Belum seminggu Pilgub Jawa Barat digelar, hasil survey dan real count (yang kemudian ditutup) menunjukkan hasil yang sama. Tentu kita semua sudah tahu hasilnya. Ahmad Heryawan sang petahana dan Deddy Mizwar sang aktor unggul dengan kisaran 31-33 persen suara. Dibawahnya ada Rieke sang anggota DPR dan Teten Masduki sang aktivis, dilanjutkan Dede Yusuf sang wagub dan Lex Laksamana sang Sekda. Dibawahnya ada Yance-Tatang dan Dikdik-Toyib. Memang hasil penghitungan manual di tingkat provinsi baru akan digelar 3 Maret, namun hasil real count yang ditampilkan di website KPUD Jabar sudah menempatkan Kang Aher-Deddy di posisi pertama. Namun, pasangan Rieke-Teten nampaknya masih belum menerima hasil ini. Bahkan TB Hasanudin menuding ada indikasi kecurangan yang dilakukan Aher-Deddy. Indikasi-indikasi kecurangan ini disampaikan oleh TB Hasanuddin di kantor DPP PDIP. Indikasinya adalah money politic dengan pemberian bantuan tiap desa sebesar 100 juta rupiah. Selain itu dikabarkan, ada manipulasi 1 juta suara yang dilakukan oleh KPUD Jawa Barat. Sekarang mari kita telisik. Ahmad Heryawan memutuskan untuk menunda pencairan dana bantuan per desa setelah Pilgub  Jawa Barat dilaksanakan, lebih tepatnya sekitar Juni 2013. Tujuan dari ini adalah, agar tidak terjadi kegaduhan dan dugaan money politic terkait Pilgub Jabar. Kemudian mengenai manipulasi 1 juta suara, hal ini telah dibantah oleh pihak KPUD Jawa Barat. Seketika saya ingat pernyataan cagub Rieke Diah Pitaloka beberapa jam setelah TPS ditutup. Dirinya menginstruksikan kepada saksi-saksinya untuk mengawasi formulir C1. Kalau memang saksi-saksi itu mengawasi formulir C1, mengapa mereka menuduh KPUD bermain curang? Buktikan saja data mereka, toh belum ada hasil final. Saya melihatnya, pasangan ini terkesan tergesa-gesa dan terlalu bernafsu. Wakil Ketua DPR RI yang juga fungsionaris PDIP, Pramono Anung menilai kemungkinan kecurangan di Pilgub Jabar sangat kecil. Menurutnya, pilgub Jabar kemarin diawasi oleh banyak lembaga. Selain itu, saksi-saksi pasangan calon juga banyak yang disebar. Lain dengan Pramono, Ketua Umum PDIP Megawati, dirinya yakin ada indikasi kecurangan di Pilgub Jabar. Loh kok antara bawahan sama atasan saling bertolak belakang ya? Satu hal yang unik juga, komentar-komentar di artikel-artikel pemberitaan Kompas terkait kecurangan ini banyak menganggap pasangan Rieke-Teten adalah pasangan yang belum dewasa dalam berpolitik, dan tidak legowo terhadap hasil pilgub ini. Bahkan ada yang bilang, PDIP masih mending punya Jokowi di DKI. Tak hanya berimbas ke pasangan Rieke-Teten, Megawati pun dinilai tidak bermutu dalam memberikan statement, dan tidak siap menerima kekalahan. Masyarakat yang kome n pun menganggap hal ini akan menghambat kerja gubernur terpilih nantinya karena banyak waktu terbuang untuk gugatan-gugatan ke MK dibandingkan menerima dengan legowo dan lapang dada. Toh, sing ngerasakke rakyat'e ndewe toh? Rieke Diah Pitaloka, cagub Jabar
