Mampukah Anggaran Negara Menanggung 2,3 Juta PNS dan PPPK Baru?

Kabar Gembira Angkat 2,3 Juta ASN

Masih lekat dalam ingatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terdiri PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) tahun 2024 ini. 

"Sehingga tahun ini akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2, 3 juta formasi," kata Jokowi dalam video yang diunggah akun Instagram @kemenpanrb, Jumat, 5 Januari 2024.

Kabarnya, secara lebih rinci, pemerintah akan membuka 2.302.453 formasi. Sebanyak 1,6 jutaan dialokasikan untuk honorer dan 690.822 untuk pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Formasi CPNS ini diprioritaskan bagi lulusan baru atau fresh graduate.

Tentu ini merupakan kabar gembira, terlebih bagi tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi dan selalu harap-harap cemas menantikan kapan akan diangkat sebagai PNS atau setidaknya PPPK. Jumlah yang disediakan untuk kebutuhan PPPK sebanyak 1.605.694. Alokasi untuk PPPK inilah yang diprioritaskan untuk penyelesaian masalah tenaga honorer melalui alih status menjadi PPPK. Begitu kurang lebih kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas yang banyak dikutip  pada Senin tanggal Januari 2024 baru lalu.

Tentu pemerintah sudah mengukur "diri".  Hanya saja ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban kritis. Dengan kondisi ekonomi saat ini, benarkah rencana itu akan dapat direalisasikan? Jika benar, bagaimana kekuatan anggaran kita? Jika kuat dari mana sumber dananya?

Analisis Pendekatan Komprehensif

Menurut hemat saya, analisis kebutuhan untuk pengangkatan 2,3 juta pegawai baru - Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) - akan memerlukan pendekatan yang komprehensif, terutama dalam konteks anggaran pendapatan negara dari berbagai sektor seperti pajak, industri, dana hibah atau pinjaman internasional, dan sumber pendapatan lainnya. 

Pemerintah bakal rekrut 2,3 juta ASN. Koran Kaltim

Ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan dalam analisis tersebut:

1. Anggaran Pendapatan Negara Kini: Pertama-tama, perlu dievaluasi bagaimana anggaran pendapatan negara saat ini telah dialokasikan di berbagai sektor. Ini termasuk pendapatan dari pajak, penerimaan dari industri, dana hibah atau pinjaman dari luar negeri atau organisasi internasional, dan sumber pendapatan lainnya. Analisis ini akan memberikan gambaran tentang kemampuan negara untuk menanggung biaya pengangkatan pegawai baru.

2. Pertumbuhan Pendapatan: Analisis harus mencakup proyeksi pertumbuhan pendapatan dari berbagai sektor dalam jangka waktu yang relevan. Ini dapat membantu menentukan seberapa besar peningkatan pendapatan yang diharapkan akan terjadi, yang dapat digunakan untuk membiayai pengangkatan pegawai baru.

3. Pengelolaan Keuangan: Perlu dipertimbangkan apakah ada potensi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara, misalnya dengan mengidentifikasi area-area di mana pengeluaran dapat dipangkas atau dialokasikan kembali untuk mendukung pengangkatan pegawai baru.

4. Pertimbangan Ekonomi Makro: Analisis harus mempertimbangkan kondisi ekonomi makro secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas keuangan. Kondisi ini dapat mempengaruhi pendapatan negara dan kemampuannya untuk menanggung beban biaya tambahan.

5. Prioritas Kebijakan: Penting untuk mempertimbangkan prioritas kebijakan pemerintah dalam pengalokasian sumber daya. Pengangkatan pegawai baru mungkin menjadi salah satu dari beberapa kebutuhan yang bersaing untuk pendanaan.

6. Alternatif Pendanaan: Jika anggaran pendapatan negara tidak mencukupi untuk membiayai pengangkatan pegawai baru, perlu dipertimbangkan alternatif pendanaan seperti pinjaman dari lembaga keuangan internasional (hutang lagi?) atau restrukturisasi anggaran.

7. Sungguh-sungguh Cegah Inefisiensi dan Kontraproduktif: Setidaknya terdapat lima hal penting: 

• 1) Memperkuat transparansi dalam pengelolaan keuangan negara adalah langkah kunci. Ini dapat dilakukan dengan menerbitkan semua informasi terkait anggaran dan pengeluaran publik secara terbuka, serta memastikan bahwa ada mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memeriksa penggunaan dana publik. 
• 2) Membangun dan memperkuat sistem pengendalian internal di dalam institusi pemerintah untuk memastikan bahwa ada proses yang memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi risiko inefisiensi dan korupsi. 
• 3) Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi dapat mempercepat proses, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan transparansi. 
• 4) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan publik dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan dana publik.
•  5). Memastikan bahwa ada sanksi yang tegas dan diterapkan secara konsisten terhadap pelanggar-pelanggar aturan keuangan publik dan koruptor dapat menjadi penyemangat bagi para pelaku untuk mematuhi aturan.

8. Evaluasi Manfaat: Terakhir, penting untuk mengevaluasi manfaat jangka panjang dari pengangkatan pegawai baru terhadap efisiensi dan produktivitas pelayanan publik. Ini dapat membantu membenarkan investasi dalam hal anggaran.

Kesimpulan saya, analisis kebutuhan untuk pengangkatan pegawai baru harus memperhitungkan berbagai faktor termasuk kondisi anggaran pendapatan negara saat ini, proyeksi pertumbuhan pendapatan, efisiensi pengelolaan keuangan, kondisi ekonomi makro, prioritas kebijakan, alternatif pendanaan, dan manfaat jangka panjang. Dengan pendekatan yang hati-hati, dapat diketahui apakah anggaran pendapatan negara saat ini mampu menanggung beban biaya tambahan yang terkait dengan pengangkatan pegawai baru di lingkungan CASN. Atau ada alternatif lain yang lebih produktif namun tetap "menyelamatkan" dan menghormati hak-hak dan nasib para honorer. Wallahu a'lam.