Dua misionaris asal Jerman, Carl W. Ottow & Johann G. Geissler, menginjakkan kaki pertama kali di Mansinam, Papua, pada 5 Februari 1855. Dengan khidmat mereka menyatakan, "Dengan nama Tuhan, kami menginjak tanah ini, tanah yang diberkati Tuhan." Dengan dasar-dasar awal yg telah diletakkan Ottow & Geissler itulah pemerintah kolonial Belanda kemudian mendirikan pos pemerintahan yg lebih representatif di Manokwari, dengan menjadikannya pusat pemerintahan Nederlands Nieuw-Guinea setingkat afdeling. Dari sanalah kekuasaan pemerintahan kolonial semakin dikukuhkan ke seluruh Papua. Namun, apa yg telah dirintis Ottow & Geissler tidak serta-merta mendorong Pemerintah Belanda untuk cepat membangun tanah Papua. Bahkan, H Colijn yg ditugaskan Pemerintah Belanda membuat laporan mengenai keadaan di Papua, tahun 1904 menyarankan agar pemerintah tetap menguasai Papua secara tidak langsung dengan perantaraan Sultan Tidore. Alasannya, "pemerintahan langsung akan memakan biaya terlalu banyak". Pemerintah pusat Belanda di Den Haag maupun di Batavia berpendapat sama bahwa pembangunan di Papua tidak akan menguntungkan, karena alamnya terlalu dahsyat dan penduduknya masih primitif. Kegiatan ekonomi modern baru terasa pada tahun 1935 ketika beberapa perusahaan besar mulai melakukan eksplorasi bahan mentah (minyak), di antaranya NV Nederlandsch Nieuw-Guinea Petroleum Maatschappij (NNGPM), Bataafsche Petroleum Maatschappij, Standard Vacuum Oil Company, dan Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij. Kehadiran perusahaan-perusahaan minyak itu, terutama NNGPM, adalah faktor utama yang mendorong perubahan sosial ekonomi di Papua. Maka, tidak mengherankan Resident Nieuw-Guinea yang pertama sesudah Perang Dunia II, Jan FK van Eechoud, tokoh yang dianggap berperan utama di balik lahirnya "nasionalisme Papua", pernah secara eksplisit mengakui bahwa untuk jangka waktu lama Pemerintah Belanda tidak sungguh-sungguh memerhatikan kemajuan penduduk Papua dan cenderung melupakannya. Eechoud bahkan kemudian menulis sebuah buku berjudul Vergeten Aarde: Nieuw-Guinea (1952), artinya: "Tanah yang Dilupakan". Kesadaran di kalangan Pemerintah Belanda tentang ketertinggalan rakyat Papua akibat tiadanya perhatian serius dari Belanda sendiri untuk jangka waktu lama memang datangnya terlambat. Kesadaran itu baru muncul ketika wilayah jajahannya yang sangat luas dan kaya, Hindia Belanda, melepaskan diri dan menjadi Negara Indonesia merdeka tahun 1945. Lalu, kapan gagasan kemerdekaan Papua muncul? Ceritanya cukup panjang. Papua adalah "Tanah yang Dilupakan", bahkan pada masa kolonial Belanda sekalipun. Baru pada tahun 1949-1961 pemerintah kolonial melakukan pembangunan politik di tanah Papua. Partai-partai politik pun dibolehkan berdiri; ada yang pro-Belanda, ada yang pro-Indonesia, ada pula yang pro-kemerdekaan Papua. Pada April 1961 Belanda membentuk Nieuw Guinea Raad (Dewan New Guinea) yang 22 dari 28 anggotanya adalah orang Papua; ada yang diangkat, dipilih langsung, atau dipilih melalui perwakilan. Menjelang Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, mereka memang ambil ancang-ancang untuk mempertahankan Papua. Di mata Menteri Wilayah Seberang Lautan Belanda, HJ van Maarseveen, Indonesia tidak memiliki hak moral atas wilayah itu; Belanda membutuhkan tanah di Timur Jauh yang bisa dijadikan Tropical Holland untuk menampung orang-orang pro-Belanda yang mengalami kesulitan di Indonesia; dan Papua bisa menjadi pangkalan AL Belanda (Richard Chauvel dan Ikrar Nusa Bhakti, Policy Studies 5, East-West Center, Washington, 2004). Pada 27 September 1961, Menteri Luar Negeri (Menlu) Belanda, Joseph Luns, melontarkan "Rencana Luns" ke Majelis Umum PBB. Intinya, ada organisasi atau otoritas internasional yang mengambil alih Irian Barat dan mempersiapkan penduduknya menentukan nasib sendiri saat kondisi stabil. Ujungnya ialah kemerdekaan Papua pada tahun 1970. Usulan Luns tentu saja ditolak oleh Menlu Dr. Soebandrio dengan alasan merusak kesatuan nasional dan integritas teritorial Indonesia. Di tengah perseteruan dua menlu itu, beberapa elite Papua anggota Nieuw Guinea Raad, seperti Nicolaas Jouwe, P Torey, Markus Kaisiepo, Nicolaas Tanggahma, dan Eliezer Jan Bonay (kemudian menjadi Gubernur Irian Barat pertama), mengatur pertemuan pada 19 Oktober 1961 yang mengundang 70 pemimpin Papua, 17 di antaranya diangkat sebagai anggota Komite Nasional. Ini yang kemudian diinterpretasikan sebagai Kongres Nasional Papua I. Pertemuan ini menghasilkan manifesto politik, mulai 1 November 1961: a. Bendera kami dikibarkan bersebelahan dengan bendera Belanda; b. Lagu kebangsaan kami, Hai Tanahku Papua, dinyanyikan bersama dengan lagu Wilhelmus; c. Nama tanah air kami adalah Papua Barat; d. Nama rakyat kami adalah orang Papua. Baru pada 1 Desember 1961, administrasi kolonial Belanda membolehkan penaikan bendera "bintang kejora" dan pelantunan lagu Hai Tanahku Papua di Hollandia (Jayapura sekarang). Anehnya, bukan 19 Oktober 1961 (atau 1 November 1961) yang kini dirayakan sebagai Hari Kemerdekaan Papua, melainkan 1 Desember 1961. Tak heran jika Bung Karno melalui Trikora, 19 Desember 1961, pada butir pertamanya menyebutkan, "Bubarkan Negara Boneka Papua bentukan Belanda kolonial". Sampai saat ini, ada tiga hari kemerdekaan Papua: pada 1 Desember 1961 (hasil Konres Nasional I) yang dirayakan lebih luas sejak Kongres Nasional Papua II, Mei 2000; pada 1 Juli 1971 (proklamasi Seth Rumkorem); dan pada 14 Desember 1988 (Proklamasi Republik Melanesia Barat oleh Dr. Thomas Wanggai) yang masih dirayakan oleh kelompok Bintang 14, suatu kelompok kecil Papua yang sempat naik daun karena berhasil menyeberangkan 43 pencari suaka politik ke Australia pada Februari 2006. Kuatkah dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua? Dari sisi PBB dan negara-negara di dunia, dukungan itu amat kecil; dari sisi masyarakat, NGO, atau gereja, ada saja yang mendukung, baik di Australia, PNG, Vanuatu, Nauru, AS, maupun Eropa (ICG Asia Briefing No. 53). Namun, herannya, pemerintah Indonesia bukannya menyelesaikan persoalan internal di tanah Papua, melainkan sibuk diplomasi ke sana-kemari. Ini bertentangan dengan semboyan, "Menangkan hati dan pikiran rakyat Papua dahulu, menangkan diplomasi kemudian". Dikutip dari buku "Ekspedisi Tanah Papua, Laporan Jurnalistik Kompas: Terasing di Tanah Sendiri", Editor: Fandri Yuniarti, diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, November 2008.
