Integrasi Satu Data Penduduk untuk Semua. Transformasi Berantas Korupsi

Tulisan ini terilhami pada gagasan besar bahwa progresivitas mampu mengalahkan pakem-pakem yang seakan 'menghantui' dan 'mempermainkan' kebenaran. Maksudnya adalah sesuatu yang selama ini abstrak bisa menjadi faktual apabila hal itu didukung dengan sinergi nyata dari profesionalisme masing-masing kepentingan. 

Saya berkaca satu data penduduk pada narasi bahwa hal ini bisa dipermudah melalui sebuah kanal atau wadah yang mampu membuka semuanya. 

Abad ini di negara ini, gejolak reformasi dalam sistem birokrasi memang sempurna. Mulai dari E-KTP atau KTP Elektronik dimana data identitas kita bisa terekam dengan baik melalui komputer, terlepas pro dan kontra-nya harus diakui itu merupakan terobosan apalagi hal itu bisa dilakukan untuk negara sebesar ini hingga gagasan soal Mall Pelayanan Publik yang mana ketika saya baca merupakan suatu wadah atau pintu dimana banyak sekali layanan demi layanan yang diberi instansi bisa disinergikan dengan cepat dan tepat yang kuncinya adalah teknologi. 

Birokrasi itu merupakan momok namun apabila bisa dikelola dengan baik, bukan sekedar memangkasnya melainkan lebih pada tatakelolanya menjadi sebuah kekuatan bagi entitas negara untuk meningkatkan kepercayaan. Sekali lagi kita musti sepakat bahwa kepercayaan itu adalah barang mahal. Sama halnya dengan kejujuran dan kesehatan.

Kini keduanya bertransformasi menjadi KTP Digital dan juga MPP Digital. Lebih advance lagi mengingat zaman butuh kecepatan, ditengah maraknya kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence mempengaruhi manusia yang normal untuk bisa berdaya saing mengimbangi dengan mereka. 

Manusiawi memang jika kesalahan itu ada meskipun AI adalah buatan manusia namun harus diakui ketika mereka sudah bergerak menuju sempurna melebihi kita tentu menjadi keras tanggungjawab moral kita untuk meresponnya. 

Dari segi birokrasi yang lahir dari sebuah kebijakan, kebijakan memang tidak bisa memuaskan mencakup semua pihak namun kualitas dan rasionalitas memang harus dijunjung tinggi guna setidaknya ada sisi efisiensi yang bisa dicapai dari langkah tersebut. 

Sebenarnya pemantiknya ada di identitas kita, melalui 1 data yang esensial dan fundamental yang kita punya yaitu nomor induk kependudukan otomatis bisa membuka semuanya. Karena kunci negara bisa hadir atau entitas publik lainnya bisa menjalankan proses bisnisnya bersama dengan masyarakat adalah melalui modal administrasi yang kita miliki. 

Terus terang, NIK itu selalu dipakai untuk kita menggunakan segala sesuatu dalam proses urus ini urus itu pasti tak jauh dari hal tersebut sejak kita kecil kita diberikan angka yang memang rumit tersebut namun perlahan kita pahami bahwa itu sangat berguna bagi kita. 

Makanya jaga terus nomor induk kita, karena bukan hanya kita diberikan kemudahan melainkan kita bisa mengatasi masalah menggunakan NIK tersebut bahkan kita bisa lebih leluasa dalam memastikan moralitas kita bisa terjaga dengan baik, atau bahasa mudahnya kita juga semakin terawasi untuk tidak berbuat hal yang tidak baik karena ada kepastian hukum yang ternaungi dari modal administrasi tersebut.

NIK menjadi dasar untuk membuat KTP, dari yang Elektronik yaitu kartu dengan hologram atau RFID sebenarnya sudah masuk dengan komputer. Sementara data komputer atau Big Data tersebut memang sudah tersimpan atau terenkripsi dengan baik. 

Otomatis menjelma menjadi sebuah QR Code yang memang sudah lazim dalam aktivitas digital. Konsekuensinya akan lebih efisien lagi sehingga tak harus kita musti untuk melampirkan nomor atau mengisi lagi semua data diri bahkan sampai harus fotocopy. Selama jaringan internet juga bisa dipastikan berjalan dengan stabil maka semua bisa terbaca bahkan terkoneksi dengan identitas lainnya yang selama ini menggunakan NIK. Semisal rekening bank dimana kartu ATM saja sudah menggunakan chip yang terhubung dengan Big Data, lalu Paspor dimana data biometrik yang berbasis hologram juga sinkron, hingga terbaru kita sama-sama tahu yaitu NPWP dimana data perpajakan kita bisa terpantau dengan padu dengan identitas dasar kita. Tinggal sebenarnya menjadi PR adalah untuk identitas, layanan atau lisensi dan segala bentuk administrasi perizinan di kita untuk bertahap bergabung menjadi 1 nomor untuk semua dan melalui gawai kita, mengingat generasi muda saat ini tidak jauh dari hal tersebut. Maka lantas memudahkan untuk mengakses semuanya. Konkritnya, kalau sekarang jika memiliki KTP Elektronik untuk membuka informasi data kita musti fotocopy atau lebih progresifnya pakai e-reader (terobosan yang bagus itu dan menurut saya efektif dimana tinggal scan langsung rampung). Ini lebih simpel dimana ketika KTP dibutuhkan, melalui HP kita tinggal tunjukkan QR Code NIK kita langsung rampung tanpa harus buka dompet untuk ambil KTP. Otomatis waktu juga semakin terpangkas, mengingat yang kita sama-sama tahu orang lebih mementingkan gawai daripada dompet bukan? Atau kalau lebih mudah lagi, mungkin bisa seperti PeduliLindungi ketika tanpa internet jika untuk menunjukkan QR Code bisa menggunakan Bluetooth.

Lalu, untuk selanjutnya ada apa dengan MPP Digital? Kalau KTP Digital itu berkaitan dengan barangnya, mungkin MPP Digital diibaratkan sebagai toko atau bengkel yang mengurusnya. KTP Digital diharapkan dan seyogyanya 'merapihkan' segala bentuk kebutuhan administrasi esensial yang kita miliki untuk memudahkan gerak kita dalam aktivitas khususnya ekonomi. MPP Digital itu lebih kepada proses bisnis yang berjalan untuk menyesuaikan dan merealisasikan kerja administrasi yang berlaku didalam sebuah rumah virtual atau rumah besar yaitu NIK untuk terkoneksi dan terkelola dengan baik terhadap layanan-layanan yang akan kita miliki. Kalau MPP, sekalipun kita musti ke suatu tempat dan disitu banyak loket yang dimiliki oleh banyak instansi yang mengurus administrasi yang dibutuhkan dimana banyak sekali instansi yang berkumpul dimana apabila kita mengurus atau menyesuaikan 1 layanan maka kita harus terhubung dulu dalam elemen layanan tersebut minimal log-in, apabila hari itu juga kita mengurus 10 layanan maka perlu 10 yang kita log-in sekalipun memang proses yang dibutuhkan hanya perlu jaringan internet dan dokumen administrasi yang kita butuhkan rampung karena sudah ada prinsip digitalisasinya. Ini lebih mutakhir lagi manakala MPP Digital juga sinkron dengan KTP Digital yaitu Tinggal linking QR KTP Digital kita dalam proses masuk pada MPP Digital via Aplikasi maka semua layanan bisa langsung tersambung dengan identitas kita tanpa harus kita masuk ke Aplikasi yang beragam dan dimiliki oleh masing-masing instansi. Jadi semacam super app yang mewadahi skala besar setiap layanan MPP secara digital hanya dengan Single Sign-On melalui data KTP Digital tadi. Setelah selesai terwadahi, rumah fisik MPP tersebut hanya berfungsi untuk menerima 'pertinggal' fisiknya saja. Loket-loket tersebut berfungsi untuk mengambil barang yang sudah kita urus melalui aplikasi bahkan sebenarnya MPP juga bisa diperkecil hingga skala kecamatan atau maksimalkan jemput bola.  

Kuncinya adalah keterpaduan dan keterjaminan dari masing-masing perangkat pendukung dan komitmen dari masing-masing pelaksana untuk menghilangkan ego sektoral dan berusaha bersinergi untuk memastikan layanan cepat tentunya hal ini mampu menciptakan akuntabilitas dan transparansi secara simultan bahkan maksimal yang membuat kepercayaan semakin tinggi. Bahkan sesuai judul diatas potensi korupsi bisa semakin diperkecil ruangnya oleh karena terobosan seperti ini. Simplenya adalah bahwa setiap kebijakan yang akan muncul juga akan lebih akurat, lebih sahih karena berhulu pada kekuatan data dan keterpaduannya secara fleksibel sehingga eksekusinya juga lebih merata dan terukur. Semisal dalam rangka penanganan kemiskinan saja, potensi korupsi atau penyelewengan bansos akan semakin dikurangi karena data yang ada sudah terpadu. Melalui NIK akan jelas terlihat dan tidak ada bias perbedaan diantaranya bahkan bisa berjalan secara real-time. NIK KTP by name by address tersambung dengan DTKS kemudian dengan NPWP berlanjut dengan rekening bahkan dengan dokumen pendidikan serta kesehatan. Otomatis melalui 1 NIK sudah saling bersinergi secara solid dan update maka mustahil akan terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan. Bahkan data kemiskinan juga pasti dan tidak ada 'permainan' yang bermuara pada kepentingan tertentu. Proses pelacakan juga akan lebih cepat apabila proses integrasi berlangsung dengan masif apalagi dengan data Kepolisian dan Kejaksaan maupun Pengadilan yang mana mereka selama ini dapatkan secara real time melalui proses MPP Digital ketika seseorang pernah dan pastinya berurusan pada kebutuhan administrasi, misal untuk pembuatan SKCK juga sudah terintegrasi secara digital berikut juga SIM maupun data terkait kepemilikan kendaraan akan memudahkan proses tindaklanjut kejahatan bisa presisi. By name by address juga berbasis dengan lokasi terkini sehingga apabila digital dimana mereka terletak pasti akan terlacak karena setiap kebutuhan kita di masa lampau, kini dan akan datang akan terekam melalui big data yang divalidasi dengan baik berdasarkan pada kondisi konkrit seseorang tersebut dimana suatu saat akan sangat berguna untuk memastikan kehidupan dan tanggungjawab sosial berjalan secara optimal. Yaitu melalui tertib administrasi bermuara pada tertib moralitas untuk bisa terawasi dan juga disiplin dalam melaksanakan sesuatu. 

Dahulu hal tersebut memang menjadi utopis untuk negara berkembang. Minimal niatnya jika memang sudah dipupuk atas dasar tanggungjawab moral demi mencapai kemajuan yang didasari atas dasar kepercayaan, niscaya semua mampu berlangsung secara sebaik-baiknya. Keep positive saja menurut saya. Gagasan seperti ini memang panjang yang penting berkelanjutan asalkan ada ruang yang terbuka kepada setiap pihak oleh entitas Negara untuk saling bersinergi dengan baik untuk melengkapi segala kekurangan yang ada. Karena terobosan ini efektif efisien bagus untuk tatakelola kehidupan masyarakat kedepan nanti.