Mohon tunggu...
Nurdin Taher
Nurdin Taher Mohon Tunggu... Keberagaman adalah sunnatullah, karena itu pandanglah setiap yang berbeda itu sebagai cermin kebesaran Ilahi.

Lahir dan besar di Lamakera, sebuah kampung pesisir pantai di Pulau Solor, Flores Timur. Menempuh pendidikan dasar (SD) di Lamakera, kemudian melanjutkan ke SMP di Lamahala, juga kampung pesisir serta sempat "bertapa" 3 tahun di SMA Suryamandala Waiwerang Pulau Adonara, Flores Timur. Lantas "minggat" ke Ujung Pandang (Makassar) pada Juli 1989. Sejak "minggat" hingga menyelesaikan pendidikan tinggi, sampai hari ini, sudah lebih dari 25 tahun berdomisili di Makassar. Senantiasa belajar dan berusaha menilai dunia secara rasional dengan tanpa mengabaikan pendekatan rasa, ...

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Sumber Waras, Komisi III DPR pun Turun Gelanggang

20 April 2016   11:26 Diperbarui: 20 April 2016   11:38 1730 14 13 Mohon Tunggu...

[caption caption="Komisi III Konsultasi BPK Terkait RS. Sumber Waras "][/caption]

Oleh : eN-Te

Polemik tentang Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, sepertinya masih jauh dari kata rampung. Benang kusut pembelian lahan RSSW yang melalui audit BPK dinilai janggal masih belum terurai tuntas.

Persoalan ini tidak hanya membuat gaduh suasana perpolitikkan Jakarta dan mungkin juga seluruh negeri, mengingat Jakarta merupakan etalase Indonesia, tapi telah menyeret berbagai kepentingan berkelindan menjadi satu. Lepas dari validitas LHP BPK tersebut, persoalan ini menjadi ramai dan membuat gaduh karena ada nuansa politik yang hampir tidak dapat diabaikan.

Tambahan pula polemik pembelian lahan RSSW dan LHP BPK tersebut muncul bertepatan dengan akan diselenggarakannya Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017. Sehingga kepentingan politik dalam LHP BPK menjadi hal yang niscaya. Betapapun argumentasi yang disampaikan untuk membantah dan menegasikan kemungkinan kepentingan politik turut bermain di dalamnya, nuansa politik tetap saja terbaca.

***

Perseteruan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, yang diwakili Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Lembaga Pemeriksa Keuangan Negara (LPKN) bermula sejak penyampaian LHP BPK terhadap pembelian lahan RSSW. Berdasarkan hasil audit tersebut, BPK menilai telah terjadi pelanggaran prosedur dalam beberapa tahapan pembelian lahan RSSW tersebut.

Pelanggaran tersebut berpotensi merugikan keuangan negara sebesar 173 M rupiah (sumber). Awalnya disebut nilai kerugian negara dalam proses pembelian lahan RSSW sebesar 191 M rupiah sebagiamana banyak dirilis media.

Ahok pun bereaksi menanggapi hasil audit BPK tersebut. Menurut Ahok, bahwa BPK telah melakukan penipuan dengan hasil audit terhadap pembelian lahan RSSW (sumber, dan di sini).

***

Silang sengkarut antara Pemrov DKI dan BPK pun merembet ke konflik personal. Persoalan awalnya berupa audit kelembagaan menyangkut keuangan, malah kemudian menjadi serang menyerang antarpribadi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN