[caption id="attachment_313288" align="alignleft" width="300" caption="4 cagub ini yang akan bertarung meraih simpati rakyat Lampung pada pilgub bareng pileg 9 April 2014"][/caption] Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung sudah menetapkan pilgub jilid IV yang akan digelar bersamaan dengan pemilu legislatif 9 April mendatang. Secara otomatis, pilgub jilid III 27 Februari batal. Kelima komisioner mengaku sudah mengantongi restu dari KPU RI sebagai rezim penyelenggara pemilu.
Namun masih menjadi pertanyaan berbagai pihak, apakah memungkinkan pilgub dapat terselenggara dengan waktu yang tersisa kurang dari 46 hari sebelum hari H.
Sebab selain melaksanakannya, KPU juga berkewajiban untuk menyukseskan agenda demokrasi lima tahunan Provinsi Lampung itu. Pada hari itu, ditentukan gubernur dan wakil gubernur yang akan memimpin Provinsi berjuluk Sai Bumi Ruwai Jurai ini dalam lima tahun kedepan.
[caption id="attachment_313292" align="alignleft" width="210" caption="Cagub-Wagub Independen Amalsyah dan Gunadi mundur sebagai calon"][/caption] Bakal calon Gubernur Lampung dari independen yang mengundurkan diri dari pencalonannya, Amalsyah Tarmizi menyangsikan agenda demokrasi ini bisa berlangsung dalam waktu yang pendek. Terlebih, pada hari yang sama, agenda demokrasi nasional juga dilaksanakan.
Dia lebih memilih untuk dikorbankan ketimbang menjadi satu bagian dari masalah nantinya. Bagaimana tidak, pesta demokrasi setiap lima tahunnya pasti menyisakan persoalan yang harus ditangani MK. “Kalau agenda demokrasi nasional rusak karena pilgub Lampung gimana,” kata Amalsyah beberapa waktu lalu.
Maka ia lebih memutuskan untuk mengamankan pileg dibanding menjadi peserta pilgub Lampung.
Selain itu, mekanisme lelang logistik pilgub juga menjadi kekhawatiran berbagai pihak. Sebab dengan waktu yang kurang dari 46 hari kedepan, KPU harus sudah menyiapkan kertas suara, sampul suara, kotak suara, formulir pilgub dan alat pemilihan lainnya. Sementara dalam peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, diatur bila tender setidaknya dapat dilakukan 45 hari kerja. Belum lagi distribusi logistic. Lampung masih banyak daerah terisolir yang membutuhkan waktu tempuh yang lama untuk menjangkaunya.
Dengan begitu, menjadi wajar bila salah satu calon wakil Gubernur Lampung yang juga Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri turut menyangsikan.
“Kalau hitungan saya gak cukup 45 hari buat lelang logistik. Saya ini kan kepala daerah. Tiap tahun kita melaksanakan tender. Jadi harus hati-hati melaksanakan ini. Menurut saya yang paling ideal setelah legislatif. Terserah sama KPU lah dia kan penyelenggara,” tegas dia saat akan mengikuti tes kesehatan kejiwaan di RSUDAM, Kamis (21/2).
Bupati Lampung Barat itu menganalogikan jika pengadaan logistic pilgub macet selama 5 hari, maka sulit untuk mendistribusikannya tepat waktu hingga ke daerah-daerah yang terisolir. “Bisa gak tender dilaksanakan, ada masa sanggah itu harus dhiutng yang benar. Kalau sampai macet 5 hari, bisa gak didistribusikan di daerah. Karena daerah kita ini kan masih banyak yang terisolir. Yang penting jangan sampai hasilnya bermasalah, jadi harus hitung yang benar,” imbau dia kepada KPU Lampung.
Dia mengimbau KPU Lampung untuk lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan pilgub kali ini. Sebab, sangat berpotensi adanya gugatan pasca pilgub. “Jadi KPU harus hati-hati, bisa gak, jangan dia ngitung-ngitung. Yang saya khawatirkan hasilnya tidak maksimal, tidak sesuai keinginan masyarakat. Akhirnya bermasalah nantinya. Saya kira potensinya sangat besar untuk terjadinya gugat menggugat itu,” tegasnya.
[caption id="attachment_313290" align="alignright" width="193" caption="Komisioner KPU Lampung Firman Seponada"][/caption] Namun, Komisioner KPU Lampung Firman Seponada mewakili rekan komisioner lainnya, berharap semua pihak dapat mendukung KPU Lampung dalam menyukseskan pilgub Lampung. Terkait tender logistic, menurutnya sudah diperhitungkan matang bersama ahli pengadaan.
“Kalau tender berjalan normal, kita sudah berdiskusi dengan panitia, mereka melihat masih bisa, masih ada sisa waktu 20 hari mulai dari mengadakan logistic sampai ke distribusi. Itu kalau ga ada hambatan. Kalau ada yang menghambat seperti sanggah, itu mungkin agak terhambat dikit, tapi mudah-mudahan bisa dikerjakan,” jelasnya saat mengawal tes kesehatan cagub-cawagub di RSUDAM, Kamis (20/2).
Dikatakannya, dalam mengadakan logsitik pilgub ini yang butuh waktu cukup lama yaitu kotak suara dan sampul. Sementara untuk surat suara tidak. “Kalau surat suara kan sekali cetak bisa 10.000 eksemplar. Yang lama itu kotak suara sama sampul. Kami komisoner kan gak ahli dalam pengadaan, maka kami tanya sama ahlinya. Nah menurut mereka bisa itu. Secara aturan logistic sampai di TPS paling lambat 1 hari sebelum hari H. Kami yakin bisa,” jelas Firman.
Soal peresmian jadwal pilgub jilid IV dan pembatalan pilgub jilid III, dia menerangkan pihaknya sudah menyiapkan surat pemberitahuan pemunduran pilgub pada DPRD Lampung, agar dapat diserahkan ke Gubernur baru kemudian ke Mendagri.
