Peringatan 80 Tahun PBB: 56.000 Nyawa Melayang, Satu Resolusi Pun Tak Lolos

Dalam isu geopolitik bernuansa konflik besar, terutama yang melibatkan sekutu kuat, PBB kerap terperosok ke dalam standar ganda, ketakberdayaan diplomatik, dan paralisis moral

Pada tahun 2025, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merayakan ulang tahunnya yang ke80. 

Namun, alih-alih disambut dengan perayaan megah, tonggak sejarah ini justru diiringi kritik tajam terhadap kemandulan lembaga ini dalam menghadapi krisis global---terutama dalam tragedi kemanusiaan di Gaza. 

Dunia bertanya: apakah PBB masih relevan?

Baca juga: Islam & LGBTQ+: Perspektif Syariat dan Kesehatan

Kritik terhadap Ketimpangan Kekuatan dalam PBB

1. Dewan Keamanan: Arena Dominasi Negara Adidaya

Dewan Keamanan PBB (DK PBB) terdiri dari 5 anggota tetap dengan hak veto: AS, Rusia, China, Inggris, dan Prancis. 

Dalam konflik Gaza, setiap resolusi yang mengarah pada sanksi atau investigasi terhadap Israel nyaris selalu diveto oleh Amerika Serikat, yang merupakan sekutu utama Israel.

Baca juga: Humanitarian Aid as Weapon: Opioid Mematikan dan Obat Kemandulan AS-Israel di Gaza

Contoh: Pada Oktober 2023 hingga Mei 2025, setidaknya 5 resolusi DK PBB terkait penghentian agresi Israel ke Gaza diveto oleh AS, meskipun PBB mencatat lebih dari 56.000 warga Palestina tewas, mayoritas perempuan dan anak-anak (UN OCHA, 2025).

Baca juga: Zohran Mamdani: Islamophobia, Media Propaganda, dan Serangan Terhadap Muslim di Amerika

2. PBB Didanai oleh Kekuatan yang Diuntungkan

Lebih dari 22% anggaran reguler PBB berasal dari Amerika Serikat (UN Financial Report, 2024).