Dalam mendefinisikan dan melaksanakan nilai-nilai inti Pancasila yaitu kemajuan industri dan teknologi serta pemerataan pembangunan, Pancasila tidak dapat dipisahkan dari kepemimpinan bangsa. Kepala negara mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan suatu negara. Hal ini terlihat dari kebijakan kebijakan yang diambil negara melalui para pemimpinnya yang merupakan otoritas tertinggi dalam negara. Khususnya di bidang infrastruktur pemerintahan, keberhasilan para pemimpin suatu bangsa tercermin dari kemajuan infrastrukturnya. Para pemimpin mempunyai tugas untuk merencanakan dan melaksanakan infrastruktur negaranya demi kepentingan rakyat.
Setelah krisis mata uang pada tahun 1998, pembangunan infrastruktur di Indonesia mulai mengalami stagnasi. Penurunan ini disebabkan oleh krisis yang pada akhirnya menyebabkan penurunan APBN yang sangat tajam. Pada tahun sebelum krisis keuangan APBN berjumlah $14 miliar, dengan 57% digunakan untuk infrastruktur namun pada tahun 2002, APBN berubah menjadi $5 miliar, dengan 30% digunakan untuk infrastruktur. Pengurangan APBN ini sangat wajar mengingat situasi perekonomian Indonesia saat itu sedang tidak stabil dan fokus pemerintah  saat itu adalah stabilitas perekonomian Indonesia. Selain itu, alasan pemerintah meninggalkan  utang dalam jumlah besar pada masa Orde Baru adalah karena  pemerintah menerapkan prinsip keseimbangan fiskal, dan pengeluaran pemerintah serta pendapatan negara harus seimbang. Selain itu, pemerintah memasukkan pinjaman luar negeri ke dalam pendapatan pemerintah, yang pada akhirnya menyebabkan Indonesia di era reformasi mempunyai utang luar negeri dalam jumlah besar yang perlu dibayar kembali. Meskipun infrastruktur tidak menjadi prioritas pada masa pemerintahan SBY namun pembayaran utang Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki kebijakan dalam negeri yang independen.
Dalam memerintah suatu negara, suatu pemerintahan harus melihat nilai-nilai luhur rakyat yang dipercayakannya untuk memerintah negara tersebut. Di era setelah reformasi sekarang ini, rakyat Indonesia mendesak pemerintah bersikap lebih transparan serta lebih membuka terhadap pendapat mereka. Sejak masa Orde Baru, seruan kepada pemerintah untuk membuka lebih banyak kesempatan bagi aspirasi masyarakat membuktikan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan lebih banyak kesempatan  untuk  berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya. Dengan adanya tuntutan tersebut,  pemerintah harus mampu memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin meningkat terhadap negaranya.
Pembangunan adalah upaya memupuk derajat hidup manusia, sejatinya pembangunan  adalah cara agar tercukupi keperluan awal manusia, dengan berbagai upaya yang tidak memunculkan kehancuran baik pada lingkungan sosial ataupun lingkungan alam. Pembangunan semestinya juga harus bisa mencukupi keperluan pokok manusia seperti keamanan, kebebasan, kesejahteraan serta kehidupan budaya dengan menerapkan nilai yang adil, inklusif dan setara bagi seluruh golongan, terutama untuk memastikan wanita, anak di bawah umur, difabel serta golongan kecil ikut serta pada alur rangkaian pembangunan.
Sebagian perolehan riset mengungkapkan hasil dari pengembangan infrastruktur mempunyai posisi, salah satunya sebagai dorongan antara rangkaian pasar, produksi dan konsumsi akhir serta memilki peran sebagai modal utama sosial, infrastruktur dianggap menjadi modal yang mendorong perkembangan ekonomi bangsa dan pembangunan infrastruktur memiliki kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan serta mempunyai pengaruh beruntun pada sektor industri. Namun daripada itu, pembangunan infrastruktur juga dianggap bisa mendorong untuk mengentas angka kemiskinan, memberikan solusi atas kesenjangan antar kawasan ataupun antar wilayah, meningkatkan ketahanan pangan, mengurai tekanan urbanisasi, seluruhnya dengan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
Anggaran APBN untuk infrastruktur naik pesat selama pemerintahan Jokowi. Kebijakan ini diterapkan untuk mempersingkat pembangunan di semua aspek proyek. Pendanaan ini dikurangi dari subsidi yang ditarik pemerintah serta dipindah ke anggaran infrastruktur, contohnya adalah subsidi BBM yang hilang pada tahun 2014. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Jokowi. Berdasarkan Perpres Nomor 3 Tahun 2016, pemerintah sudah membentuk rincian Proyek Skala Nasional (PSN). Sebelum Perpres Nomor 58 Tahun 2017 terkait pengembangan infrastruktur, 223 proyek dan satu program telah diubah menjadi 245 proyek dan 3 program.
Dengan upaya tersebut, pembenahan infrastruktur di tanah air pada saat ini mendapati perkembangan, merujuk pada IMD Global Competitiveness Index bidang infrastruktur, yang menempatkan Indonesia di peringkat 51 (2023), naik dibanding peringkat 54 pada 2014. Hal ini adanya peningkatan walaupun tidak secara signifikan namun Presiden Jokowi menegaskan pemerintah sedang bekerja keras dalam bidang infrastruktur. Seperti penyambungan sejumlah jalanan, pelabuhan, juga  bandara. Selain itu juga infrastruktur pada fondasi penyediaan air diawali dari waduk, drainase, serta infrastruktur yang berhubungan pada layanan seperti rumah sakit, sekolah, serta pasar tradisional. Pembangunan infrastruktur pula berperan penting saat menciptakan kebutuhan hak pokok warga contoh papan, pangan, sandang, nuansa aman, pendidikan, kesehatan dan lain lain.
Hanya 49% saja dari target pembangunan yang dicapai selama periode pertama kepemimpinan Jokowi dapat dicapai. Pada laporan lima tahun Ekonomi, Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan bahwa industri yang paling penting telah diselesaikan sebelum masa jabatan presiden berakhir karena penerapan secara terkonsep (Kantor Sekretariat Presiden, 2019) antara lain pembentukan jalan serta jembatan gantung berukuran 3.432 km dan 39,8 km untuk jembatan, lalu 947 km jalan tol, serta 134 jembatan gantung. Dibangunnya jalur kereta api sepanjang 754.59 km persegi, termasuk jalur ganda dan reaktivasi, serta kenaikan dan perbaikam jalur kereta api berukuran 413,6 km persegi. Selain itu, MRT dan LRT di Sumatera Selatan telah rampung, dan jalur LRT di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi telah selesai pada 2019.
Selain itu, telah dibangun 10 bandar udara baru, di lakukan perbaikan dan dikembangkan 408 bandara di wilayah terisolasi, tempat sering bencana, pinggiran dan pemerintah berharap dapat menurunkan perbedaan harga lima produk kepentingan dasar dengan angka 57,21 persen untuk penduduk di daerah terbelakang dan tertinggal yang tidak memiliki akses ke sarana transportasi alternatif. Selain itu, ada 19 pelabuhan baru serta 8 pelabuhan yang masih pada proses pembangunan. Tambahan tiga kapal motor untuk penyeberangan, sepuluh pelabuhan penyeberangan, dan lima kapal penyeberangan penumpang.
alam lima tahun mendatangnya, prioritas utama pemerintah tetap serupa dengan yang sebelumnya, yaitu meningkatkan infrastruktur untuk meningkatkan penghubung antar wilayah di tanah air. Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), dana untuk pembangunan infrastruktur untuk tahun 2020 meningkat sejumlah 4,9 persen menjadi Rp 419,2 triliun dari sebelumnya hanya sejumlah 399,7 triliun pada tahun 2019. Salah satu tujuan dari peningkatan anggaran ini adalah untuk membangun ruas baru berukuran 837 kilometer, yang akan meningkat dua kali lipat daripada sebelumnya (Wijaya, 2021).
Alasan Presiden Jokowi membangun infrastruktur karena negara Indonesia harus berkompetisi dengan negara negara lain, infrastruktur merupakan fondasi bagi kita, komitmen Presiden Jokowi untuk membangun infrastruktur dari daerah terpencil dengan memprioritaskan daerah serta desa dalam penerapan konsep negara kesatuan. Jokowi merasa masih kurangnya pembangunan di daerah tertinggal karena akibat dari pembangunan yang malah lebih memprioritaskan pada wilayah pusat terutama daerah perkotaan sebagai sentral pertumbuhan. Dengan ini dapat dikatakan adanya pergantian pola pikir, yaitu perkembangan ekonomi yang awalnya berfokus di pusat, kini diubah menjadi perkembangan ekonomi yangberfokusi di wilayah wilayah, yang tadinya pembangunan dengan pemikiran jawa sentris kini diubah menjadi merata yaitu Indonesia sentris.
