnya akan terasa langsung ke Kementerian BUMN.
Jika memang pejabat-pejabat di Kementerian BUMN tipis telinganya mungkin jabatan Ahok sebagai Komut Pertamina tak akan berumur panjang.
Namun, jika memang ada niatan untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara yang baik, ungkapan-ungkapan Ahok seperti ini bisa dijadikan masukan berharga untuk kemudian dilaksanakan.
