Humaniora Artikel Utama

Nikah Usia Dini Itu Membangun Rumah Tangga dengan Pondasi Rapuh

10 Mei 2018   20:10 Diperbarui: 11 Mei 2018   08:59 2535 24 14
Nikah Usia Dini Itu Membangun Rumah Tangga dengan Pondasi Rapuh
Ilustrai pernikahan dini, foto | youtube.com/early-age marriage

Perceraian merupakan pintu masalah mental dan sosial bagi anak-anak, keluarga besar, bahkan lingkungan sosial terdekat. Sayangnya, upaya memelihara, merawat dan menjaga kelestarian sebuah pernikahan sepertinya bagai menegakan benang basah. 

Penikah di usia dini, yang belakangan ini ramai diberitakan, adalah salah satu pintu masuk masalah sosial. Pernikahan dini ikut memberi kontribusi atas terjadinya perceraian. Menikah tanpa pemahaman akan maksud dari nikah itu sendiri, apa lagi pelakunya belum dewasa, pondasinya sangat lemah. Rapuh.

Kalau pun dalam catatan ada di antara manusia yang melakukan pernikahan usia dini lantas rumah tangganya langgeng, sangat mungkin mereka itu lebih banyak diwarnai badai, gonjang ganjing dan benturan bagai orang makan antara garpu dan sendok selalu saling berbentur keras kala mereka makan di atas sebuah piring.

Gambaran adanya permohonan dispensasi dari orang tua ke pegadilan agama untuk menikah bagi anak di usia dini makin mencemaskan. Hal itu juga merupakan cermin bahwa perkawinan di bawah usia belakangan makin diminati. Gambarannya bagai 'gunung es'. Artinya, yang mengajukan dispensasi ke pengadilan untuk nikah di bawah usia jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi di luar itu justru lebih banyak lagi.

Setidaknya, hal ini banyak terjadi di wilayah pedesaan. Kawin siri melibatkan anak usia dini seolah dibiarkan terjadi. Sudah banyak peneliti menjumpai anak di bawah usia dini menikah lebih banyak dilatarbelakangi karena kemiskinan, orang terhimpit hutang. Atau karena pembenaran dan dorongan pemuka agama bahwa nikah menyangkut hak setiap orang.

Penulis bukanlah seorang peneliti. Namun dari berbagai literatur, peristiwa nikah di usia dini -- dengan cara nikah siri -- banyak terjadi. Para peneliti nampaknya lebih berusaha menungkap mengapa hal itu terjadi. Dan, mereka pun memberi solusinya. Ujungnya, lebih banyak diungkap kepada persoalan kemiskinan atau lemahnya ekonomi orang tua yang harus diperbaiki.

Adanya orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan agama karena anak merasa takut tidur seorang diri, sepatutnya harus diuji. Baik dari sisi ekonomi atau pun psikologi anak bersangkutan. Bila jujur, ya ujung-ujungnya karena keterbatasan orang tua sebagai dampak lemahnya ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.

Baca juga : Ketika Kemenag Nggak Peduli Soal Perceraian

Sejatinya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun bagaimana dapat mewujudkan kebahagiaan jika saja untuk kebutuhan jasmaniah masih terabaikan? Apa lagi pelaku yang menjalaninya masih anak-anak.

Indahnya, setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu juga ditegaskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

Tapi, realitasnya, banyak tidak tercatat. Perkawinan tidak tercatat akan menimbulkan banyak hal; ketidakjelasan status anak, pengabaian hak perempuan dan beban bagi masyarakat.

Pada pasal 7 UU itu ditegaskan bahwa (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

(2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi.

Upaya menghindari pernikahan anak di bawah usia memang perlu secara berkelanjutan disosialisasikan. Bagi orang dewasa pun penting memahami arti sebuah pernikahan itu agar rumah tangganya terus menerus terawat dengan baik. Bagai sebuah pohon, ia harus disirami dan diberi pupuk.

Peran tokoh agama, apa lagi ulama dan para ustaz dan ustazah, harus ditempatkan di barisan terdepan untuk memberi pemahaman tentang arti pernikahan itu sendiri. Sayangnya, tayangan televisi tentang mudahnya orang menceraikan isteri atau menggugat suami bercerai telah menginsirasi bagi pasangan yang tengah menghadapi "badai" rumah tangga untuk melakukan hal serupa.

Baca: [Topik Pilihan] Perkawinan Anak Masih Marak

Ini bukan mencari kambing hitam. Atau menyalahkan pihak luar, tetapi jika kita mengikuti logika, orang yang terhimpit kemudian mencari pertolongan tidak ada, maka ia akan menggunakan logika lainnya. Ibaratnya, seperti tidak ada rotan akar pun jadi.

Bila hal itu sudah terjadi, itu berarti rumah tangga tengah menghadapi persoalan berat. Bisa jadi dapat disamakan dengan tengah menegakan benang basah. Yang maksudnya, kalau satu pihak (isteri/suami) berkehendak ingin mempertahankan rumah tangganya, sama saja dengan pekerjaan sia-sia.

Apa lagi jika pelakunya dari seorang pemuka atau tokoh yang tengah dalam proses perceraian. Berita yang mencuat di media massa tentu saja memberi contoh kurang baik bagi publik.

Sayogianya, upaya pencegahan perceraian itu juga dilakukan Pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag). Kenyataannya, anggaran di Ditjen Bimas Islam untuk penyelenggaraan kursus calon pengantin (Catin) dihapus. Dampaknya, program penting itu tidak dapat dilaksanakan.