Duka cita yang mendalam kami sampaikan kepada warga Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Kami, Minggu 26 Agustus, abu dan sisa puing-puing rumah yang dibakar dan tetesan darah korban tewas dan luka yang membasahi bumi Madura, menjadi saksi bahwa kalian didzolimi oleh sekelompok masyarakat biadab yang mengatasnamakan Islam, karena kecintaan kalian kepada Rasulullah saw dan keluarganya.
Jangan merasa hina, atau bersedih hati atas musibah di kali kedua ini, meskipun ia lebih berat dan menggoncangkan jiwa daripada kejadian penyerangan pertama pada Desember 2011. Semoga ini menjadi jalan syahadah kalian untuk menemui Rasulullah saw di telaga Haud, di akhirat kelak. Allahumma sholli ‘ala muhammad, wa ali muhammad.
Penyerangan terhadap kelompok Syiah di Sampang, Madura, kemarin, manambah panjang daftar kriminalisasi terhadap kelompok minoritas atas nama Islam. Setelah jemaah Ahmadiyah, kini penganut Syi’ah yang mendapat giliran untuk dikriminalisasikan. Dan uniknya dalil syar’i yang dijadikan dasar untuk melakukan tindakan kekerasan tersebut selalu sama, yaitu pandangan yang menyesatkan dan menghalalkan darah setiap kelompok minoritas yang berbeda madzhab/sekte dengan mereka. Pandangan serupa yang juga dianut oleh organisasi Jamaah Islamiyah sebagai dalil syar’i yang membenarkan tindakan terorisme yang mereka lakukan.
Pandangan seperti inilah yang saya anggap lebih berbahaya dan menakutkan daripada tindak kekerasannya itu sendiri. Dan harus diwaspadai.Karena bila tidak segera diselesaikan, ia dapat terus memicu perilaku intoleran bahkan aksi kriminalisasi dan bisa dengan cepat menular di masyarakat bawah. Sebagaimana yang terus kita saksikan dalam beberapa tahun belakangan ini.
Dalam kaitan inilah saya sependapat dengan Menko Polhukam Djoko Suyanto bahwa ulama dan tokoh masyarakatpun ikut bertanggung jawab atas kejadian ini. "Kok, menyalahkan kepolisian? Mestinya ulama dan tokoh masyarakat ikut memberi pencerahan pada umat dan warganya," ujar dia.
Saya kira bukan pada tempatnya lagi kita saling menuding siapa yang bersalah dan bertanggung jawab atas terulangnya kejadian ini. Namun kita harus fokus dan menyadari akan pentingnya penyelesaiaan yang menyeluruh, tidak hanya dari segi hukum dan keamanan, juga dari segi perbedaan madzhab/sekte yang menjadi akar penyebabnya.
Untuk itu di samping sikap tegas dan tidak menggantung penyelesaian kasus-kasus kriminal yang berlatar belakang agama, Pemerintahpun diharap bisa berperan aktif menjembatani semua pihak yang terlibat termasuk para ulama dan tokoh masyarakat di tingkat daerah maupun nasiona. Sehingga persoalan aksi kriminalisasi atas nama Islam tidak terulang kembali. Apalagi sampai mencabik-cabik NKRI sebagaimana yang terjadi di Irak dan negara-negara berpenduduk mayoritas muslim lainnya.
Palembang, 27 agustus 2012
