Sejumlah pihak kerap kali membandingkan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan negara lain yang dianggap berhasil menangani penyebaran virus ini hingga menjadi benar-benar terkendali.
Misalnya membandingkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi  terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan kebijakan Lockdown yang ditetapkan oleh Jacinda Ardern Perdana Menteri New Zealand.
Mereka yang membandingkan itu tak sadar bahwa karakteristik sebuah negara dan penduduknya satu sama lain itu berbeda.
Ada prasyarat tertentu sehingga membuat kebijakan lockdown ini bisa berhasil, pertama karekteristik penduduknya, kemampuan fiskal ssbuah negara dan data kependudukan yang mumpuni dan akurat.
Kemampuan fiskal itu nantinya akan berkaitan dengan konsekuensi dari kebijakan lockdown yang mengharuskan masyarakat untuk tetap berada di rumah.
Sehingga konsekuensinya secara ekonomi, kebutuhan penduduk di wilayah yang di lockdown menjadi kewajiban pemerintah, dan jumlah anggaran yang dibutuhkan itu tak sedikit, bahkan sangat besar.
Selain itu, ada prasyarat lain yang tak kalah pemting agar bantuan yang diberikan tak salah sasaran, akurasi data kependudukan.
Apakah kedua prasyarat itu dimiliki oleh indonesia? Saya rasa tidak, sscara fiskal Indonesia tak bagus-bagus amat walaupun jika dipaksakan bisa saja memenuhi kebutuhan pokok masyarakat jika lockdown dilakukan.
Namun apa ada jaminan bantuan sosial yang diberikan akan tepat sasaran, kecuali skema pemberian bantuannya seperti yang dilakukan oleh Jepang misalnya seluruh penduduk Jepang diberi bantuan tunai tanpa terkecuali.
Indonesia tak mungkin melakukan skema bantuan seperti itu, karena anggarannya tak cukup. Indonesia hanya mampu memakai skema bantuan sosial bagi masyarakat golongan terbawah yang masuk ke dalam kategori miskin dan rentan miskin.
Sekedar untuk menaikan kategori penerima ke golongan menengah yang menurut data world bank berjumlah 155 juta orang saja tak mampu.
