[caption id="attachment_397356" align="aligncenter" width="221" caption="Ilustrasi (Sumber : http://suluhpapua.com/)"][/caption]
Gonjang-ganjing tidak masuknya UU Revisi Otsus Papua atau lebih dikenal sebagai RUU Otsus Plus Papua dalam Prolegnas 2015, masih banyak dibicarakan di Papua. Janji Jokowi untuk memfokuskan pemerintahannya terhadap pembangunan di Papua dipertanyakan. Elite-elite politik Papua pun beramai-ramai “ngambek” atas keputusan tersebut. Berbagai ancaman pun keluar dari mulujt para elite politik Papua ini, mulai dari ancaman mogok sampai referendum. Dengan tidak masuknya RUU Otsus Plus Papua dalam Prolegnas 2015 ini, apakah berarti Jokowi tidak menepati janjinya untuk lebih memperhatikan Papua dan rakyat Papua? Mari kita bahas
Banyak pihak di Papua yang salah mengerti mengenai hal ini, bahwa tidak masuknya RUU Otsus Plus Papua dalam Prolegnas 2015 bukan berarti Pemerintah Jokowi menolak RUU Otsus Plus. Selama ini selalu dibahasakan bahwa pemerintah pusat menolak RUU Otsus Plus Papua, tetapi sebenarnya adalah pemerintah pusat membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membahas dan mengkaji RUU Otsus Plus ini. Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly memberikan penjelasan kenapa RUU Otsus Papua ini tidak dimasukan dalam Prolegnas 2015. Pertama pemerintah Jokowi ingin memprioritaskan kebijakan affirmative action untuk Papua terlebih dahulu tanpa disibukan dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Kebijakan affirmative action yang dimaksud misalnya adalah dengan memperbayak infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Kedua, pengajuan RUU Otsus Plus ini yang terburu-buru dan masuk pada saat injury time. Yasona Laoly mengatakan bahwa ia harus berkonsultasi dengan kementerian lain terkait RUU Otsus Plus Papua ini.
Terkait dengan kebijakan affirmative action pemerintah Jokowi terhadap Papua, seperti yang dikatakan Yasona Laoly di atas, sebenartnya para menteri dalam kabinet pemerintah Jokowi sudah memperlihatkan taringnya. Beberapa menteri kabinet Jokowi sudah datang ke Papua untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk pembangunan Papua, terutama dalam pembangunan infrastruktur.
Pembangunan Rel Kereta Api Trans Papua
[caption id="attachment_397357" align="aligncenter" width="546" caption="Rencana pembangunan jalur KA Trans Papua (Sumber : Kemenhub, Kompas.com)"]
Salah satu proyek pembangunan infrastruktur besar yang akan dilaksanakan di Papua adalah pembangunan rel kereta api trans Papua. Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menyampaikan rencananya membangun kereta api di Papua. Ia mengatakan bahwa ia ingin sekali membuat pulau-pulau di Indonesia terkoneksi melalui kereta api. Oleh karena itu, dalam 5 tahun ke depan, anggaran infrastruktur kereta api pun akan menjadi anggaran yang paling besar. Pembangunan yang pertama adalah jaringan Rel kereta api di Papua. Jalur kereta api trans Papua tersebut akan dibangun sepanjang 590 Km, meliputi jalur Sorong-Manokwari sepanjang 390 Km dan jalur Jayapura-Sarmi sepanjang 205 Km. Dengan besarnya proyek pembangunan rel kereta api trans Papua ini, maka pembangunan dilakukan dalam beberapa tahapan.
Dalam Dokumen Program Percepatan Pembangunan Perkerataapian Kemenhub disebutkan bahwa jalur Sorong-Manokwari, di tahun 2015 akan dilakukan kajian kelayakan dan tahun 2016 pembuatan detail desain dan amdal. Setahun berselang, pengadaan lahan baru akan dimulai dan diperkirakan membutuhkan waktu dua setengah tahun. Sementara itu, proses konstruksi baru dimulai tahun 2018 dan direncanakan selesai pada tahun 2019. Sedangkan untuk jalur Jayapura-Warni, Kajian untuk jalur tersebut dimulai tahun 2015 dan disusul dengan detail desain dan amdal tahun 2016 dan 2017. Setelah itu pengadaan lahan akan dimulai tahun 2018 - 2019. Untuk konstruksi diperkirakan baru bisa dilakukan setelah pengadaan lahan selesai. Untuk anggaran rinciannya kebutuhan dana tahun 2015 sebesar Rp 10,9 miliar, tahun 2016 sebesar Rp 46,2 miliar, tahun 2017 sebesar Rp 152,5 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 5 triliun, dan tahun 2019 sebesar Rp 5,4 triliun.
Pembangunan Jalan Trans Papua
[caption id="attachment_397359" align="aligncenter" width="460" caption="Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Ilaga (Sumber : News.detik.com)"]
Kepala Balai Jalan Nasional Wilayah X Papua, Thomas Setiabudi Aden mengatakan bahwa aka nada alokasi dana sebesar Rp 6 Trilyun untuk membangun jaringan jalan trans Papua dari APBN. Pembangunan jaringan jalan trans Papua tersebut akan difokuskan pada pembangunan empat akses utama menuju pegunungan tengah yang saat ini masih terisolasi. Empat akses utama tersebut dari Timika, Nabire, Jayapura, dan Merauke menuju kabupaten-kabupaten di pegunungan tengah. Terdapat empat kabupaten yang belum dapat diakses dengan mudah yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya dan Kabupaten Paniai. Pembangunan ini diproyeksikan akan selesai pada 2017.
Terkait dengan hal ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono datang ke distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua (14/2). Ia datang untuk meresmikan proyek jalan Sinak-Ilaga-Mulia dan Ilaga-Beoga-Sugapa. Selain itu ia juga meresmikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Ilaga yang diproyeksikan akan beroperasi dalam 2 tahun ke depan. Di hadapan Bupati Kabupaten Puncak, Willem Wandik, ia mengatakan bahwa ia juga berencana untuk membuka jalan rute Ilaga-Greosberg sepanjang 50 Km. Willwm Wandik menyambut baik rencana tersebut dengan mengatakan bahwa sudah saatnya Papua keluar dari keterisolasian.
Upaya Pensejahteraan Papua Bukan Hanya Lewat RUU Otsus Plus
Saya melihat bahwa berbagai aksi “ngambek” para elite politik Papua karena tidak masuknya RUU Otsus Plus dalam Prolegnas 2015 tidak perlu terjadi, apalagi dengan menjual kata-kata “referendum” atau “merdeka”. Toh, pemerintah pusat tidak menolak Otsus Plus, pemerintah pusat hanya butuh waktu untuk mengkaji RUU Otsus Plus ini lebih mendalam, sehingga Otsus yang nantinya menjadi Otsus Plus ini dapat bermanfaat dan tepat sasaran, yaitu rakyat Papua, tidak hanya para elitenya saja.
Usaha membuka Papua dari keterisolasian adalah salah satu hal yang terpenting bagi Papua saat ini. Pembangunan infrastruktur akan membantu usaha pensejahteraan rakyat Indonesia di Papua. Dengan pembangunan jaringan transportasi yang memadai di Papua, maka dalam beberapa tahun ke depan, maka harga barang di pedalaman Papua dan daerah lain di Indonesia tidak akan jauh berbeda. Rakyat Indonesia di pedalaman Papua nantinya tidak akan mengeluarkan Rp 100 ribu rupiah hanya untuk membeli satu liter bensin.
Sumber :
Jalur KA Trans Papua akan Hubungkan Sorong dan Jayapura
Tembus Jalan Berlumpur, Menteri Basuki Resmikan Proyek PLTMH di Ilaga Papua