Pengeluaran pemerintah memiliki peran krusial dalam pembangunan bangsa, khususnya pada sektor pendidikan. Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan gaji guru pada tahun 2025 menunjukkan bahwa anggaran negara bukan hanya sekadar digunakan untuk belanja rutin, tetapi juga dapat diarahkan sebagai bentuk investasi strategis. Kebijakan ini mencerminkan pandangan bahwa peningkatan kesejahteraan guru adalah langkah fundamental untuk memperkuat kualitas pendidikan nasional. Dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia (SDM), guru menempati posisi sentral sebagai aktor utama yang menentukan keberhasilan proses belajar-mengajar. Oleh karena itu, kebijakan menaikkan gaji guru dapat dilihat bukan hanya sebagai jawaban atas kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih unggul, adaptif, dan kompetitif di tengah dinamika global. (Sumber: PojokJakarta, 2024)
Dalam teori ekonomi, pengeluaran pemerintah dibedakan antara belanja konsumtif dan belanja produktif. Belanja konsumtif hanya berfungsi memenuhi kebutuhan sementara tanpa memberikan nilai tambah signifikan di masa depan. Sebaliknya, belanja produktif memiliki potensi menciptakan nilai tambah jangka panjang yang berdampak pada pembangunan berkelanjutan. Kenaikan gaji guru jelas masuk dalam kategori investasi produktif, sebab secara langsung dapat meningkatkan kualitas pendidikan, dan secara tidak langsung memperkuat kualitas SDM yang akan menopang pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori human capital yang menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan sebagai pilar utama pembangunan jangka panjang. Negara-negara maju di dunia telah membuktikan bahwa kualitas pendidikan berbanding lurus dengan daya saing bangsa. Oleh sebab itu, kebijakan menaikkan gaji guru bukanlah pengeluaran sia-sia, melainkan strategi yang visioner untuk menyiapkan Indonesia menghadapi era persaingan global.
Salah satu dampak paling nyata dari kenaikan gaji guru adalah meningkatnya motivasi serta kinerja dalam menjalankan tugas. Guru yang merasa sejahtera tidak perlu lagi terbebani dengan persoalan ekonomi sehari-hari, sehingga dapat lebih fokus dalam mengajar. Selain itu, kesejahteraan yang layak mampu mendorong guru untuk berinovasi, berkreasi, dan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Kebijakan gaji layak juga dapat mengurangi praktik kerja sampingan yang sering dilakukan guru akibat kebutuhan finansial. Ketika guru bisa mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya pada proses pendidikan, kualitas pembelajaran pun meningkat. Pada akhirnya, murid-lah yang akan merasakan dampak positifnya: pengajaran yang lebih berkualitas, suasana belajar yang kondusif, serta hubungan emosional yang lebih harmonis antara guru dan siswa. Dengan kata lain, kebijakan ini memperkuat kualitas pendidikan dari akar rumput.
Peningkatan kesejahteraan guru akan berimbas pada kualitas pendidikan nasional, dan pada gilirannya meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dalam era kompetisi global yang kian ketat, sebuah bangsa dituntut untuk memiliki generasi muda yang berdaya saing tinggi, kreatif, kritis, dan produktif. Guru yang profesional dan berdaya mampu membentuk karakter siswa yang tangguh dan inovatif. Kualitas SDM unggul inilah yang menjadi modal utama Indonesia untuk memanfaatkan momentum bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Jika bonus demografi ini tidak dikelola dengan baik melalui pendidikan berkualitas, maka peluang emas bisa berubah menjadi bencana demografi. Sebaliknya, dengan guru yang sejahtera dan kompeten, generasi produktif Indonesia dapat menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi menuju Visi Indonesia Emas 2045.
Salah satu persoalan besar yang masih membayangi dunia pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, terutama daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Banyak guru enggan mengajar di daerah terpencil karena fasilitas terbatas dan insentif rendah. Dengan adanya kebijakan kenaikan gaji, pemerintah memiliki peluang untuk menarik lebih banyak guru yang bersedia mengabdi di wilayah pelosok. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendidikan antarwilayah, sehingga anak-anak di pedalaman juga memperoleh kesempatan belajar dari guru berkualitas. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya meningkatkan kualitas guru, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan pembangunan nasional melalui jalur pendidikan.
Selain dampak langsung pada pendidikan, kenaikan gaji guru juga memberi efek berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian. Dengan peningkatan daya beli, guru dapat memperbesar konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Misalnya, belanja guru di pasar tradisional atau pusat perbelanjaan lokal dapat menghidupkan roda usaha kecil dan menengah (UKM). Dengan begitu, kebijakan ini berkontribusi terhadap penguatan ekonomi rakyat. Efek berantai ini memperlihatkan bahwa investasi pada guru tidak hanya berpengaruh pada dunia pendidikan, tetapi juga menjadi stimulus bagi pembangunan ekonomi daerah dan nasional.
Meski membawa banyak manfaat, implementasi kebijakan kenaikan gaji guru tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala adalah birokrasi yang berbelit dan lambat dalam menyalurkan gaji, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kualitas infrastruktur dan akses informasi yang tidak merata juga dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang sangat penting. Tanpa pengawasan ketat, kebijakan yang baik sekalipun bisa kehilangan makna karena tersendat masalah teknis atau bahkan penyalahgunaan anggaran. Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan ini sangat ditentukan oleh mekanisme pengawasan yang efektif.
Kebijakan menaikkan gaji guru memang penting, tetapi tidak bisa dipandang sebagai solusi tunggal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jika tidak diikuti dengan kebijakan pendukung seperti pelatihan kompetensi, evaluasi kinerja, pembaruan kurikulum, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, maka manfaatnya akan terbatas. Selain itu, kenaikan gaji guru juga berpotensi menambah beban APBN. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan negara, maka ada risiko fiskal yang perlu diantisipasi. Risiko lain adalah jika kebijakan kenaikan gaji tidak disertai dengan distribusi yang adil, maka kesenjangan antarwilayah tetap akan terjadi. Oleh karena itu, kritik terhadap kebijakan ini perlu dipandang sebagai masukan konstruktif agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Agar kebijakan kenaikan gaji guru benar-benar berdampak maksimal, pemerintah perlu melengkapinya dengan kebijakan pendukung. Program pelatihan berkelanjutan harus diperkuat untuk memastikan peningkatan kompetensi guru. Selain itu, percepatan digitalisasi pendidikan juga penting agar pembelajaran di daerah terpencil tidak tertinggal dari kota-kota besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat luas juga harus ditingkatkan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat. Dengan kombinasi antara kebijakan gaji dan program pendukung, cita-cita meningkatkan kualitas guru dan SDM Indonesia dapat terwujud secara nyata.
Pada akhirnya, pengeluaran pemerintah untuk menaikkan gaji guru adalah bentuk investasi strategis yang dapat membawa dampak besar bagi pembangunan bangsa. Guru yang sejahtera akan lebih termotivasi untuk mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Efek positif kebijakan ini tidak hanya dirasakan dalam dunia pendidikan, tetapi juga merambah ke perekonomian nasional melalui efek berganda. Meski ada tantangan dalam implementasi, dengan pelaksanaan yang konsisten, transparansi anggaran, dan dukungan kebijakan lain, langkah ini dapat menjadi fondasi kuat menuju Indonesia Emas 2045. Oleh sebab itu, kebijakan menaikkan gaji guru patut diapresiasi sekaligus diawasi agar benar-benar membawa perubahan nyata bagi masa depan bangsa.
Referensi : https://pojokjakarta.com/2024/11/29/kenaikan-gaji-guru-prabowo-subianto-menyemai-harapan-baru/?
