UN (Ujian Nasional) bisa dikatakan hal yang paling ditakuti oleh siswa ditingkat akhir (kelas 6, 9 dan 12) karena bisa saja mereka tidak lulus jika gagal dalam UN. Namun 2 tahun belakangan ini, UN sudah tidak menjadi tolak ukur kelulusan siswa. Dan pada tahun 2017 mendatang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, memastikan UN akan dihapus, dan akan menyiapkan USBN sebagai penggantinya (Tirto ID).
USBN merupakan singkatan dari Ujian Sekolah Berstandar Nasional dimana ujian akhir siswa SMA, SMK atau sederajat akan diserahkan kepada pemerintah Provinsi, sedangkan untuk siswa tingkat SMP dan SD akan diserahkan kepada pemerintah Kota/Kabupaten. Selain itu dalam USBN akan ditambahkan materi berupa essai. “Soal esai ini untuk menggali kemampuan siswa agar berlatih berpikir kritis”, ujar Muhadjir usai menghadiri rapat kerja dengan komisi X DPR RI pada kamis 1 Desember 2016 (Pikiran Rakyat).
Tapi, apakah keputusan menghapus UN dan menggantikannya dengan USBN merupakan langkah yang tepat? Walaupun persiapan USBN sudah mencapai 70% dan tinggal menunggu instruksi Presiden seperti yang dituturkan oleh Mendikbud, namun kenyataannya banyak yang masih sukar untuk menerima keputusan tersebut. Pasalnya USBN yang mengujikan semua materi pelajaran, ditakutkan justru makin membebani siswa.
Dilihat dari aspek diatas, sepertinya USBN sukar untuk direalisasikan tahun 2017 mengingat waktu yang semakin sedikit menjelang USBN tersebut.
Saya harap pemerintah dapat mengambil keputusan dengan bijak dan melihat bukan hanya dari satu aspek, melainkan melihat aspek-aspek yang lain yang mendukung berjalannya USBN tersebut, terutama masalah psikologis anak yang menerima perubahan sistem tersebut. Seperti yang tertulis pada Pancasila sila yang kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, maka para siswapun berhak mendapatkan keadilan yang seharusnya menjadi milik mereka, yaitu dengan tidak mendapat kesulitan dalam hal pendidikan.
EMMY SRI IDAH
HUBUNGAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS JAKARTA
