Risiko Mangkraknya IKN Dan Beban Masa Depan Indonesia

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sejak awal sudah menimbulkan perdebatan panjang di masyarakat, akademisi, hingga para pengamat politik dan ekonomi. Di satu sisi, proyek ini dianggap sebagai lompatan peradaban baru yang akan membawa Indonesia menuju arah pemerataan pembangunan dan mengurangi beban Jakarta yang kian padat. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menilai proyek ini terlalu terburu-buru, kurang perencanaan matang, dan rawan mangkrak di tengah jalan. Keraguan ini muncul karena pembangunan sebuah ibu kota bukan hanya sekadar memindahkan pusat pemerintahan, melainkan juga menyangkut pemindahan pusat aktivitas politik, ekonomi, bahkan budaya bangsa. Ketika pembangunan diputuskan berjalan pada 20 Maret 2022, banyak pihak sudah memberi sinyal pesimis dengan alasan bahwa waktu pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tersisa hanya sekitar dua tahun. Dalam hitungan politik, dua tahun tentu tidak cukup untuk menyelesaikan megaproyek beranggaran ribuan triliun rupiah. Keterbatasan waktu ini menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan proyek ketika kepemimpinan berganti. Maka dari itu, wajar jika muncul pandangan bahwa IKN hanyalah proyek ambisius yang berpotensi besar berhenti di tengah jalan.

Selain keterbatasan waktu, ada faktor lain yang memperkuat asumsi bahwa proyek ini berisiko mangkrak, yakni kondisi ekonomi dan sosial Indonesia yang masih menghadapi banyak masalah mendasar. Stabilitas ekonomi memang menjadi syarat mutlak dalam menjalankan pembangunan besar, apalagi yang menyedot dana triliunan rupiah. Namun, Indonesia masih berkutat dengan ketimpangan sosial, kemiskinan, infrastruktur dasar yang belum merata, hingga ketergantungan besar pada utang untuk pembiayaan negara. Dalam kondisi seperti ini, menggulirkan proyek raksasa seperti IKN dapat menimbulkan dilema moral sekaligus risiko finansial yang besar. Dana yang seharusnya bisa diarahkan untuk menyejahterakan rakyat miskin atau memperkuat layanan dasar malah dialihkan untuk membangun gedung pemerintahan baru yang belum tentu relevan dengan kebutuhan mendesak bangsa. Lebih jauh lagi, IKN juga menuntut biaya besar untuk infrastruktur penunjang seperti jalan raya, jaringan energi, transportasi massal, perumahan, dan fasilitas sosial. Semua itu bukan pekerjaan singkat, melainkan memerlukan kesinambungan politik dan ekonomi dalam jangka panjang. Jika pergantian rezim membawa arah baru yang berbeda, maka ada potensi seluruh investasi tersebut menjadi sia-sia

Potensi kerugian negara akibat mangkraknya proyek ini tidak main-main. Saat ini sudah ada banyak korporasi dan investor yang turut serta menanam modal dalam pembangunan IKN. Jika proyek berhenti, maka bukan hanya negara yang menanggung rugi, tetapi juga pihak swasta yang telah menaruh kepercayaan pada janji pemerintah. Dampaknya bisa meluas ke sektor keuangan, kepercayaan investor asing, bahkan citra Indonesia di mata internasional. Mangkraknya proyek ini juga akan meninggalkan infrastruktur terbengkalai yang menjadi simbol kegagalan perencanaan pembangunan nasional. Situasi seperti ini pernah terjadi di berbagai negara lain, di mana proyek ambisius pemerintah gagal dilanjutkan oleh penerusnya karena alasan politik maupun keterbatasan anggaran. Indonesia tentu tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Terlebih lagi, jika pembangunan ini berhenti, maka dana triliunan rupiah yang sudah dikeluarkan tidak bisa dikembalikan. Dana tersebut bisa jadi jauh lebih bermanfaat bila digunakan untuk memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, atau infrastruktur desa yang lebih menyentuh masyarakat miskin. Artinya, risiko opportunity cost dari proyek IKN sangatlah besar

Namun, di balik semua keraguan itu, kita tidak bisa menutup mata bahwa ide pemindahan ibu kota juga memiliki landasan yang cukup logis. Jakarta saat ini sudah menghadapi beban yang luar biasa besar, baik dari sisi kepadatan penduduk, polusi, banjir, hingga kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali. Dari perspektif jangka panjang, pemindahan ibu kota memang bisa menjadi salah satu solusi untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang lebih terencana dan ramah lingkungan. Masalahnya, pemindahan ini seharusnya dilakukan dengan perencanaan matang, bukan dengan langkah yang tergesa-gesa dan penuh dengan kepentingan politik jangka pendek. Pemerintah seharusnya lebih transparan dalam menyampaikan roadmap pembangunan, mekanisme pembiayaan, serta jaminan keberlanjutan lintas pemerintahan. Tanpa itu semua, skeptisisme publik akan terus menguat, dan asumsi bahwa proyek IKN akan mangkrak bukan lagi sekadar isu, tetapi bisa menjadi kenyataan pahit. Oleh karena itu, kunci keberhasilan pembangunan IKN bukan hanya pada ketersediaan dana, tetapi juga pada konsistensi politik, tata kelola pemerintahan yang bersih, dan keterlibatan publik yang luas. Jika tidak, maka proyek yang digadang-gadang sebagai warisan besar bangsa ini justru akan menjadi beban sejarah yang berat bagi generasi mendatang

Referensi:
*Pojok Jakarta. (2022). Proyek IKN Pasti Mangkrak, Ini Pendapat Pengamat. https://pojokjakarta.com