Makalah Negara Hukum dan HAM

negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam

bertindak sesuai dengan hukum. Di sini kaumu liberal menghendaki agar

penguasa dan yang dikuasai ada suatu persetujuan dalam bentuk hukum, serta

persetujuan yang menjadi penguasa.

2. Negara Hukum Formil atau Division of Power

Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapat pengesahan dari

rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus

berrdasarkan UU. Negara hukum formil ini diseebut juga negara demokratis

yang berlandaskan negara hukum.

3. Negara Hukum Materiil atau Sparation of Power

Negara hukum ini sebenarnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari