Rezim dengan "Logical Fallacy"

Pernahkah mendengar kata logical fallacy? Logical fallacy adalah merupakan bagian dari studi logika dan filsafat ilmu. Dalam kajian studi logika dan filsafat ilmu logical fallacy adalah merupakan cara berpikir yang salah/sesat berpikir. Cara bepikir yang salah akan menimbulkan aksi yang salah dalam merespon. Sehinga apabila menggunakan logical fallacy maka akan mendapat respon yang tidak sesuai harapan.

Sebenarnya ada banyak bentuk logical fallacy yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini penulis ingin mengkaitkan logical fallacy dengan proses Pemerintahan. 

Logical fallacy yang terjadi dalam proses pemerintahan akan berdampak kepada stabilitas dan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dimata masyarakat. Kita sering menjumpai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memantik konflik ditengah masyarakat, hal tersebut disebabkan adanya logica fallacy yang terjadi dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Dalam proses pemerintahan ada terdapat satu faktor penyebab terjadinya konflik, yakni kesalahan dalam dialektika. Artinya pemerintah mengeluarkan suatu alasan kebijakan yang tidak sesuai dengan alur pemikiran yang benar dan bertentangan dengan logika umum (masyarakat). 

Kesalahan penalaran atau logical fallacy dalam berpendapat seperti ini akan menimbulkan kesalahan dalam pemaknaan tujuan kebijakan oleh masyarakat. kondisi seperti ini membuat masyarakat menjadi apatis dengan pemerintah sehingga memicu timbul konflik yang dapat bersifat disintegratif bagi bangsa.

Logical fallacy sering terjadi dalam proses pemerintahan pada saat pengambilan sikap, kebijakan dan keputusan. Dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan ada banyak variabel dan faktor yang harus dipertimbangan. Banyaknya kajian dan analisis dalam perumusan suatu kebijakan terkadang terdapat celah terjadinya logical fallacy.

Dalam menjawab kebutuhan rakyat pemerintah harus menghindari pernyataan, sikap dan kebijakan yang bisa membuat rakyat semakin apatis melihat negaranya. Pemerintah diharapkan dapat menghindari hal yang bisa membuat perdebatan tidak berkualitas di ruang publik dalam memaknai logical fallacy yang terjadi dalam suatu kebijakan yang dibuat.

Menurut beberapa pemerhati, logical fallacy acapkali terjadi dalam pemerintahan. Hal tersebut terlihat dari adanya kerisauan rakyat perihal suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Alasan yang disampaikan pemerintah sulit diterima bagi logika sederhana rakyat.

Sebagai contoh logical fallacy yang terjadi pada pemerintahan Indonesia adalah tentang kebijakan Tenaga Kerja Asing (TKA). Pemerintah selalu saja berdalih mengatakan negara lain tidak pernah protes ketika ada jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di negranya. Pernyataan pemerintah tersebut dijawab oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra dengan mengatakan, negara lain tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes kepada pemerintah karena kita tidak perlu TKA. Hal tersebut dikarena di Indonesia masih banyak masyarakat miskin dan pengangguran yang perlu pekerjaan.

Pada kesempatan ini Prof. Yusril Ihza Mahendra menggunakan logika yang sesuai dengan pemikiran yang berkembang di masyarakat. Logika tersebut bertentangan dangan logika yang dibagaun oleh pemerintah.

Logical fallacy yang terbaru yang dilakukan pemerintah  adalah dengan mengelurkan kebijakan sertifikasi ulama ditengah isu radikalisme yang terjadi dinegeri ini. Entah apa tujuan sebenarnya yang diinginkan dengan kebijakan tersebut. Kali ini pemerintah kembali melakukan logical fallacy yang bertentangan dengan logika umum. Nah, sampai pada tahap ini penulis ingin meyampaikan beberapa bentuk local fallacy yang telah terjadi pada era pemeritahan Jokowi saat ini.