Bulan Agustus mulai berjalan. Bulan dimana Negara ini menyatakan kemerdekaan nya atas penjajah, merdeka sebagai negara yang ber kedaulatan penuh atas tanah, air laut, udara, dan semua yang mencakup di wilayahnya. Segenap masyarakat Indonesia berbondong-bondong memasang bendera merah putih sebagai tanda luapan suka cita menyambut seremonial tahunan yang bersejarah ini. Tapi apakah benar negara kita sudah benar-benar merdeka?
Pada tanggal 23 Juli 2025 yang bertempat di Istana Negara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan secara resmi peluncuran logo dan tema Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 80. "Tahun ini kita merayakan hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-80. Delapan dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka, sudah perjalanan panjang yang dibangun dengan semangat perjuangan, dengan pengorbanan jiwa dan raga seluruh anak bangsa,"
Dalam pidatonya, Prabowo menjelaskan bahwa momentum kemerdakaan Indonesia ke 80 ini bukan merupakan ajang seremonial biasa, melainkan sebuah momen refleksi dan pemersatu bangsa. Dengan mengusung tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" pemerintah berharap agar masyarakat Indonesia mencerminkan semangat kolektif dan memprererat persatuan demi terwujudnya masyarakat yang bersatu untuk kemajuan masa depan bangsa. Â Selain itu, pada kesempatan yang sama Prabowo juga memperkenalkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke 80. Logo ini berbentuk angka 8 dan 0 yang menggambarkan symbol infinity yang berarti harapan untuk menggapai cita-cita Bangsa Indonesia akan terus maju tanpa terputus.
      Namun dibalik tetek bengek persiapan negara dalam mempersiapkan hari kemerdekaan, timbul 1 pertanyaan besar : apakah kita sungguh telah merdeka dalam arti yang sesungguhnya? Kemerdekaan seharusnya menjadi akar dari kemandirian dari sebuah negara.  Delapan puluh tahun adalah waktu yang sangat lama untuk negara berbenah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun fakta dilapangan menunjukan, sampai hari ini masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan, bahkan seolah tak kunjung mendapat perhatian serius.
      Banyak balita dan anak-anak yang kekurangan asupan gizi (stunting), padahal ini berkaitan dengan MBG (makan bergizi gratis) yang merupakan program dari Prabowo. Perbedaan akses serta kualitas pendidikan di desa dan kota sangat timpang bagaikan langit dan bumi. Pun terkait beasiswa pendidikan PIP (Pendidikan Indonesia Pintar) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar), masih banyak oknum-oknum yang bermain didalamnya, saling titip nama kepada orang dalam, bayar sana sini, yang mengakibatkan tak sedikit bantuan pendidikan yang salah sasaran, jatuh kepada mereka yang masih layak untuk membayar biaya pendidikan tapi dzalim terhadap mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.
     Â
      Pun terkait Kesehatan, banyak masyarakat-masyarakat miskin yang dikesampingkan, dipersulit, bahkan ditolak saat berobat oleh pihak rumah sakit karena mereka tidak memiliki uang untuk biaya berobat, yang mengakibatkan beberapa dari mereka mengalami keterlambatan dalam penanganan dan berakhir dengan menghilangnya nyawa.
      Belum lagi soal minim dan sulitnya mencari lapangan pekerjaan,  padahal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pernah menjanjikan 19 Juta lapangan pekerjaan saat debat keempat pada masa kampanye pilpres pada Minggu (21/1/2024). Tapi faktanya, berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,28 juta jiwa per Februari 2025. Jumlah ini bertambah 83,45 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jadi mana ejawantah dari janji wapres 37 tahun kita? Apakah hanya sekedar omon-omon belaka untuk meningkatkan elektabilitas saat kampanye?
      Disamping itu, pada bulan Juni kemarin sempat ada kabar yang menyulut kontroversi dari Fadli Zon  (Menteri Kebudayaan Republik Indonesia) yang secara mengejutkan mengatakan bahwa tidak ada bukti kongrit terkzit pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998. Pernyataan ini  berlawanan langsung dengan data laporan resmi dari Tim Gabungan Pencari Fakta yang dibentuk oleh Presiden BJ. Habibie. Pada data yang dihimpun TGF pada tahun 1998 itu disebutkan bahwa ada 85 korban kekerasan seksual, 52 kasus pemerkosaan, 14 kasus pemerkosaan disertai penganiayaan, 10 kasus penganiayaan seksual lainnya, dan 10 pelecehan seksual. Pernyataan Menteri Kebudayaan yang meragukan terjadinya pemerkosan massal pada peristiwa Mei 1998 dinilai sebagai bentuk pengingkaran Sejarah dan Upaya penghapusan dosa masa lalu.
      Kemerdekaan sejati bukanlah sekadar perayaan tanggal 17 Agustus, melainkan sebuah proses panjang untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia dapat merasakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan tanpa terkecuali. Kita boleh saja bangga dengan usia delapan dekade sebagai bangsa merdeka, tetapi rasa bangga itu akan kosong jika tak disertai keberanian untuk mengakui bahwa masih banyak janji kemerdekaan yang belum ditepati.
     Stunting, ketimpangan pendidikan, sulitnya akses kesehatan, pengangguran, dan pengingkaran terhadap sejarah adalah cerminan bahwa kemerdekaan kita belum utuh. Kita masih tertatih dalam membangun bangsa yang benar-benar berpihak pada rakyat. Maka jangan biarkan euforia kemerdekaan menutupi luka-luka yang belum sembuh.
