Analisis dari CSIS (2024) menggarisbawahi peningkatan persaingan antara kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik, yang dapat berdampak pada kebijakan luar negeri dan ekonomi Indonesia. Selain itu, BPS (2024) mencatat bahwa Indonesia sedang mengalami bonus demografi, tetapi juga menghadapi tantangan penuaan populasi di beberapa daerah.
Dengan demikian, skenario Salomo (2025) tetap relevan dalam menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan pembangunan berkelanjutan. Namun, perlu ada penyesuaian untuk memasukkan faktor-faktor baru yang telah lahir sejak publikasi tersebut. Meskipun dinamika kelas menengah berubah karena teknologi, pengaruhnya dalam administrasi publik tetap signifikan. Ketidakpastian mengenai efektivitas desentralisasi dalam meningkatkan pelayanan publik masih menjadi tantangan utama.
Yang Dapat/Mungkin Terjadi dan Tidak
Skenario "Jatuh dalam Kubangan" (Stumbling Along) tampaknya menjadi proyeksi yang realistis untuk Indonesia 2025-2029. Tata kelola yang buruk, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kerentanan lingkungan tetap menjadi kendala utama bagi administrasi publik. Berbagai peristiwa dalam rentang 2020-2025 menggambarkan tantangan ini.
Misalnya, kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 (2020-2021) menyoroti masalah tata kelola dan transparansi dalam birokrasi. Aksi protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (2020) mencerminkan ketegangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan juga menggarisbawahi masalah keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Kesesuaian antara manajemen administrasi publik dengan perkembangan kelas menengah yang semakin menuntut menjadi pertanyaan kunci. Bagaimana birokrasi dapat memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas tinggi bagi kelas menengah? Ini bergantung pada reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur negara.
Meskipun desentralisasi telah meningkatkan partisipasi politik lokal, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah tetap menjadi tantangan. Adakah desentralisasi dapat memperburuk inefisiensi birokrasi dan korupsi di tingkat daerah? Atau, dapatkah desentralisasi menghasilkan inovasi positif dalam pelayanan publik?
Kesiapan Mental Kita
Kesiapan mental dalam menghadapi masa depan administrasi publik menjadi kunci untuk mencapai kemajuan berkelanjutan. Aparatur negara harus mengembangkan pola pikir adaptif, kolaboratif, dan inovatif melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesional. Dengan mentalitas yang tepat, birokrasi dapat mengubah tantangan menjadi peluang untuk meningkatkan pelayanan publik.
Kesiapan mental, tata kelola yang baik, dan pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Dalam konteks yang kompleks, di mana teknologi dan geopolitik berpengaruh besar, kita dituntut untuk lebih proaktif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Skenario Salomo (2025) menunjukkan pentingnya kelas menengah, desentralisasi, dan kesadaran lingkungan untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Meskipun tantangan ada, langkah konkret yang diambil dapat membuka jalan menuju skenario yang lebih positif, asalkan kita siap menghadapi setiap tantangan yang muncul.