Hari ini, Senin tanggal 20 Oktober 2014, merupakan sebuah hari yang bersejarah dimana seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi saksi sejarah hadirnya Presiden Republik Indonesia yang ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo dengan didampingi oleh Bapak Jusuf Kalla sebagai Wakil Presidennya. Walaupun bukan Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, atmosfir persaingan dalam Pemilu kali ini sangatlah kuat, ketat dan alot. Akan tetapi dalam berbagai kesempatan utamanya dalam debat capres yang sudah disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa kedua calon Presiden tersebut memiliki kesamaan, yaitu menginginkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, kuat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.
Walaupun masih banyak perdebatan mengenai apa yang dimaksud dengan Indonesia besar, diasumsikan dalam tulisan kali ini, bahwa yang Indonesia besar adalah Indonesia yang mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD'45. Sebuah visi negara yang luar biasa berat, dengan mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat, Indonesia adalah negara yang konsisten meraih tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
Melihat fakta bahwa sesungguhnya Indonesia secara geografi dan demografi sudah besar, maka tantangan bagi Pemerintah saat ini dan di masa yang akan datang adalah bagaimana meningkatkan kemakmuran rakyat Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2014 disebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2014 adalah sebanyak 28,28 juta jiwa atau sekitar 11% dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia. Dengan merujuk data tersebut, maka sesungguhnya kerja Pemerintah masih sangatlah berat. Dimana untuk meningkatkan kemakmuran maka perlu ditingkatkan pengembangan produktivitas dari masyarakat itu sendiri.
Sesuai teori ekonomi, dalam rangka meningkatkan produktivitas, maka setidaknya pemerintah dapat melakukan investasi di 3 sektor, yaitu physical capital, human capital dan knowledge capital. Yang dimaksud dengan Physical Capital misalkan pemerintah melakukan investasi pada jaringan infrastruktur, mesin-mesin, dan aset-aset fisik lainnya. Investasi physical capital ini biasanya dikelompokkan pada 2 aktifitas besar, yaitu pembangunan dan pemeliharaan terhadap benda apapun yang akan dibangun. Human capital adalah pembangunan individu-individu yang nantinya akan menjadi ujung tombak menggerakan negara. Pemerintah selama ini sudah menerapkan sistem pendidikan murah bahkan gratis dengan menggunakan berbagai program seperti BOS. Yang terakhir adalah knowledge capital yang terkait dengan peningkatan penggunaan teknologi untuk mendukung kemajuan masyarakat. Dan sudah dimaklumi bahwa Indonesia saat ini juga merupakan salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia.
Terkait dengan investasi-investasi tersebut, seperti yang juga sudah diakui oleh Presiden SBY dan Presiden Jokowi, bahwa permasalahan paling krusial di Republik ini adalah masalah infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksud disini meliputi infrastruktur darat seperti jalan, jembatan, rel kereta. infrastruktur laut seperti pelabuhan dan infrastruktur udara seperti bandara. Masih lambatnya pembangunan infrastruktur ini, salah satunya disebabkan karena terbatasnya anggaran pendapatan dan belanja negara kita. Walaupun saat ini sudah tembus sekitar Rp. 1.800 triliun, akan tetapi dengan melihat luasnya Indonesia serta banyaknya jumlah penduduk Indonesia, maka angka tersebut masih jauh dari cukup untuk membangun Indonesia besar.
Melihat ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada, maka sesungguhnya Pemerintah harus mencari terobosan untuk mempercepat pembangunan negara ini. Salah satunya adalah dengan menggunakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang saat ini diberikan previlage untuk membantu pemerintah membangun Republik Indonesia ini. BUMN dengan kewenangannya serta aset-aset yang dimilikinya dapat membantu pemerintah untuk membangun Indonesia Besar ini tanpa menggunakan dana dari APBN yang jumlahnya belum mencukupi tersebut.
Banyak contoh keberhasilan BUMN Indonesia dalam mendukung kebijakan pemerintah, misalnya keberhasilan angkasa pura untuk membangun world class airport, BUMN karya untuk membangun tol diatas laut, akan tetapi yang paling menarik adalah kiprah PT. Kereta Api Indonesia (KAI) dengan masinisnya Ignasius Jonan yang sudah mereposisi citra kereta api yang tadinya merupakan alat transportasi kelas bawah yang identik dengan ketidakteraturan, banyak copet, tidak nyaman, dll. Menjadi alat transportasi yang nyaman bagi seluruh kalangan masyarakat dengan harga yang terjangkau. KAI berhasil mengatasi permasalahan sosial yang selama ini menjadi momok bagi seluruh pejabat yang ada di Republik ini. Tanpa gembar-gembor seperti Ahok, PT. KAI sudah berhasil merelokasi para PKL gelap yang "mangkal" di lahan milik PT. KAI, selain itu, PT. KAI juga sudah berhasil memberantas pungli, premanisme, dan penumpang gelap yang jelas merugikan pendapatan PT. KAI.
Selain dari BUMN yang sukses tersebut, ada juga BUMN yang tidak dikelola dengan benar akhirnya menjadi beban bagi negara, misalnya seperti yang terjadi pada Merpati Indonesia dan beberapa BUMN yang bolak-balik minta penambahan modal pemerintah untuk menjalankan operasinya. BUMN-BUMN yang gagal ini biasanya dipimpin oleh para pemimpin yang birokratis, kaku dan mengedepankan ego-sektoral. Sedangkan untuk BUMN-BUMN yang berhasil biasanya dipimpin oleh orang yang dinamis, ulet, tanggap pada perubahan serta mau merangkul pihak-pihak yang terkait demi menyelesaikan sebuah permasalahan yang lebih besar ketimbang hanya mempertahankan ego.
Nah dengan besarnya peran BUMN dalam membantu Pemerintah membangun Negara yang besar, subur, dan memiliki sumber daya yang melimpah, maka diperlukan pemimpin-pemimpin yang mumpuni dalam memimpin BUMN-BUMN tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi. Melihat kampanye dan debat capres yang lalu, sudah diyakini bahwa Jokowi memiliki arah yang baik untuk menjadikan Indonesia hebat. Untuk mendukung itu, maka diperlukan menko perekonomian yang menguasai ekonomi makro dan sanggup menjadi koordinator bagi para menteri-menteri yang dinaunginya, diperlukan menteri BUMN yang sebaiknya sudah pernah menjabat sebagai direktur utama BUMN yang sudah sukses menunjukkan kinerja positif, sehingga nantinya menteri BUMN bukan hanya ber-teori, tapi bisa menyemangati para direktur utama BUMN berdasarkan pengalamannya serta yang terakhir diperlukan direksi-direksi BUMN yang sanggup berinovasi, berfikir out of the box dan secara mandiri dapat mengembangkan perusahaannya untuk membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Dengan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan BUMN, maka diharapkan permasalahan keterbatasan anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut, tidak menjadi hambatan dalam melayani dan membangun Indonesia ini menjadi lebih besar. Jadikan BUMN sebagai garda terdepan untuk membantu pemerintah melayani masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur. BUMN juga dapat menjadi kekuatan bukan hanya untuk melakukan investasi fisik, akan tetapi juga dapat mendukung pemerintah membangun human capital, misalnya melalui BUMN mengajar dan beasiswa, serta knowledge capital, misalnya dengan menyerap serta menerapkan teknologi terkini yang bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, maka kita sudah memulai langkah kecil untuk membangun Indonesia besar.
Kita juga sebagai masyarakat harus mengawal supaya jangan sampai BUMN kita kembali menjadi sapi perah dari oknum Pemerintah untuk memperkaya diri seperti yang sudah terjadi pada era-era terdahulu. Dengan membiarkan BUMN menjadi sapi perah oknum pemerintah, artinya kita mengatarkan bangsa ini mengambil sebuah langkah besar terhadap kehancuran NKRI ini.
Terima kasih Pak SBY dan Selamat Berkarya P.Jokowi
Wass
Jakarta, 20 Oktober 2014
Dr. Erwin Suryadi, ST, MBA