[caption id="attachment_358804" align="aligncenter" width="670" caption="Pelanggar HAM sembunyi di balik Jokowi dan Prabowo http://www.merdeka.com/peristiwa/suciwati-pelanggar-ham-sembunyi-di-balik-jokowi-dan-prabowo.html"][/caption]
Perubahan gaya kepemimpinan di Indonesia dari otoriter menuju demokratis menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terkhusus pada upaya penegakkan HAM. Penegakkan HAM sangatlah bergantung pada kualitas demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Kendati upaya demokratisasi Indonesai telah memperlihatkan perubahan positif, namun banyak sisi negatif yang membayangi tumbuh kembang nilai demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.
Telah kita ketahui bersama, baru-baru ini, Indonesia telah menjalani masa transisi kepemimpinan dengan diselenggarakannya pemilihan presiden. Pemilihan pemimpin di Indonesia sering diwarnai dengan celotehan-celotehan psimistis terhadap segala janji-janji para calon pemimpin Indonesia. Saat mendekati pemilihan, banyak calon menghumbar janji-janji manis kepada masyarakat untuk merebut hati masyarakat dan ujung-ujungnya mendapatkan suara mereka pada saat pemilihan berlangsung. Hal serupa juga terjadi dengan presiden terpilih kita, yaitu Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi. Pada saat pelaksanaan kampanye, Jokowi tentunya menghumbar banyak janji kepada masyarakat, namun kini, Jokowi telah terpilih menjadi presiden dan semestinya sekaranglah waktunya untuk membuktikan janji yang tidak hanya sekedar berakting sebagai pemberi harapan palsu.
Jokowi dalam kampanyenya mengutarakan keinginannya untuk memperjuangkan sejumlah kasus HAM di Indonesia yang hingga saat ini masih dipertanyakan cara penyelesaiannya. Banyak harapan yang ditujukan kepada Jokowi untuk mampu membela dan menuntaskan kasus pelanggaranan HAM berat di Indonesia.
Dukungan dari beberapa kalangan kepada Jokowi pun berdatangan. Contohnya, Herlambang Wiratraman, seorang pengajar hukum dan HAM Universitas Airlangga mengatakan Jokowi sebagai presiden selanjutnya harus berani mengambil inisiatif dalam menjamin peradilan kasus HAM sehingga dapat berjalan bersih dan jujur. Tugas yang diemban Jokowi akan sangat berat karena beberapa orang dibelakang Jokowi terlibat kasus HAM berat di Indonesia. Sedangkan menurut salah satu aktivis Tionghoa, Sidharta Adhimulya mengatakan perlunya peran serta masyarakat untuk terus mengawal penuntasan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
Penuntasan kasus HAM di Indonesia semakin marak dengan mulai banyak bermunculan LSM yang menuntut penegakkan HAM di Indonesia. Saat ini, penanganan dan penghargaan akan penegakkan HAM di Indonesia lebih baik jika dibandingkan pada rezim sebelumnya. Namun perlu diingat, penegakkan HAM semestinya tetap pada jalurnya dan tidak ada tuntutan yang berlebihan atas kasus yang terjadi sehingga dapat merugikan pemerintah dan warga negara Indonesia. Selain itu, jika Jokowi ingin penegakkan HAM di Indonesia berjalan dengan baik dan dihargai oleh dunia internasional, maka hendaknya Jokowi menerapkan budaya penghormatan terhadap HAM dimulai dari seluruh anggota Kabinet Jokowi JK yang bersih dari kasus pelanggaran HAM, jika pemimpinnya bersih dari pelanggaran HAM maka masyarakat secara otomatis akan enggan melakukan pelanggaran HAM sehingga para pemimpin bangsa ini dapat menjadi contoh teladan bagi masyarakat Indonesia. Sekaranglah saatnya, Jokowi patut menunjukkan bahwa segala janji-janji yang diucapkan tidak hanya sekedar janji palsu, melainkan komitmen bersama untuk diwujudkan guna memajukan negara kita tercinta, Indonesia.
