Era kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi tonggak penting bagi kebangkitan kekuatan pertahanan dan ketahanan nasional. Genap satu tahun Presiden Prabowo memimpin Indonesia telah mampu membuat berbagai kebijakan serta program nyata dalam hal ketahanan serta pertahanan nasional Indonesia yang madiri, kuat, dan juga disegani.
Langkah yang utama dilakukan Presiden Prabowo dalam hal ini dengan memperkuat pondasi pertahanan territorial dengan membangun 100 batalyon baru di berbagai wilayah. Langkah ini bukan hanya menambah kekuatan TNI secara kuantitatif, namun juga bentuk kehadiran negara hingga ke pelosok. Hal ini dinilai sebagai konsep yang dinamakan pertahanan rakyat semesta, dimana kemananan bukan hanya tugas tentara, tetapi tanggung jawab bersama seluruh rakyat.
Sebagai mantan Jenderal dan seorang ahli strategi Prabowo paham bahwa ancaman terhadap bangsa tak selalu datang dari perang bersenjata. Bencana alam dan perubahan iklim ekstrem kini menjadi salah satu ancaman baru. Proyek pembangunan 535 km tanggul laut (giant sea wall) di pantau utara jawa menjadi langkah strategis untuk melindungi sekitar 50 juta penduduk dari ancaman banjir rob. Proyek ini menjadi simbol bahwa pertahanan juga berarti menjaga kelangsungan hidup rakyat dari ancaman non-militer.
Pada satu tahun kepemimpinan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi Republik ini, kebijakan peningkatan anggaran pertahanan menjadi Rp 165,16 triliun pada 2025 memperlihatkan keseriusan pemerintah untuk memperkuat sektor ini dengan nilai tambahan Rp 25 triliun. Hal ini bukan sekedar angka semata, melainkan investasi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan negara.
Disisi lain, Prabowo juga menaruh perhatian khusus pada kemandirian industri pertahanan nasional sejak dirinya menjadi Menteri Pertahanan RI. Melalui pembentukan Defend ID, holding BUMN pertahanan yang menaungi LEN, Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL, Indonesia kini mulai memproduksi sendiri berbagai peralatan strategis.
PT Pindad, misalnya, mencatat kontrak senilai Rp 27 triliun dengan pendapatan mencapai Rp 6,5 triliun, serta mampu memproduksi 500 juta butir peluru per tahun, bahkan mendapat pesanan hingga 1,5 miliar butir. Sementara PT PAL memproduksi frigate buatan dalam negeri, kapal bantu cair minyak (BCM), hingga kendaraan taktis "Maung" yang kini jadi kebanggaan TNI.
Kemajuan ini menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk militer asing. Ia ingin Indonesia berdiri di atas kaki sendiri, membangun kekuatan dari dalam negeri. Bahkan, kontribusi industri pertahanan nasional terhadap kebutuhan alutsista kini mendekati 50 persen, naik signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.
Di bidang pendidikan dan sumber daya manusia, Prabowo menegaskan pentingnya human capital dalam pertahanan. Melalui Universitas Pertahanan (Unhan) dan program riset rudal nasional, Indonesia menyiapkan generasi baru yang tidak hanya mampu bertempur, tapi juga menciptakan teknologi pertahanan sendiri.
Dalam satu tahun kepemimpinan Prabowo sebagai presiden, dirinya juga memperkuat diplomasi pertahanan Indonesia secara nyata dengan menjadi tuan rumah ADMM ke-17 dan ADMM Plus ke-10, forum penting para Menteri pertahanan ASEAN dan mitra global. Lewat forum ini, Indonesia menunjukkan diri sebagai kekuatan regional yang berperan aktif menjaga stabilitas kawasan bukan sebagai pengikut, tapi pemimpin.
Selanjutnya Prabowo juga memperkuat landasan hukum melalui Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025--2045 memasukkan penguatan industri pertahanan sebagai prioritas pembangunan jangka panjang. Artinya, apa yang dibangun sekarang bukan kebijakan sesaat, tetapi arah strategis menuju Indonesia Emas 2045.
Jika ditarik garis besar, semua capaian ini menunjukkan satu hal, bahwa Prabowo tidak hanya membangun pertahanan untuk berperang, tapi untuk melindungi rakyat dan memastikan kedaulatan bangsa di segala lini dari darat, laut, udara, hingga pangan dan energi.
