Pendidikan kewarganeraan memberikan pengetahuan tentang sistem dan kerangka politik suatu negara, yang mungkin mencakup informasi tentang sistem pemerintahan; sifat dan wewenang jabatan yang akan diisi dalam pemilihan; masalah ekonomi, sosial dan politik utama yang dihadapi bangsa; nilai demokrasi; persamaan hak perempuan dan laki-laki; dan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi nasional.Â
Dalam pendidikan kewarganeraan tentang pemilihan umum menggambarkan penyebaran informasi, materi dan program yang dimaksudkan untuk menginformasikan pemilih tentang rincian dan prosedur proses pemungutan suara untuk pemilihan. Pendidikan ini melibatkan penyediaan informasi tentang siapa yang berhak memilih; di mana dan bagaimana mendaftar; bagaimana pemilih dapat memeriksa daftar pemilih untuk memastikan bahwa mereka telah dimasukkan dengan benar; jenis pemilu apa yang diadakan; di mana, kapan dan bagaimana memberikan suara; siapa calonnya; dan cara mengajukan keluhan.
Dalam demokrasi perwakilan, kekuasaan dalam bentuk pemerintahan berasal dari partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Jika warga negara menghindari politik, sistem sosial akan kehilangan fungsi legitimasinya. Ada banyak bentuk partisipasi politik, dan persyaratan untuk warga negara juga berbeda. Pendidikan kewarganegaraan akan tetap menjadi subjek penelitian empiris masa depan karena berulang kali menghadapi tantangan baru dalam mengelola risiko utama sistem hukum yang demokratis.
Tingkat partisipasi pemilih yang rendah atau ketidaktertarikan kaum muda yang tumbuh dalam politik memaksa pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan peran sentral pendidikan kewarganegaraan dalam demokrasi dan membuat saran untuk meningkatkan pendidikan kewarganegaraan. Tidak ada keraguan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak cukup untuk menyampaikan informasi yang benar tentang hak dan kewajiban demokrasi, atau untuk merangsang motivasi politik.
