Sebagai kota kedua terbesar di Indonesia, Surabaya menyandang image kota metropolitan dengan segala kemajuan dan teknologi mutakhirnya yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam sistem pemerintahannya.
Dalam debat kedua semalam, 18 November 2020, sempat dibahas tentang pelaksanaan program e-Musrenbang, sebagai salah satu Penerapan e-Government dalam pemerintahan, program ini menjadi salah satu cara efektif dan efisien untuk keterjalinan hubungan baik dalam antara masyarakat dan pejabat pemerintah.Â
Surabaya punya e-musrenbang yang dikelola oleh badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya (Bappeko). Sistem dilaksanakan mulai dari tingkat RW, setiap ketua RW bisa memberikan dua ususlan utama dan satu usulan cadangan untuk proses perencanaan pembangunan kota.
Kemudian usulan akan diteruskan ke kelurahan lalu diproses dan dipilah serta dipetakan sesuai dengan wilayah, yang kemudian diajukan ke pihak kecamatan.
Pihak kecamatan-lah yang memiliki kewenangan menyetujui atau menolak usulan, jika usulan disetujui akan dapat dilanjutkan ke tingkat kota. Selanjutnya akan dilakukan survey, jika sesuai maka akan dilanjutkan pada penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) yang dirapatkan dengan legislatif, dan berlanjut kepada penetapan Anggaran pendapat dan belakang daerah (APBD).
Sebenarnya e-Musrenbang ini menjadi salah satu wadah untuk mencapai prinsip good-government. Masyarakat bisa turut andil memberikan usulan pada perbaikan kota.Â
Namun dalam penerapannya sistem e-musrenbang ini masih banyak kendala. Sebagai contoh, dalam debat semalam, Cawawali nomor urut 2 mengaku pernah menjadi RW di daerah rumahnya dan turut berpartisipasi dalam memberikan usulan di e-Musrenbang, namun tak kunjung mendapatkan hasil yang signifikan.
Program ini dinilai masih terlalu dangkal dalam hal penyelesaian dan eksekusi nya. Keterwakilan dalam akses e-musrenbang belum cukup menjamin aspirasi masyarakat terbawah tersampaikan.
Dengan adanya program ini, seharusnya masyarakat bisa turut ambil bagian bagian dari pengambilan keputusan. Terlebih lagi, program ini memiliki peluang terjadinya penyimpangan dalam perencanaan pembangunan. Akan ada indikasi bahwa banyak usulan dari tingkat RW dan kelurahan yang tidak divalidasi oleh pihak kecamatan meskipun usulan tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat.
Dari pengalaman kekecewaannya sebagai RW, Machfud Arifin-Mujiaman berkomitmen untuk memastikan bahwa anggaran 150 juta per RW per tahun menjadi jumlah minimal yang akan dikerjakan untuk berbagai kegiatan dengan sistem yang efisien dan transparan. Melalui program Super Ultra (Stimulus Pemberdayaan Usaha dan Keluarga Sejahtera) akan membawa masyarakat Surabaya Lebih makmur. Pasangan Machfud Mujiaman berkomitmen untuk membangun Surabaya berangkat dari kampung kampungnya.
