Oleh : Fatkhul Manan
Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta
Partisipasi generasi muda dalam pemilu merupakan indikator vital bagi kesehatan demokrasi. Namun, tren golongan putih (golput) di kalangan pemilih muda menunjukkan kekhawatiran yang perlu ditangani secara serius. Data dari Litbang Kompas pada awal 2023 mengungkapkan bahwa hanya 67,8% generasi Z yang berminat terlibat dalam Pemilu 2024, angka ini lebih rendah dibandingkan generasi milenial dan generasi X . Fenomena ini mencerminkan adanya tantangan dalam meningkatkan literasi politik di kalangan generasi muda.
Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih muda adalah kurangnya kepercayaan terhadap proses politik. Ketidakpercayaan ini dipicu oleh dugaan kecurangan, manipulasi, dan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu . Hal ini diperparah dengan praktik politik uang yang merusak nilai-nilai demokrasi dan menciptakan ketergantungan di kalangan masyarakat.
Selain itu, kelelahan pemilu juga menjadi faktor signifikan. Pemilu dan pilkada yang berlangsung dalam waktu berdekatan membuat perhatian dan energi masyarakat terkuras, sehingga daya tarik terhadap pilkada menurun . Kandidat yang dianggap kurang menarik dan tidak sesuai dengan aspirasi publik juga menyebabkan meningkatnya angka golput.
Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai strategi telah diimplementasikan. Pemerintah Jawa Barat, misalnya, menggelar program edukasi politik yang disesuaikan khusus bagi kaum muda, seperti sosialisasi di SMA Negeri 1 Padalarang dan program KPU Goes to Pesantren, KPU Goes to School, serta KPU Goes to Campus . Inisiatif ini bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada dinamika pemilu dan meningkatkan partisipasi pemilih muda.
Dalam era digital, literasi media juga menjadi aspek penting. Program literasi media online dapat mengurangi kepercayaan terhadap berita palsu di Indonesia . Dengan meningkatnya kemampuan generasi muda dalam mengidentifikasi informasi yang benar, mereka dapat membuat keputusan politik yang lebih tepat dan berpartisipasi aktif dalam pemilu.
Partai politik juga didorong untuk melakukan evaluasi dalam metode penjaringan calon kandidat. Menurut Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 disebabkan oleh ketidaktersediaan kandidat yang mumpuni dan tidak sesuai dengan aspirasi publik . Oleh karena itu, partai politik perlu mengakomodasi keinginan warga dalam proses seleksi kandidat. Partisipasi generasi muda dlam Pemilu sangat menentukan indeks demokrasi . Dengan dominasi pemilih muda yang mencapai 56% dari total pemilih, suara mereka memiliki dampak signifikan terhadap arah kebijakan negara.
Untuk meningkatkan literasi politik generasi muda, kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan. Program edukasi yang interaktif dan relevan dengan kehidupan sehari-hari generasi muda dapat meningkatkan minat mereka terhadap politik. Selain itu, transparansi dalam proses politik dan pemilihan kandidat yang sesuai dengan aspirasi publik dapat membangun kepercayaan generasi muda terhadap sistem demokrasi.
Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, literasi politik generasi muda dapat ditingkatkan, sehingga angka golput dapat dikurangi. Partisipasi aktif generasi muda dalam pemilu tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat.
