Keadilan dan Kemakmuran Bangsa Indonesia

Keadilan dan kesejahteraan merupakan dua pilar utama dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif khusunya bagi bangsa indonesia dan umumnya bagi bangsa lain. Socrates merumuskan tentang keadilan, yaitu apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik, itulah adil atau keadilan. Dalam mewujudkan keadilan di negara ini maka pemerintah berperan sangat sentral dalam mewujudkan keadilan dengan kebijakan-kebijakan dan arus politik yang mencerminkan nila keadilan dalam seluruh aspek dengan melihat segala masalah-masalah dan keluh kesah rakyat agar tercapainya kesejahteraan bersama. Dengan pemerintahan yang baik dalam melaksanakan nila keadilan diharapkan dan mestinya tercipta kesejahteraan rakyat.

Kamus bahasa Indonesia (2011: 347) mengemukakan sejahtera adalah tenteram, selamat sentosa, senang, sedangkan dalam sumber lain menyebutkan, sejahtera dalam arti umum menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Uraian mengenai keadilan dan kesejahteraan diatas memberikan kita sedikit pemahaman dasar dan memunculkan banyak pertanyaan-pertanyaan dalam lubuk hati kita, apakah bangsa kita pada saat ini benar-benar telah mencapai keadilan dan kesejahteraan?
Mungkin banyak dari kita yang memliki pemikiran dan rasa yang sama mengenai perihal ini,begitu perih melihat kesejahteraan bangsa yang rupanya semakin bertambah angka kemiskinan, kelangkaan lapangan kerja, membeludaknya pengangguran, munculnya berbagai motif kejahatan dan korupsi penguasa yang semakin menggila,meskipun data statistik menunjukan penurunan namun pada kenyataannya kemiskinan di indonesia semakin membeludak. 

Baru-baru ini terdapat suami yang memutilasi istri  karena depresi dan terlilit hutang, adalagi seorang wanita paruh baya yang gantung diri dan dikarenakan hutang. Ditilik dari informasi yang beredar bahwa masyarakat berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan, seharusnya berhutang itu untuk memutar kembali uang  dan dijadikan modal usaha bukannya untuk kebutuhan sehari-hari tetapi karena keterbatasan dan kemampuan masyarakat yang  tidak mampu berbuat banyak dengan uang hasil hutang itu. 

Disisi lain maraknya judi online yang sangat tidak terkontrol dan aplikasi pinjaman online. Mengutip dari kompas.com -Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mengungkapkan, perputaran uang judi online di Indonesia mencapai Rp 327 triliun sepanjang tahun 2023. Jumlah itu berdasarkan perhitungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Apakah mungkin judi online harus segera dilegalkan dari pada  tidak terkendali? Jika dilegalkan akan menghasilkan pajak yang besar, kemudian apakah pajak tersebut akan dikelola dengan baik untuk mensejahterakan rakyat ataukah mensejahterakan pejabat.

Mari kita lihat di sekeliling kita, apakah nilai keadilan dan kesejahteraan sudah benar-benar terealisasikan atau tidak. Angka kemiskinan, pengangguran, kejahatan, dan korupsi menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Permasalahan seperti putus sekolah, kurangnya layanan publik yang inklusif, penghasilan rendah, kurang gizi, keterbatasan akses teknologi, dan tingginya tingkat kriminalitas juga menandakan bahwa nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud di Indonesia.
Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat dengan kebijakan dan langkah yang harus tepat.

Saya berharap dengan tulisan dan keterbatasan pengetahuan saya pada saat ini dapat memicu teman-teman untuk dapat berani menuangkan isi pikiran dan hati tentang kepedulian terhadap bangsa Indonesia.