Aku Adalah Ma'ruf Amin di Dalam Tugas Kerja Kelompok

Siapa sih yang nggak pengen ribet waktu dihadapkan sama pekerjaan kelompok, ya tentunya di antara kita semua nggak pengen ribet waktu jadi bagian di kerja kelompok. Ya minimal kalau kita gak bisa pegang kerjaan besar setidaknya kita kebagian yang ngeprint atau keluarin duit. Tapi gimana kalau kayak Wapres Ma'ruf Amin?

Ma'ruf Amin mengajukan rekomendasi agar para santri difasilitasi untuk mudik sehingga mereka bisa merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Tentu ini menuai kritik karena dapat meningkatkan kasus Covid-19 dan tidak membawa rasa keadilan bagi masyarakat lainnya. Lalu apa yang menjadi faktor Ma'ruf bertindak demikian? 

Menjelang lebaran, tingkat kewaspadaan terhadap pandemi Covid-19 meningkat karena ada kekhawatiran jumlah kasus positif meningkat tajam. Hal ini terjadi pada liburan panjang sebelumnya, seperti liburan tahun baru yang mengakibatkan lonjakan kasus.

Pemerintah mengadakan peraturan Larangan Mudik dan Pengetatan Mudik yang tertuang dalam Addendum Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 No. 13 Tahun 2021. Merespons hal ini, Ma'ruf Amin mengatakan para santri sebaiknya difasilitasi agar dapat melakukan mudik.

Kata "difasilitasi" ini sendiri tidak secara rinci. Namun, Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden, mengatakan agar para santri tidak dikenai aturan-aturan ketat terkait larangan mudik agar mereka dapat pulang ke rumah masing-masing. Hal ini mengacu pada rentang waktu Pengetatan Mudik, yaitu sekitar tanggal 4 -- 5 Mei 2021.  

Ma'ruf berpendapat bahwa para santri memakan jangka waktu yang cukup lama untuk belajar dalam asrama. Para santri hanya dapat pulang setahun dua kali, yaitu Maulid Nabi dan bulan Puasa. Santri juga akan memakai kendaraan khusus atau sewa bus untuk pulang. Ma'ruf Amin turut meminta pemerintah daerah tidak menerapkan larangan mudik bagi para santri.

Ma'ruf juga menyarankan agar organisasi kemasyarakatan ikut menyusul dispensasi larangan mudik bagi santri. Ia merujuk pada ormas Islam, seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar bisa memberikan surat khusus kepada presiden, wakil presiden sendiri atau institusi lainnya. Masduki mengatakan bahwa ide ini awalnya bukan ide dari Ma'ruf Amin, namun usulan PBNU. Selain itu, Ma'ruf merespons ulama-ulama pimpinan pesantren yang khawatir santrinya tidak bisa pulang.

Merespons pernyataan Ma'ruf Amin, PBNU menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah meminta dispensasi untuk santri agar bisa mudik. Ketua LP Ma'arif NU PBNU, Z. Arifin mengatakan bahwa ide dispensasi mudik bagi santri hanya berasal dari beberapa orang saja. Ide ini tidak pernah dibawa secara kelembagaan oleh PBNU.  

Arifin mengatakan bahwa larangan mudik pemerintah sudah sesuai dengan prinsip Maqashid Al-Syariah dari NU. Ia menambahkan bahwa mudik tidak menutup kemungkinan akan membahayakan jiwa.Kritik juga datang dari Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat. Djoko mengatakan bahwa Ma'ruf Amin memiliki sikap diskriminatif karena hanya menyasar kepada para santri dan dapat menghambat pemutusan rantai penyebaran Covid-19.

Dengan berbagai kritik tersebut, apa yang membuat Ma'ruf Amin mengusung ide "perlakuan khusus" untuk para santri pada saat mudik? Apakah ada faktor personal yang mempengaruhi keputusan tersebut? Santri Mendukung Santri? 

Sikap Ma'ruf Amin yang dinilai diskriminatif dapat dijelaskan melalui tulisan John Rawls yang berjudul The Sense of Justice. Ia menjelaskan bahwa sense of justice adalah keadaan di mana seseorang membawa rasa adil. Rasa adil ini sendiri merupakan landasan karakter natural manusia yang didasari oleh moral. Setiap individu akan menuntut untuk diperlakukan secara adil.