Menguatkan Strategi Maritim Indonesia di Laut Natuna Utara Melalui Sinergi Kekuatan Laut, Ekonomi Biru, dan Diplomasi Maritim

Laut Natuna Utara menjadi isu keamanan bagi bangsa Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Wilayah perairan tersebut telah mengalami banyak masalah dan gangguan yang berulang oleh militer maritim Cina. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina dalam Nine Dash Line, memunculkan perseturuan antara Cina dan Indonesia berlaku juga dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang memiliki perairan yang bersinggungan dengan klaim Nine Dash Line. Klaim sepihak yang dilakukan oleh Cina, dinilai sebagai sebuah tindakan yang menggangu kedaulatan negara-negara yang terkait dengan permasalahan ini (Septari et. al 2022).

Sebagai negara maritim Indonesia mendirikan sebuah prinsip laut yaitu Deklarasi Juanda 1957 yang menegaskan bahwa wilayah kedaulatan NKRI terdiri dari pulau-pulau dengan laut sebagai penghubungnya. Melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI (Intisari Grid, 2024). Namun, ancaman terhadap kedaulatan di Laut Natuna Utara memaksa negara Indonesia untuk meningkatkan pertahanan laut melalui TNI AL dan Bakamla sehingga pemerintah telah membangun Pangkalan Militer Terpadu di Natuna sebagai wujud dari active defense strategy dalam menjaga wilayah perbatasan (Dewi & Atman, 2025).

Selain aspek pertahanan, Laut Natuna Utara memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi biru. Laut Natuna juga memiliki potensi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kelautan. Dikarenakan Natuna memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kepulauan Natuna memiliki potensi yang besar dalam subsektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Potensi tersebut mendukung Natuna untuk dijadikan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti budidaya ikan napoleon dan ikan kerapu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Fakultas Perikanan dan Kedaulatan Universitas Airlangga, 2021).

Konsep ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan guna menukung ketahanan ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian, kedaulatan wilayah maritim tidak hanya dapat dijaga dengan kekuatan militer, tetapi juga dapat dikembangkan melalui pembangunan ekonomi laut yang berkeadilan bagi masyarakat pesisir.

Isu Laut Natuna Utara tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan militer. Namun, diperlukan pendekatan diplomasi maritim yang adaptif dan dapat sejalan dengan prinsip hukum laut internasional. Indonesia menegaskan posisinya berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tahun 1982, yang telah diratifikasi melalui UU No. 17 Tahun 1985. Menurut konvensi tersebut, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) suatu negara berjarak 200 mil laut dari garis pantai, an klaim dari Nine Dash Line dari Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang pasti (Putri, 2021)

Dalam konteks geopolitik, Indonesia berkomitmen untuk tetap pada penyelesaian damai mellaui forum ASEAN dengan code of conduct (CoC) di Laut China Selatan sebagai upaya penyelesaian konflik. Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama defense diplomacy dengan negara-negara great power salah satunya negara Australia dengan kerja sama Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) yang ditujukan untuk melakukan patroli laut bersama bernama patrol Jawline dan Arafura yang dimaksudkan untuk melindungi perbatasan wilayah Indonesia maupun Australia dari oknum pelanggar yang sering mencuri kekayaan hayati yang ada di dalamnya (Happy Nastiti, 2024).

Laut Natuna merupakan cerminan dari tantangan dan peluang Indonesia sebagai negara maritim. Sinergi antara kekuatan laut, ekonomi biru, dan diplomasi maritim menjadi fondasi penting bagi strategi kedaulatan nasional di tengah dinamika geopolitik kawasan. Kedaulatan sejati bukan hanya menjaga kedaulatan batas, tetapi juga dapat menghidupkan laut sebagai sumber kesejahteraan dan identitas bangsa. Dengan strategi maritim yang komprehensif, Indonesia dapat menjadikan Laut Natuna bukan sebagai sumber konflik, tetapi dapat dijadikan sebagai simbol kebangkitan maritim di abad ke-21.