Pasuruan Melawan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik yang telah ada dari dahulu kala, sejak awal umat manusia ada. Masalah kemiskinan adalah sebuah masalah global yang telah dihadapi oleh seluruh negara di dunia, tak terkecuali di negara Indonesia. 

Indonesia adalah salah satu dari sekian banyaknya negara berkembang di dunia yang sedang menghadapi masalah kemiskinan yang tak terelakkan (tidak bisa diabaikan). Faktor-faktor dan penyebab dari masalah kemiskinan di Indonesia sendiri sangat beragam serta menarik untuk diusut dan ditelusuri. 

Masalah kemiskinan dapat dikategorikan dalam masalah ekonomi dan juga kemanusiaan, karena dapat mempengaruhi keadaan finansial dan perekonomian dari suatu negara itu sendiri. 

Disini, dibutuhkan suatu upaya yang terintegrasi (teratur) dari pemerintah kepada rakyat untuk mengatasi dan mencegah masalah ini menjadi semakin luas.

Kemiskinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hal miskin atau keadaan miskin, dimana pengertian dari miskin itu sendiri adalah keadaan tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Secara umum, kemiskinan biasanya disebabkan oleh dua kondisi, yaitu kemiskinan alamiah dan buatan. 

Kemiskinan "alamiah" terjadi karena terbatasnya sumber daya alam (sda) yang tersedia, rendahnya tingkat penggunaan dan pemanfaatan teknologi, serta adanya bencana alam yang tak terduga. 

Sedangkan kemiskinan "buatan" terjadi dikarenakan adanya beberapa lembaga yang berada di masyarakat membuat sebagian dari masyarakat itu sendiri tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan juga fasilitas-fasilitas lain yang ada (monopoli) sehingga masyarakat tersebut tetap miskin. Secara terperinci, situs DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menjelaskan jika kemiskinan terjadi karena beberapa sebab yaitu :

• Penyebab individual atau patologis, yang mana melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku (sikap), pilihan, atau ketidakmampuan dari penduduk atau masyarakat miskin.
• Penyebab keluarga, yaitu kondisi dimana kemiskinan disebabkan dan berhubungan dengan kondisi pendidikan keluarga.
• Penyebab sub-budaya atau subcultural, yang menyebutkan bahwa kemiskinan berhubungan dengan kegiatan kehidupan sehari-hari, dipelajari, atau dijalankan dalam lingkungan sekitarnya.
• Penyebab agensi, dimana melihat bahwa kemiskinan sebagai timbal balik (akibat) dari perbuatan orang lain, seperti peperangan, pemerintah, dan juga ekonomi.
• Penyebab struktural, yang mana memberikan penjelasan dan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari suatu struktur sosial.

Selain itu, juga terdapat beberapa poin penting dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia seperti :

• Terbatasnya lapangan pekerjaan yang ada, dimana hal ini membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan pangannya. Keterbatasan lapangan pekerjaan ini juga membawa dampak seperti angka pengangguran yang semakin tinggi, dan juga struktural kemiskinan yang masih mengakar.
• Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat tergolong miskin, padahal pendidikan adalah salah satu kebutuhan pokok yang wajib dan harus didapatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun pada kenyataannya, masih banyak hambatan yang dialami oleh masyarakat dalam proses distribusi pendidikan yang ada sehingga masyarakat tak bisa atau kesulitan untuk mengenyam bangku sekolah. Rendahnya tingkat pendidikan juga mengakibatkan masyarakat kurang memiliki pengetahuan, wawasan, dan juga keterampilan yang memadai dan dibutuhkan oleh banyak perusahaan.
• Harga kebutuhan pokok yang menjulang tinggi juga tak luput menjadi penyebab kemiskinan yang ada, ini juga menjadi suatu alasan dari masyarakat miskin mengapa mereka merasa kurang dan bahkan hingga tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
• Akses sumber daya yang terbatas, hal ini dikarenakan alam yang ada disekitar sudah tidak memberi keuntungan atau adanya suatu privatisasi (batasan) sumber daya yang ada oleh seseorang atau suatu kelompok.

Salah satu contoh wilayah yang memiliki masalah kemiskinan cukup tinggi adalah kawasan Kabupaten Pasuruan, hal ini juga diperparah oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda berbagai kalangan, dari usia balita hingga lansia. Dimana sejak pandemi Covid-19 melanda, banyak orang yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), berkurangnya penghasilan karena perekonomian yang ikut menurun, serta semakin meroketnya angka kemiskinan yang susah untuk dikendalikan.       

Badan Pusat Statistik (BPS) wilayah Kabupaten Pasuruan menyebutkan, pada tahun 2019         angka kemiskinan di Kabupaten Pasuruan mencapai angka sekitar 8,68 persen. 

Pada tahun 2020, angka itu naik sebesar 0,58 persen menjadi sekitar 9,26 persen. Dan pada tahun 2021, angka kemiskinan tersebut naik lagi sebesar 0,44 persen sehingga mencapai angka sekitar 9,70 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 1,6 juta jiwa. Jika dilihat sepintas kenaikan angka yang terjadi dari tahun ke tahun tidaklah signifikan, namun bila hal ini diabaikan dan tidak segera ditanggulangi jumlah nya bukan tidak mungkin akan meroket dikemudian hari.

Kepala BPS wilayah Kabupaten Pasuruan Lutfin Fana menuturkan, angka tersebut diambil dan didapat dari survei yang dilakukan secara rutin tiap tahunnya. Survei itu sendiri dilakukan secara dua tahap dengan metode sampling yang sama. Survei pertama dilaksanakan pada bulan Februari, yang berupa Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Kemudian dilanjutkan survei kedua pada bulan September, yang mana dilakukan survei keterkaitan satu sama lain. Indikator kemiskinan sendiri dapat dilihat secara langsung seperti dari pola konsumsi masyarakat, misalnya adalah standar pemenuhan kalori individu per hari dan jika tidak memenuhi (dibawah standar) dapat dikategorikan sebagai masyarakat miskin.

Tingginya angka kemiskinan yang ada disebabkan oleh terbatasnya sda yang tersedia, serta diperparah dengan adanya pandemi. Dimana kenaikan angka kemiskinan tidak hanya terjadi di kawasan wilayah Kabupaten Pasuruan, namun juga terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia dikarenakan dampak dari pandemi Covid-19. Apalagi pandemi tidak hanya mempengaruhi sektor makro yang ada, namun juga sektor-sektor mikro seperti Usaha Kecil Menengah (UKM).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan sendiri telah menyiapkan beberapa terobosan guna mengurangi angka dan juga jumlah masyarakat miskin di sekitar Kabupaten Pasuruan. Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Pasuruan telah menyatakan bahwa mereka sudah menyusun RPKD (Rencana Penanggulan Kemiskinan Daerah) yang telah disampaikan pada suatu organisasi perangkat daerah (OPD) untuk nantinya akan segera ditindak lanjuti dengan suatu langkah konkrit setelah disetujui Bupati Pasuruan. Program dan strategi tersebut diantaranya adalah :

• Pengurangan beban untuk masyarakat miskin dengan bekerja sama dan menggandeng dinas sosial (dinsos). Dimana masyarakat miskin yang terdata akan diberi bantuan sosial (bansos), dengan pengidentifikasian secara tepat untuk melihat siapa saja masyarakat miskin yang membutuhkan dan relevan untuk mendapatkan jaminan sosial. Dimana beban dan tanggungan mereka ada yang direduksi (pengurangan) dan eleminasi.
• Peningkatan kemampuan dan pendapatan sesuai karakter, dimana masyarakat muda yang masih produktif akan dilatih soft skill (keterampilan) dan dibantu oleh OPD yang terkait. Dan untuk masyarakat lansia akan kembali pada strategi pertama, dimana beban mereka ditanggung oleh pemerintah.
• Pengembangan dan terjaminnya keberlanjutan dari usaha mikro dan kecil, disini Pemkab Pasuruan mendorong UKM untuk bangkit kembali dan dibantu dengan OPD agar usaha mereka dapat berjalan dengan baik.
• Menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di semua OPD yang ada agar tepat sasaran. Dalam hal ini, dibutuhkan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang direalisasikan dengan tepat sasaran.

Selain dari program tersebut, pemerintah juga menyerukan kepada seluruh Kepala Daerah agar meningkatkan pelayanan dan juga kualitas pada sektor pendidikan. Karena sektor pendidikan akan mempengaruhi kemampuan tiap-tiap individu dalam mendapatkan pekerjaan yang layak guna memenuhi taraf hidup masyarakat tersebut masing-masing.