Tragedi runtuhnya gedung lantai empat Pondok Pesantren Al Khaziny yang menimpa para santri saat melaksanakan salat ashar meninggalkan duka mendalam bagi dunia pendidikan Indonesia. Dari sekitar 160 korban, 37 jiwa dinyatakan meninggal dunia. Peristiwa ini bukan sekadar musibah teknis, melainkan cermin nyata lemahnya tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan sarana pendidikan bagi rakyatnya.
Dari hasil analisa, ambruknya bangunan pesantren diduga disebabkan oleh konstruksi yang tidak kuat dan pengawasan pembangunan yang buruk. Sering kali, lembaga pendidikan seperti pesantren harus membangun fasilitasnya dengan dana terbatas yang dikumpulkan dari wali santri atau donatur. Akibatnya, kualitas bangunan kerap dikorbankan demi efisiensi biaya. Di sisi lain, pemerintah seolah menutup mata dan membiarkan masyarakat memikul beban yang semestinya menjadi tanggung jawab negara.
Padahal dalam pandangan Islam, penyediaan fasilitas pendidikan yang aman, nyaman, dan berkualitas adalah kewajiban negara. Islam telah mengatur sistem keuangan publik melalui baitul mal, di mana kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan, dibiayai dari pos-pos yang halal dan terencana dengan baik. Negara seharusnya hadir memastikan bahwa setiap anak yang menuntut ilmu---baik di sekolah negeri maupun pesantren swasta---mendapat perlindungan dan fasilitas yang layak.
Tragedi ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa pendidikan bukan hanya soal kurikulum dan prestasi, tetapi juga soal keselamatan jiwa. Sudah saatnya pemerintah berhenti memindahkan tanggung jawab pembangunan fasilitas pendidikan kepada masyarakat. Karena setiap nyawa yang hilang akibat kelalaian negara adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di dunia, tetapi juga di hadapan Allah kelak.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
