Kepala BPS wilayah Kabupaten Pasuruan Lutfin Fana menuturkan, angka tersebut diambil dan didapat dari survei yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Survei itu sendiri dilakukan secara dua tahap dengan metode sampling yang sama. Survei pertama dilaksanakan pada bulan Februari, yang berupa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).
Kemudian dilanjutkan survei kedua pada bulan September, yang mana dilakukan survei keterkaitan satu sama lain. Indikator kemiskinan sendiri dapat dilihat secara langsung seperti dari pola konsumsi masyarakat, misalnya adalah standar pemenuhan kalori individu per hari dan jika tidak memenuhi (dibawah standar) dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin.
Tingginya angka kemiskinan yang ada disebabkan oleh terbatasnya sda yang tersedia, serta diperparah dengan adanya pandemi. Dimana kenaikan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di kawasan wilayah Kabupaten Pasuruan, namun juga terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Apalagi pandemi tidak hanya mempengaruhi sektor makro yang ada, namun juga sektor-sektor mikro seperti Usaha Kecil Menengah (UKM).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan sendiri telah menyiapkan beberapa terobosan guna mengurangi angka dan juga jumlah masyarakat miskin di sekitar Kabupaten Pasuruan. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pasuruan telah menyatakan bahwa mereka sudah menyusun RPKD (Rencana Penanggulan Kemiskinan Daerah) yang telah disampaikan pada suatu organisasi perangkat daerah (OPD) untuk nantinya akan segera ditindak lanjuti dengan suatu langkah konkrit setelah disetujui Bupati Pasuruan. Program dan strategi tersebut diantaranya adalah :
- Pengurangan beban untuk masyarakat miskin dengan bekerja sama dan menggandeng dinas sosial (dinsos). Dimana masyarakat miskin yang terdata akan diberi bantuan sosial (bansos), dengan pengidentifikasian secara tepat untuk melihat siapa saja masyarakat miskin yang membutuhkan dan relevan untuk mendapatkan jaminan sosial. Dimana beban dan tanggungan mereka ada yang direduksi (pengurangan) dan eleminasi.
- Peningkatan kemampuan dan pendapatan sesuai karakter, dimana masyarakat muda yang masih produktif akan dilatih soft skill (keterampilan) dan dibantu oleh OPD yang terkait. Dan untuk masyarakat lansia akan kembali pada strategi pertama, dimana beban mereka ditanggung oleh pemerintah.
- Pengembangan dan terjaminnya keberlanjutan dari usaha mikro dan kecil, disini Pemkab Pasuruan mendorong UKM untuk bangkit kembali dan dibantu dengan OPD agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik.
- Menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di semua OPD yang ada agar tepat sasaran. Dalam hal ini, dibutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang direalisasikan dengan tepat sasaran.
Selain dari program tersebut, pemerintah juga menyerukan kepada seluruh Kepala Daerah agar meningkatkan pelayanan dan juga kualitas pada sektor pendidikan. Karena sektor pendidikan akan mempengaruhi kemampuan tiap-tiap individu dalam mendapatkan pekerjaan yang layak guna memenuhi taraf hidup masyarakat tersebut masing-masing.
