Jember – Rabu (31/07), Rombongan delegasi HTI dan Muslimah HTI DPD II Jember berkunjung ke DPRD II Kab Jember. Kunjungan tersebut sekaligus untuk merespon kehadiran SBY di beberapa kabupaten di tapal kuda termasuk Jember. Rombongan yang dipimpin oleh Kun Wazis, diterima hangat oleh Evi Lestari (Wakil ketua komisi A dari fraksi PAN) dan Sucipto dari fraksi Golkar.
Kunjungan ke DPRD ini dilakukan karena DPRD adalah jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat pada presiden. Kun Wazis menyampaikan bebera pacatatan dan seruan. Mengingat saat ini masih dalam suasana Ramadhan, maka puasa harusnya mampu menjadi junnah (perisai) yang mencegah dari berbagai perbuatan dosa. Bukan hanya pada inidividu, tapi juga pada masyarakat. Tata pergaulan pria-wanita yang liberal menyuburkan pornografi dan perzinaan. Ironinya di sepanjang Ramadhan perzinaan masih saja terus terjadi. Di Jember, penutupan lokalisasi tak menjadi solusi tuntas. Penerapan system ekonomi kapitalis dan liberal juga melegalkan produksi dan peredaran minuman keras. Yang selama Ramadhan ini juga masih beredar. Aset-aset ekonomi seperti lading minyak pun tak mampu terlindungi. Sementara itu, demokrasi yang berlaku saat ini (termasuk selama bulan suci) telah menciptakan berbagai kemungkaran yang dilakukan politisi dan pejabat Negara. Demokrasi menyuburkan korupsi. Oleh karena itu, Ramadhan mestinya dijadikan momentum untuk kembali kepada Islam sebagai system kehidupan. System Islam yang terwujud dalam khilafah islamiyah akan membantu mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi baldatun Thayyibatun wa rabbun ghafuur.
Sementara itu, Nauroh Alifah selaku ketua DPD II Muslimah HTI Jember menyampaikan catatan kritis Hari Anak 2013 dan masukan kepada SBY tentang pengelolaan generasi. Angka kekerasan pada anak sangat tinggi, hingga Juni KPA mencatat 1800 kasus kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Pemerintah mengembalikan penyelesaian masalah anak pada keluargapadahal kekerasan pada anak adalah masalah sistemik. Kemiskinan, buruknya pola asuh keluarga, rusaknya lingkungan masyarakat dan sekolah. Semua itu adalah akibat penerapan system ekonomi kapitalisme dan politik demokrasi. Ekonomi kapitalis memelanggengkan kemiskinan sementara system demokrasi melahirkan system social yang mengacaukan peran keluarga, menumbuhsuburkan pergaulan bebas dan budaya porno. Oleh karena itu penyelesaian persoalan anak tak cukup dengan menyerahkan tanggung jawab pengasuhan pada keluarga dan dicanangkannya kota layak anak, tetapi dengan meninggalkan system kapitalis-demokrasi dan beralih pada system islam dalam naungan Khilafah.
Menanggapi aspirasi dari HTI tersebut, Evi Lestari menyampaikan bahwa benar saat ini adalah era kapitalisme dan liberalisme yang menjadi momok. “Kita selesaikan satu, tumbuh yang lainnya,” aku Evi. Solusie konomi tidak mendasar sehingga banyak kriminalitas. Evi pun berharap kehadiran delegasi HTI menjadi nuansa baru dan akan ada action plan yang akan diambil oleh anggota dewan. Kedepannya akan dirancang perda yang mengatur pelarangan akses pornografi di warnet-warnet. NamunEvi memohon maaf karena seruan HTI tidak bisa disampaikan langsungpada SBY. Sebelum diakhiri, Evi menyampaikan terimakasih atas kehadiran delegasi HTI. “Kita sharing bersama dan menambah wawasan. Semoga bermanfaat di bulan yang barokah ini,” tutupnya.[]
