Rakyat sebenarnya tak begitu peduli siapa yang diangkat jadi menteri, siapa yang dicopot, siapa yang dipertahankan dan apa alasan Presiden membuat keputusan yang menjadi hak penuhnya itu. Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Keberhasilan pemerintahan - dengan demikian keberhasilan Presiden - juga akan ditentukan oleh kepiawaian para menteri menjalankan tugas di kementerian masing-masing.
Tapi, tidak begitu bagi partai-partai politik. Meskipun ketika Presiden baru dilantik, partai-partai yang mendukung pemerintahan mengatakan bahwa mereka tidak mempersoalkan berapa banyak kadernya dan portofolio mana yang didapatkan di dalam kabinet, kenyataan menunjukkan bahwa terjadi perebutan yang sengit di belakang layar. Maruarar Sirait yang sudah berpakaian seperti para calon menteri lain harus gigit jari ketika namanya tak disebutkan oleh Presiden Jokowi dalam kabinet yang pertama kali dibentuknya.
Belum setahun pemerintahannya, Presiden Jokowi sudah mulai menata ulang formasi menteri di jajaran pemerintahannya. Alasannya selalu demi keefektifan. Tapi, tak sulit untuk melihat bahwa sebagian pergeseran terjadi karena tekanan politik.
Â
Sekarang Presiden didesak oleh Pansus Pelindo II yang diketuai oleh Rieke Pitaloka (PDIP) untuk mencopot Menteri BUMN. Ketidaksukaan PDIP terhadap Menteri Rini Sumarno sudah sering ditunjukkan secara terbuka. Santer disebut bahwa PDIP mengincar jabatan menteri BUMN yang dinilai sangat basah. Sebagai pembuat keputusan strategis dalam badan usaha milik negara yang mengendalikan triliunan anggaran, jabatan menteri BUMN memang bisa menjadi portal yang membukakan jalur ke sumber-sumber dana bagi pembiayaan partai.
Belum lagi usai kegaduhan yang diinisasi oleh "group PDIP", sekarang datang lagi lengkingan dari "group PAN". Partai yang belum lama ini merapat ke Presiden Jokowi dan menjadi partai pendukung pemerintah meninggalkan Koalisi Merah Putih yang notabene adalah partai oposisi, mulai merengek dan mendesak minta "jatah" ke Presiden.
Tampaknya ketidaksabaran PAN menunggu "reward" dari Presiden Jokowi atas perubahan haluan PAN menjadi partai pendukung pemerintah membuat mereka mulai melancarkan gerakan yang memaksa Presiden Jokowi untuk mengikuti permintaan mereka.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Aziz Subekti pada hari Rabu 23 Desember 2015 melansir 'bocoran' tentang rencana reshuffle kabinet.
Tidak tanggung-tanggung informasi yang bocor kepada Aziz. Bukan hanya rencana reshuffle, tetapi juga sudah tahu menteri mana yang akan dicopot dan siapa yang akan menjadi penggantinya. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan akan meninggalkan posisinya dan diganti oleh Taufik Kurniawan, kader PAN yang merupakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara Menteri Siti Nurbaya akan dicopot dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - jabatannya akan diambil alih oleh Asman Asnur, kader PAN yang menjadi anggota Komisi Kependudukan dan Kesehatan.
Setelah sebelumnya mengatakan bahwa PAN mendukung Jokowi tanpa syarat, bukan untuk mengejar jabatan menteri dan membantah meminta jabatan menteri, tampaknya PAN sekarang tak malu-malu lagi "menagih" kepada Jokowi apa yang mungkin diam-diam dijanjikan - lagi-lagi - di balik layar.
Akankah 'bocoran' ini menjadi kenyataan ? Apakah berita ini memang 'bocoran' atau 'todongan' ?
Mungkinkah isu ini dihembuskan sebagai 'todongan' kepada Presiden Jokowi agar segera mencopot menteri perhubungan dan menteri LH & Kehutanan untuk memberi tempat sebagai balas budi bagi PAN ?
Sebagai rakyat, kita hanya bisa menonton perebutan kekuasaan di panggung politik.
Setelah keriuhan kasus Setya Novanto yang berlanjut pada rebutan posisi ketua DPR, lalu Dyah Pitaloka alias Oneng yang menggoyang kursi Menteri BUMN, dan sekarang PAN merapat ke Pemerintah dan mendesak minta jatah jabatan menteri, maka rakyat hanya bisa urut dada. Yang diributkan oleh para wakil rakyat bukanlah program-program dan kebijakan yang membawa perbaikan bagi rakyat.
