Dalam penelitian disebutkan bahwa korupsi mengakibatkan penurunan tingkat produktivitas yang dapat diukur melalui berbagai indikator fisik. Korupsi banyak menimbulkan dampak negatif dalam segala bidang. Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan berpengaruh pada kondisi ekonomi bangsa itu sendiri, misalnya keamanan suatu negara terancam, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok kedalam kemiskinan. Disini Indonesia juga tercatat sebagai negara yang hutangnya parah, berpenghasilan rendah dan termasuk dalam kategori-kategori negara termiskin di dunia. Berikut beberapa dampak masif korupsi yang merongrong berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara:
1. Dampak Ekonomi
Antara korupsi dan ekonomi sangat memiliki korelasi negatif. Meningkatnya korupsi akan berakibat pada meningkatnya biaya barang dan jasa, yang kemudian bisa menambah hutang negara. Berikut juga berbagai macam permasalahan ekonomi lain secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela:
- Lesunya Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi
Disini korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat ketidak efisien yang tinggi. Korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal. Kondisi negara yang korup ini akan membuat pengusaha multinasional meninggalkan negara tersebut, karena investasi di negara akan merugikan negara itu sendiri.
- Penurunan Produktifitas
Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi yang berkembang lebih baik atau melakukan pengembangan kapasitas. Penurunan produktifitas ini yang akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit seperti meningkatnya pengangguran. Dan akhirnya terjadi kemiskinan masyarakat yang cukup luas.
- Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa Bagi Publik
Pejabat birokrasi yang korup akan menambah kompleksitas proyek yang ada. Contohnya nyatanya saja seperti jalan-jalan yang rusak, ambruknya jembatan dan tergulingnya kereta api.
- Menurunnya Pendapatan Negara dari Sektor Pajak
Kondisi penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali pegawai dan pejabat pajak yang bermain korup untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri.
- Meningkatnya Hutang Negara
2. Dampak Sosial dan Kemiskinan Masyarakat
Dampak yang terjadi mulai dari dampak langsung atau tidak langsung. Dampak langsungnya seperti mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital. Dalam dampak tidak langsungnya seperti pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Berikut dampak yang dapat dikelompokkan:
- Mahalnya Harga Jasa dan Pelayanan Publik
Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik ini dikarenakan harga yang ditetapkan bisa menutupi kerugian pelaku ekonomi akiba besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.
- Pengentasan Kemiskinan Berjalan Lambat
Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi dan pendataan, pendanaan dan lembaga.
- Terbatasnya Akses Bagi Masyarakat Miskin
Korupsi membuat semua harga melambung tinggi dan semakin tidak terjangkau oleh masyarakat miskin karene menurut mereka untuk mendapatkan bahan pokok lebih penting daripada untuk menyekolahkan anak ataupun untuk berobat.
- Meningkatnya Angka Kriminalitas
- Solidaritas yang semakin langka
3. Runtuhnya Otoritas Pemerintah
- Matinya Etika Sosial Politik
Korupsi bukan suatu tindak pidana karena ia merusak sendi-sendi kehudupan yang paling dasar yaiutu etika sosial bahkan kemanusiaan. Melindungi seorang koruptor dengan kekuatan politik adalah dengan kekuatan politik adalah salah satu indikasi besar runtuhnya etika sosial politik.
- Tidak Efektifnya Peraturan dan Perundang-Undangan
Sekarang ini banyak sekali seseorang yang memiliki perkara atau permasalahan yang ingin diposisikan sebagai pihak yang benar dengan segala cara dilakukan dalam memenangkan perkaranya seperti menyuap hakim, memberikan iming-iming, gratifikasi bahkan sampai kepada ancaman nyawa. Dengan ini peraturan dan perundang-undangan yang berlaku menjadi mandul karena setiap perkara diselesaikan dengan korupsi.
- Birokrasi Tidak Efisien
Banyak investor yang ingin menanam modalnya di Indonesia, namun untuk mendapatkan perizinan usaha dan investasi harus melalui birokrasi yang berbelit-belit, hingga akhirnya suap adalah jalan yang banyak ditempuh oleh para pengusaha untuk memudahkan izin usaha mereka.
4. Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi
- Munculnya Kepemimpinan Korup
Perilaku koruptif dan tindak korupsi ini berawal dari tingkat yang paling dasar. Hingga pada akhirnya generasi selanjutnya akan ikut melakukan hal itu dengan tanpa merasa bersalah karena menurutnya, dia bisa melakukannya lebih dari yang sebelumnya.
- Hilangnya Kepercayaan Publik Pada Demokrasi
- Menguatnya Plutokrasi
Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis.
- Hancurnya Kedaulatan Rakyat
5. Dampak Terhadap Penegak Hukum
- Fungsi Pemerintahan Mandul
Berikut contok akibat dari fungsi pemerintahan yang mandul antara lain, korupsi yang menghambat peran negara dalam peraturan alokasi, korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset, korupsi memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik.
- Hilangnya Kepercayaan Rakyat Terhadap Lembaga Negara
Korupsi yang terjadi di lembaga negara yang diberitakan di media massa ini yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang.
6. Dampak Terhadap Pertahanan dan Keamanan
- Kerawanan Hankamnas Karena Lemahnya Alusista dan SDM
- Lemahnya Garis Batas Negara
- Menguatnya Sisi Kekerasan Dalam Masyarakat
7. Dampak Terhadap Kerusakan Lingkungan
- Menurunnya Kualitas Lingkungan
Kerusakan lingkungan ini di dorong oleh berbagai sebab, seperti kepentingan ekonomi dengan mengekploitasi hasil hutan secara besar-besaran untuk mendapatkan keuntungan. Illegal loging juga menjadi faktor utama kerusakan lingkungan terutama kerusakan hutan dan ini akhirnya akan menyebabkan pemanasan global. Pencemaran limbah juga mendorong kerusakan lingkungan. Disisi lain dalam hal alih fungsi lahan saja, hak yang berwenang tidak pernah melibatkan masayrakat hingga banyak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan anggota pemerintahan tentang penggunaan lahan.
- Menurunnya Kualitas Hidup
