Kita harus akui bahwa disetiap jabatan politik pasti ada kepentingan partai politik disana, karena adanya kepentingan politik pasti ada intervensi juga dari partai politik terutama yang mengusungnya, tetapi karena partai politik suatu keniscyaan dalam setiap jabatan pemerintahan, maka sulit untuk menghilangkan kepentingan politik tersebut. Bahkan Ahok pun dengan sesumbar tidak mau diusung oleh partai politik dan ingin maju dalam Pilkada DKI Jakarta melalui jalur independent.
Namun meskipun demikian usaha-usaha untuk meminimlisir kepentingan politik dari seluruh jalur birokrasi penting untuk dilakukan, seperti yang ingin dilakukan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Agus-Sylvi, jika terpilih nanti Agus-Sylvi akan menerapkan birokrasi ala militer, yaitu birokrasi yang berintegritas dan terhindar dari intervensi politik.
Kita ketahui bersama bahwa organisasi yang paling modern adalah organisasi militer, dan wajar jika Agus Yudhoyono ingin mengadopsi ala militer, karena selain Agus adalah didikan militer, Â Agus juga mempunyai pengalaman dalam birokrasi di militer, dan juga ketika di TNI Agus sukses meraih gelar Master of Public Administration pada john f. Kennedy School of government, Harvard University, Massachusetts AS. Â
Master yang diraihnya tersebut mempelajari ilmu-ilmu tentang kemasyarakatan, seperti ekonomi, keuangan publik, metode penelitian / statistik, proses kebijakan dan analisis kebijakan, pengelolaan keuangan publik, akuntansi manajerial, dan lain-lain. Sehingga mudah jika diterapkan di pemerintahan dengan prinsip-prinsip militer, dimana berpirnsip pada spesialisasi dan kemampuan, orang yang tepat pada posisi yang tepat juga.
Namun dalam militer harus keras dan teratur, keras bukan berarti kasar itu yang dibutuhkan warga Jakarta. Pambangunan di Jakarta harus aman, indah dan tertib, dan penataan kota sekompleks Jakarta ini harus humanis dan terukur, sehingga dengan birokrasi yang akuntabel menjadikan Jakarta kota yang tertib, aman dan juga akuntabel.
