2. Evaluasi kebijakan Danantara yang menyalurkan bantuan dalam bentuk barang.
3. Perkuat peran Kementerian Koperasi agar tidak menjadi lembaga simbolik tanpa daya tawar.
4. Beri insentif sementara.
Kesimpulan
KDMP butuh aksi nyata, bukan panggung janji. Rakyat desa bukan boneka politik. Mereka tidak butuh wacana, mereka butuh bukti. KDMP yang lahir dengan semangat besar kini menghadapi kenyataan getir: janji tinggal janji, kebijakan tanpa arah. Jika pemerintah serius menjadikan KDMP sebagai simbol kemandirian ekonomi rakyat, maka diperlukan langkah cepat dan konkret---bukan sekadar pidato dan seremoni. Pemerintah juga harus menegaskan peran Kementerian Koperasi sebagai pelaksana utama, bukan pelengkap administrasi. Tanpa itu semua, KDMP hanya akan dikenang sebagai proyek besar dengan hasil kecil---atau dalam bahasa rakyat, "PRANK TERBARU" pemerintah terhadap ekonomi desa. Sementara bagi pengurus KDMP agar koperasi tetap hidup dan berfungsi.
Kita berharap Pemerintahan Prabowo -Gibran melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang telah berjalan satu tahun segera melakukan langkah konkret demi tercapai kemandirian ekonomi rakyat yang merupakan program unggulan Kabinet Merah Putih.
Sidoarjo, 19 Oktober 2025
Eko Setyo Budi
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
