Soekarno, Yogyakarta, dan Perjuangan Kebangsaan Indonesia

Berbicara tentang Soekarno senantiasa menarik dan relevan sepanjang zaman. Begitu banyak sisi kehidupan sang proklamator yang kharismatik tersebut, baik pikiran, pandangan, gagasan dan sikap beliau dari berbagai hal yang dapat dijadikan bahan diskusi, seminar maupun kajian ilmiah. 

Sosok Soekarno yang bukan saja dimiliki oleh bangsa Indonesia, namun juga dikagumi semua kalangan di seluruh dunia termasuk juga Mahatir Muhammad (Perdana Mentri Malaysia) dengan bangga menjuluki dirinya sebagai Soekarno kecil dari Malaysia.

Di dalam buku Soekarno yang berjudul Sisi Sejarah yang hilang, masa transisi di masa supersemar, ajudan Soekarno Sidarto Danusubroto mengatakan bahwa antara tahun 1967-1968 merupakan tahun yang paling berat dalam kehidupan Soekarno.

Ada banyak peristiwa penting di tahun 1966 sampai 1968. Tahun 1967 tanggal 20 Februari terjadi penyerahan kekuasaan dari tangan Bung Karno ke tangan Soeharto yang menjadikan dirinya lengser dari jabatan sebagai presiden RI. Di tahun sebelumnya, 1966 Soeharto secara de facto maupun secara de jure telah mengumumkan pengambilan kekuasaan dari tangan Soekarno ke tangan Soeharto.

Tak berselang lama pengusiran segera dilakukan oleh Soeharto kepada Soekarno dari Istana kepresidenan ke Wisma Yaso atau kini dikenal dengan Museum Satria Mandala di jalan Gatot Subroto di awal bulan Mai 1967, ditambah ditetapkan sebagai tahanan politik oleh Soeharto terkait peristiwa G30 S / PKI di Bogor. Peristiwa-peristiwa itu yang kemudian menjadikan dirinya secara fisik dan psikis terguncang dengan sikap yang dilakukan Soeharto kepada dirinya. Dalam kurun tersebut perlakukan Soeharto kepada Presiden tidak berhenti. 

Dalam status seperti itu, Bung Karno tidak diperkenankan untuk pergi kemana-mana. Oleh sebabnya, beliau selalu mencari jalan keluar, karena kondisi itu sangat menyiksa kehidupan Soekarno. Soekarno yang tipikal pemimpin yang tidak bisa jauh dengan rakyat, dan selalu ingin dekat dengan rakyatnya, tiba-tiba harus dipisahkan dari rakyat yang sangat dicintainya. oleh sebab itu, untuk mencari alasan bisa keluar dan berjumpa dengan rakyat, beliau mempunyai alasan sakit gigi atau sakit mata.

Namun kondisi itu tak berlangsung lama, tim dokter kepresidenan yang diketuai Prof Siwabessy dengan anggota dr Soeharto , dr Tang Sin Hin, dan Kapten CPM dr Soerojo dibubarkan pada Juli 1967. Sejak itu, penanganan penyakit Soekarno jauh dari alat medis sampai kemudian mengembuskan napas terakhir. Sang Proklamator, Bapak, dan Pemimpin Besar Revolusi meninggal dalam kondisi memprihatinkan. 

Yogyakarta sebagai Ibu Negara Indonesia

Setalah masa kemerdekaan, Ibu kota Indonesia beberapa kali mengalami perpindahan, sejarah mencatat bahwa Yogyakarta pernah menjadi Ibu Kota pada awal pendirian Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 4 Januari 1946 sampai 27 Desember 1949.

Saat Belanda kembali ke Indonesia bersama sekutu, keamanan Jakarta sebagai Ibu kota negara terancam. Belanda menduduki Jakarta pada tanggal 29 September 1945. Melihat situasi ini, pada tanggal 2 Januari Sultan Hamengku Buwono IX mengirimkan utusan untuk disampaikan ke Soekarno dan Hatta dan seluruh jajaran kabinetnya untuk memindahkan Ibu kota ke Yogyakarta. Sebagai negara yang berdaulat dan diakui oleh Kerajaan Belanda. Tawaran yang dilakukan oleh Sultan akhirnya diterima dengan baik oleh Soekarno. Dua hari kemudian, Ibu kota NKRI Yogyakarta.

Dipilihnya Yogyakarta sebagai Ibu kota negara, merupakan keberanian dari sultan yang mau mengambil resiko di tengah ancaman yang dilakukan oleh Belanda kepada Sultan Yogyakarta saat agresi militer Belanda. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Yogyakarta mempunyai peran yang besar dalam menyambung kelangsungan Indonesia.

Keraton Yogyakarta yang saat itu dipimpin oleh Hamengku Buwono IX mempunyai andil besar dalam sejarah berdirinya Indonesia. Sultan tidak tanggung untuk membiayai seluruh biaya pemerintahan seperti operasional untuk menjalankan roda pemerintahan, misalnya kesehatan, pendidikan, militer, dan pegawai-pegawai RI, termasuk gaji Soekarno-Hatta dan para kabinetnya yang mengirim delegasi Indonesia untuk mengikuti konferensi Internasional. Dalam menanggung biaya Sultan membongkar harta milik keraton dan langsung membagikannya sebagai dana talangan.

Di dalam majalah, Julius Pour, Doorstoot Naar Djoko, kompas mengatakan bahwa untuk membiayai operasional pemerintah Indonesia dari Presiden sampai para pegawai pemerintah, Keraton Yogyakarta menyerahkan dana sebesar 6 juta gulden. Hal itu dilakukan oleh sultan karena pemerintah memang belum memiliki dana untuk menjalankan roda pemerintahan.

Perjuangan Kebangsaan Indonesia

Dalam perjalanan karir Soekarno menjadi Presiden ada beberapa kesepakan yang memang dilakukan oleh Indonesia dengan beberapa lembaga Internasional, diantaranya Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO) atau Majelis Permusyawaratan Federal pada tanggal 7 Juli 1948. 

BFO adalah konferensi musyawarah serupa organisasi yang setingkat negara yang terbentuk berkat kiprah Gubernur-Jenderal Hubertus Johannes Van Mook. Berawal dari cita-cita sang Gubernur, organisasi ini akan dijadikan perwakilan negara-negara bagian (daerah-daerah di Indonesia yang sudah berdiri sebagai negara sendiri atas binaan Belanda) dalam negosiasi dengan Republik Indonesia (RI) sebagai pihak Indonesia.

Saat berlangsung Konferensi Bandung pada 27 Mei 1948, Hubertus Johannes Van Mook mengajukan rancangan pemerintahan federal antar negara-negara bentukan Belanda tersebut yang bernama Voorlopige Federale Regering (Pemerintah Federal Sementara). Gagasan yang terkesan sepihak ini membuat para petinggi negara-negara federal Indonesia yang sudah ada mencanangkan konferensi bersama untuk menghimpun sesama mereka. Inilah peristiwa yang menjadi langkah dasar pendirian BFO.

Di dalam BFO, berisi tentang penandatangan dan naskah pengakuan kedaulatan antara negara Belanda dengan Jakarta. Penandatangan tersebut dilakukan secara bersamaan di Indonesia dengan Belanda. Selain di Jakarta, di Yogyakarta juga dilakukan penyerahan kedaulatan dari RI kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Dengan pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 maka berakhirlah periode perjuangan bersenjata dalam menegakan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, untuk sementara kepemimpinan dipegang oleh Mr. Asaat yang sebelumnya menjabat sebagai ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).

Pada tanggal 29 Desember 1949, Soekarno kembali ke Jakarta dengan membawa bendera pusaka. Lewat bendera pusaka itu RI memberikan usul kepada RIS untuk melakukan perundingan dengan dua negara bagian tentang pembentukan negara kesatuan, pada saat itu Natsir memberikan mosi integral. Di saat proses yang berjalan alot, presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) Ir. Soekarno, akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sementara (RUUs) dan NKRI. Pada tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI, dan sejak saat itu Soekarno menerima jabatan kembali menjadi presiden yang sebelumnya dipegang oleh Mr, Asaat.

Selanjutnya bendera pusaka mulai kembali dikibarkan dihalaman bekas Istana Gubernur dan negara RIS dibubarkan. Dengan begitu negara-negara bagian kembali ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sejak berdirinya NKRI, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima Indonesia masuk menjadi bagian PBB yang ke-60 yang bertepatan  pada tanggal 28 September 1950.