Pandemi Mengakibatkan Angka Pengangguran Tinggi

Perekonomian indonesia saat ini, menjadi simpang siur dikarenakan datangnya wabah virus dari wuhan cina, dimana virus ini mendatangkan sejumlah kasus yang terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dalam maupun luar negri. 

Di negara kita sendiri, indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang terdampak Covid-19 mulai dari kesehatan, pendidikan hingga perekonomian. Perekonomian di indonesia sangat penting dalam menjalani dan memenuhi kebutuhan masyarakat indonesia. 

Pandemi Covid-19 ini terus mengalami eskalasi tidak hanya berpotensi mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyebabkan peningkatan jumlah pengangguran dalam skala besar dan kemiskinan. Hal ini terjadi dikarenakan kegiatan ekonomi banyak yang berhenti akibat dilakukannya pembatasan sosial untuk menekan penyebaran virus corona. 

Kurangnya pemasukan dari perusahaan maupun pekerjaan lainnya, yang menyebabkan penghasilan dari perusahaan tersebut menurun sehingga perusahaan kurang mampu untuk membiayai atau memberi upah terhadap karyawan atau pekerjanya. Sejumlah perusahaan juga mengurangi jumlah karyawannya karena menghindari kerugian berskala besar yang akan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan.

Jumlah buruh yang di PHK

Jumlah masyarakat miskin di indonesia diperkirakan akan melonjak drastis, begiitu juga dengan jumlah pengangguran. Kondisi itu, ditegaskannya seiring dengan anjloknya petumbuhan ekonomi indonesia. Sebelum adanya pandemi Covid-19, ekonomi diindonesia diperkirakan tumbuh 5,3%. Namun saat ini diperkirakan minus 1,7-0,6%. 

Dampak pandemi covid-19 telah membuat pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata petumbuhan tahunan sebelumnya. Ada 6,9 juta orang pengangguran sebelum Covid-19 yang terus bertambah sekitar 2,9 juta setiap tahunnya dari angka kerja baru. Belum lagi yang terkena PHK karena pandemi tercatat sekitar 3,5 juta orang. 

Menurut perhitungan Bappenas, angka pengangguran hari ini mengalami kenaikan yang lumayan, sekitar 3,7 juta orang. Kenaikan angka pengangguran tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan defisit fisikal menjadi 5,2% dari yang sebelumnya 4,17 persen. Dengan kenaikan defisit tersebut, pemerintah memiliki tambahan anggaran belanja yang akan dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor-sektor produktif.

Langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran

Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi dampak pandemi covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Kebijakan tersebut fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah yakni mengalokasikan dana untuk penanganan covid-19 sebesar 46,6 miliar dollar AS, termasuk stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha 17,2 miliar dollar AS. 

Stimulus ekonomi yang dimaksud ini adalah agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para karyawan. Langkah kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksi pembayaran pinjaman/ kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal. 

Langkah ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam kategori miskin dan rentan. Langkah keempat, memprioritaskan insentif melalui program kartu prakerja bagi pekerja yang terkena PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat. 

Hingga saat ini, telah terealisasi lebih dari 680.000 penerima manfaat didominasi oleh korban PHK. Seluruh pelatihan dilakukan dengan metode online. 

Dalam jangka waktu dekat akan diselenggarakan pelatihan keterapilan vokasi dengan metode blended. Langkah kelima, memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat karya tunai, padat karya produktif, terapan teknologi tepat guna (TTG), tenaga kerja mandiri (TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksud untuk penyerapan tenaga kerja. Langkah ke enam, menyediakan panduan yang ditujukan bagi perusahaan dan pekerja.

Pakar tenaga kerja dari pusat studi kependudukan dan kebijakan Universitas Gadjah Mada, Dalam melaksanakan progam kartu prakerja menghawatirkan muncul adanya moral hazard. Moral hazard adalah bahwa ketika ada bantuan yang bersifat cuma-cuma diberikan, makan akan ada kecenderungan orang yang memanfaatkan, yang sebetulnya bukan bagian dari target program tetapi menginginkan itu karena merasa mereka berhak dibantu. Mengatasi hal tersebut, presiden jokowi menekankan agar pelaksanaan program- program bantuan jaring pengaman sosial ini tepat sasaran dengan memastikan data penerimanya sesuai nama alamat.

Pemerintah juga harus fokus membuka lapangan kerja baru, menurut airlangga, tanpa adanya tindak lanjut segera untuk memastikan tenaga kerja baru, cepat atau lambat angka kemiskinan dan pengangguran akan semakin meningkat. Kebutuhan untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan ini menjadi tantangan bagi pemerintah  yang harus diselesaikan segera. Selaiin itu pemerintah juga memastikan agar daya beli masyarakan bisa terjaga dengan menggulirkan bantuan sosial kepada masyarakat. Jumlah yang tercatat sepanjang tahun 2020 ini mencapai Rp. 695,2 triliun. Secara regulasi pemerintah juga telah merespon kebutuhan untuk memperluas lapangan pekerjaan dengan memastikan investasi bisa lebih banyak masuk.

Harapan dari diberlakukannya langkah-langkah atau solusi dari pemerintah ini tidak adanya peningkatan lebih lanjut dari angka pengangguran maupun jumlah penduduk miskin ditahun depan. Dan diharapkan perekonomian di indonesia bisa kembali tumbuh positif setelah tahun ini terperosok cukup dalam akibat virus Covid-19. 

Pemerintah menargetkan, untuk tahun depan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5% hingga 5,5% tambahan anggaran belanja tersebut akan disalurkan pada sektor-sektor seperti industri hingga pariwisata. Selain itu pemerintah juga akan melakukan reformasi terhadap program-program sosial serta kesehatan. Dalam hal ini presiden juga mengarahkan untuk sektor pangan, yang semua memberikan implikasi kuat terhadap penciptaan lapangan kerja.