Jilbab Dilarang, Pelangi Dibolehkan: Standar Ganda HAM di Prancis?

Kebijakan ini telah dikritik secara luas sebagai bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan standar internasional tentang hak asasi manusia

Prancis memiliki tradisi sekularisme (lacit) yang kuat, yang memisahkan agama dari kehidupan publik. 

Dalam konteks ini, pemerintah Prancis telah memberlakukan berbagai larangan terhadap simbol-simbol keagamaan di ruang publik, termasuk di sekolah dan, baru-baru ini, dalam olahraga. 

Larangan ini didasarkan pada prinsip bahwa ruang publik harus netral dari pengaruh agama.  

Baca juga: Mungkinkah AI Bisa Jauh Cinta? Antara Tiruan Emosi dan Keterikatan Virtual

Alasan Pemerintah Prancis

Pemerintah Prancis berpendapat bahwa larangan jilbab dalam olahraga diperlukan untuk:

*Menjaga Netralitas Sekular: Mencegah pengaruh agama dalam ruang publik, termasuk dalam olahraga.

*Mempromosikan Kesetaraan Gender: Menghindari simbol-simbol yang dianggap merepresentasikan penindasan terhadap perempuan.

Baca juga: Kasus Ayam Goreng Widuran Solo: Tinjauan Hukum dan Etika

*Mencegah Ekstremisme: Mengurangi potensi radikalisasi melalui simbol-simbol keagamaan yang mencolok.

Baca juga: Matinya Nurani: Truk Bantuan Kemanusiaan Diserang Juga

Namun, alasan-alasan ini telah menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai bahwa kebijakan tersebut diskriminatif terhadap perempuan Muslim.

Tinjauan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia