Bayangkan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan sosial di kala sakit maupun pensiun, serta hidup dalam lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Inilah visi besar dari The Global Accelerator, sebuah inisiatif global yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
The Global Accelerator diluncurkan pada September 2021 oleh Sekretaris Jenderal PBB, sebagai respon terhadap berbagai tantangan global, mulai dari pandemi, ketimpangan ekonomi, perubahan demografi, dan perubahan iklim. The Global Accelerator hadir untuk merespon situasi dimana:
- setengah penduduk dunia, sekitar 4,1 miliar orang (2020), belum memiliki akses perlindungan sosial  (Indonesia menjadi salah satu negara yang telah memiliki program perlindungan sosial);
- lebih dari separuh pekerja berada dalam pekerjaan dengan pendapatan rendah dan tidak aman;
- meningkatnya jumlah NEET (Not in Employment, Education, or Training) yang mencapai 282 juta orang dan mayoritas perempuan;
- lebih dari 75 juta orang berada dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemi dan konflik;
- banyak negara menghadapi keterbatasan fiskal dan beban utang yang tinggi, sementara pembiayaan luar negeri menurun drastis dan bantuan pembangunan hanya menutup sebagian kecil kebutuhan.
Target dari The Global Accelerator sangat ambisius, yaitu menciptakan 400 juta lapangan kerja yang layak, memperluas perlindungan sosial bagi 1,1 miliar orang yang saat ini tidak terlindungi, serta memastikan transisi menuju ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan inklusif.
The Global Accelerator mempertemukan negara-negara anggota PBB, lembaga keuangan internasional, bank pembangunan, mitra sosial, masyarakat sipil, serta sektor swasta guna membentuk siklus pembangunan berkelanjutan. Dari sisi kelembagaan, dibentuk Steering Group di tingkat global, National Steering Committee di tingkat nasional, dan Technical Support Facility (TSF) yang mencakup tim koordinasi dari berbagai badan PBB. TSF berperan sebagai catalyst funding, mendorong pembiayaan domestik dan swasta serta mendukung reformasi fiskal. Beberapa negara maju seperti Jerman, Prancis, Irlandia, Korea Selatan, Belgia, dan Spanyol telah berkomitmen menjadi mitra pendukung baik secara teknis maupun finansial.
Dalam mengurai permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara, The Global Accelerator bekerja melalui tiga pilar atau cara utama, yaitu:
- kebijakan nasional terpadu: mendukung negara-negara dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kerangka kebijakan dan strategi nasional yang terintegrasi, berbasis data, dan responsif gender;
- kerangka pembiayaan nasional terpadu: mengidentifikasi dan memobilisasi sumber daya pembiayaan dari dalam dan luar negeri yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan dan tujuan perlindungan sosial;
- membangun koalisi dan kemitraan yang kuat: membangun kerja sama antarnegara dan lembaga internasional.
Apa Manfaatnya Bagi Indonesia?
Pada tahap awal, program ini diimplementasikan di negara-negara pathfinder, yaitu negara dengan potensi besar dan komitmen kuat dalam memperluas perlindungan sosial dan investasi penciptaan lapangan kerja. Indonesia menjadi salah satu negara yang dipercaya sebagai pathfinder country pertama bersama dengan Albania, Kamboja, Malawi, Namibia, dan Uzbekistan.
Beberapa langkah strategis yang dilakukan di negara pathfinder antara lain:
- Memperkuat data dan bukti melalui diagnostik berbasis gender dan usia sektor informal, penggunaan behavioral science dan pendekatan kolektif, identifikasi sektor potensial, sertamengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi kebijakan;
- Kebijakan dan strategi terpadu melalui integrasi isu pekerjaan layak dan formalitas dalam kebijakan nasional, fasilitasi dialog kebijakan multisektor, digitalisasi untuk mempermudah pendaftaran dan akses layanan;
- Strategi pembiayaan berkelanjutan melalui perluasan ruang fiskal melalui efisiensi belanja dan perluasan cakupan pajak, mengembangkan strategi pembiayaan sosial, serta memperkuat dialog dengan lembaga keuangan internasional;
- Penguatan dialog sosial dan suara pekerja informal melalui dukungan terhadap organisasi pekerja informal, meciptakan ruang dialog kebijakan, dan memperkuat kapasitas dialog sosial tripartit.
Pemerintah, melalui Bappenas, telah menyusun roadmap komprehensif yang fokus pada transformasi sosial dan ekonomi jangka panjang 2025-2045. Roadmap ini telah dipresentasikan dalam Sidang Umum PBB tahun 2023. Implementasi proyek di Indonesia meliputi pendanaan program untuk mendukung inklusi penyandang disabilitas, peningkatan kapasitas layanan ketenagakerjaan, dan kajian program perlindungan sosial.
Roadmap dan implementasi proyek ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan yang dialami penyandang disabilitas, dimana sekitar 7% dari populasi Indonesia adalah penyandang disabilitas, namun baru 1% dari mereka yang tercakup dalam program perlindungan sosial utama pemerintah (data tahun 2023), 91% masih bekerja di sektor informal, dan hanya 34% dari pekerja disabilitas yang tercakup dalam layanan sosial.
Referensi: https://www.unglobalaccelerator.org/
