Pada akhirnya Pemprov DKI harus mengalami kelebihan pembayaran biaya premi asuransi sebesar Rp 3,7 Miliar, serta pengeluaran dana Bantuan Operasional Pendidikan yang sampai saat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan nilai Rp 3,05 Miliar.
Temuan lainnya saat Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang perlu diwaspadai adalah penyertaan modal dan aset kepada Pt Transportasi Jakarta yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menyangkut pembelian tanah seluas 794 ribu meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang saat ini belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.
Oleh sebab itulah warga DKI Jakarta jangan sampai tertipu dengan segala pemberitaan, baik itu dari pendukung Ahok yang mengatakan bahwa Ahok adalah pejuang anti korupsi, pada kenyataannya Ahok sebenarnya tidak bisa layak menjadi pemimpin Jakarta, dan kinerjanya hanya menghambur-hamburkan anggaran belanja daerah saja, serta indikasi korupsi untuk keluarga dan krooni-kroninya. Warga Jakarta harus cerdas menilai siapa yang akan didukungnya, jangan sampai terjebak oleh slogan anti korupsi yang dicanangkan Ahok tersebut. SEMOGA BERMANFAAT.
SALAM KOMPASIANA