Pos anggaran tentu sangat terbatas untuk tahun mendatang. Pun untuk masa pemulihan pascapandemi, yang mana tidak seorangpun sampai detik ini dapat memastikan kapan pandemi dapat berakhir.
Pembahasan percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional secara khusus dibicarakan dalam webinar Kemenko PMK pada 15 Desember 2020.
Deputi bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Raden Isnanta yang hadir dalam acara mengakui masalah pada anggaran ini. "Untuk peta jalan ini, tahun anggaran ini [jumlahnya] turun. Yang ada kita melaksanakan rutinitas sebelum Inpres seperti diklat," kata Raden.
Program penambahan diklat yang masuk dalam prioritas tidak dapat dilaksanakan pada tahun ini. Penambahan diklat, kata Raden, tidak mengalami penambahan jumlah signifikan sejak 1977, alasannya karena biaya yang tinggi.
Praktis, pelaksanaan percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional pada tahun 2020 mengurus kurikulum diklat dan juknis Inpres yang tidak menguras banyak ongkos.
Saya melihat pejabat Kemenko PMK, Kemendikbud dan Kemenpora yang hadir dalam webinar tidak terlalu banyak membahas masalah anggaran ini.
Saya sebenarnya berharap webinar itu dihadiri juga pejabat Kemenkeu dan BUMN untuk membahas anggaran tersebut.Â
Sebab realiasi percepatan pembangunan pesepakbolaan nasional, penambahan diklat di 34 provinsi, pembangunan fasilitas dan infrastruktur seperti stadion berstandar FIFA, lapangan latihan, dan lisensi pelatih dan wasit, agaknya bakal sulit terlaksana sampai 5 tahun tanpa anggaran yang memadai.Â
Memang, kepala daerah turut berkontribusi untuk mensukseskan percepatan ini, tapi realistis, daerah tampaknya lebih mengutamakan alokasi ke pemulihan pandemi.
Mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tentu kita menginginkan juga masyarakat memiliki fisik dan jiwa yang kuat setelah pandemi berakhir.
Pun sebenarnya, sepak bola sudah menjadi bagian dari industri, sehingga secara ekonomi, saya mengira hitung-hitungannya ini bakal menemui titik keuntungan, apalagi konteksnya adalah percepatan.
