Oleh. Eduardus Fromotius Lebe
(Penulis, Konsultan Skripsi dan Dosen)
Akhir-akhir ini nama Luhut Binsar Panjaitan (LBP) Â disebut-sebut ikut bermain dalam bisnis tes polymerase chain reaction atau lebih dikenal PCR. Perusahaan LBP dituduh mencari keuntungan lewat tes PCR. Akan tetapi faktanya sampai sekarang belum ada satu lembaga seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK) yang membongkar kasus ini.
Desakan agar LBP mundur datang dari beberapa kalangan. Tidak sedikit pula kalangan yang membela sang mentari kesayangan presiden Joko Widodo ini. Gaduh di ruang maya, pro kontra terhadap LBP menguatkan identitasnya sebagai menteri paling kontroversi. Namun LBP bukan politisi kemarin sore, dia tidak terbang kala dipuji, tidak tumbang kala dihina, tetap berjuang walaupun difitnah. Kira-kira ungkapan yang cocok untuk menteri yang satu ini.
LBP dengan segala kontroversi nya tetap menjadi primadona bagi presiden Joko Widodo. Sehingga banyak tugas-tugas penting yang dipercayakan kepada nya. Bukan tanpa alasan, ini karena LBP mampu menuntaskan tugas yang diberikan oleh presiden Joko Widodo.
Sesekali LBP tampil sebagai bumper presiden Joko Widodo. Kadang dalam diam, LBP tampil sebagai negosiator ulung. Terutama melakukan lobi-lobi politik dan lobi-lobi untuk mendapatkan investasi. Inilah sisi lain sang mentari yang dijuluki sebagai menteri segala urusan.
Luhut kekuatan sekaligus kelemahan Joko Widodo
Sejak masa pemerintahan Joko Widodo di periode pertama LBP sudah bermasalah. Bocornya rekaman suara "papa minta saham" dengan aktor utama Setya Novanto dan Riza Chalid kala itu menyeret nama LBP. Namun pesona LBP mata Joko Widodo tak pernah luntur.
LBP sesekali tampil garang dengan gaya nya yang khas. Karakter nya sebagai mantan prajurit TNI terlihat dalam menjalankan tugas. "Loyalitas terhadap atasannya" itulah prinsip yang sering kali disampaikan dalam ruang publik. Baginya, pimpinan tidak boleh disalahkan dalam hal ini presiden Joko Widodo dan yang disalahkan adalah bawahannya dalam hal ini adalah para menteri.
Berani mengambil resiko itulah gambaran umum kepribadian LBP. Tekanan terhadap seorang LBP datang dari berbagai kalangan, baik aktivis maupun akademisi. Tak pernah gentar untuk berhadapan dengan para aktivis maupun akademisi. Sesekali LBP tampil bak seorang ahli kala menjelaskan isu-isu ekonomi dan investasi. Bagi penulis, LBP merupakan satu-satunya purnawirawan yang paham masalah Ekonomi dan seluk-beluk investasi.Â
Bagi Joko Widodo, LBP sosok yang bisa dipercaya. Menjaga kondusifitas tim kerja itulah yang dibutuhkan oleh presiden Joko Widodo. Itulah yang dimiliki oleh seorang LBP, yang tentu berbeda dengan Rizal Ramli kala itu. Berkoar-koar di luar maupun di dalam pemerintah sehingga mengganggu kondusifitas tim kerja.
Setiap orang sah-sah saja membelah tokoh yang mereka suka. Namun, jangan memaksa presiden Joko Widodo mengikuti keinginan sekelompok orang. Sambil berteriak-teriak "buzzer" dan sebagainya. Seakan tidak paham makna demokrasi yang sebenarnya.
Sederetan tugas yang diberikan Joko Widodo mampu dituntaskan LBP. Saking banyaknya peran LBP di dalam pemerintahan Joko Widodo banyak orang menjuluki dirinya sebagai menteri segala urusan. Bagi penulis tidak ada masalah, asal mampu menjalankan dengan baik dan tuntas.
Sejak pertama dilantik, sosok LBP memang sudah kontroversi. Pernah bersitegang dengan menteri kesayangan rakyat Indonesia Susi Pudjiastuti. Namun pada periode ke dua Susi Pudjiastuti tidak lagi dipakai oleh presiden Joko Widodo. Semua keputusan ada presiden Joko Widodo, sebab undang-undang mengamanatkan kepadanya sebagai pemilik hak prerogatif dalam memilih menteri.
Sosok LBP, bukan hanya sosok pekerja keras namun juga di kenal sebagai sang negosiator ulung. Beberapa kesempatan LBP mewakili pemerintah Indonesia melakuan negosiasi dengan beberapa pihak untuk menarik investor masuk ke Indonesia. Ini bukan tugas kecil, butuh figur yang bisa meyakinkan para investor. Dan LBP mampu menjalankan tugas ini.
Diluar tugas pemerintah, LBP sering kali dipercayakan Presiden Joko Widodo untuk melakukan negosiasi politik. Salah satu yang fenomenal adalah mampu meyakinkan Prabowo Subianto bergabung ke pemerintah Joko Widodo. Bukan satu-satunya karena sosok LBP, namun ada peran besar LBP.
Ada informasi bahwa LBP sering melakukan gerakan "belakang layar" untuk melobi agar kebijakan pemerintah mendapatkan persetujuan DPR. Kesan LBP sebagai menteri segala urusan, sama sekali tidak mendegradasi kualitas kerjanya. Tetap fokus walaupun tekanan datang silih berganti.
Menanti Keputusan Joko Widodo akan Sang mentari Luhut
Banyak kalangan mendesak Presiden Joko Widodo memecat LBP dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Hal ini karena isu keterlibatan LBP dalam bisnis tes PCR. LPB dianggap mencari keuntungan lewat bisnis alat tes PCR.
Bukan hanya LBP yang disebut dalam kasus ini. Ada nama lain yang ikutan diseret yaitu menteri BUMN Erick Thohir. Oleh karena itu, beberapa aliansi telah melaporkan indikasi keterlibatan LBP dan Erick Thohir dalam bisnis PCR ke lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Biarkan KPK mengusut tuntas kasus ini. Kita percaya bahwa KPK akan bertindak sesuai prosedur yang berlaku. Kita sepakat apa pun alasannya, para koruptor tidak boleh hidup di Indonesia yang tercinta ini. Sebab ulah mereka, negara rugi dan tidak maju.
Tentu kita berharap Joko Widodo bijaksana dalam menyikapi persoalan ini. Tidak berarti langsung memecat seperti yang digaungkan oleh beberapa kalangan. Melakukan pemecatan tanpa ada dasar bukan lah langkah yang bijaksana.
Presiden Joko Widodo pernah mengalami pengalaman buruk dengan kekuatan tekanan publik. Belajar dari kasus Budi Gunawan yang terpaksa tidak dilantik Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) karena ditetapkan tersangka oleh KPK. Penetapan yang bertepatan dengan momen penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri.Â
Desakan dari publik agar Joko Widodo membatalkan penunjukan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Akhirnya Joko Widodo tunduk pada kehendak publik dengan membatalkan penunjukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Namun, Budi Gunawan melakukan banding atas penetapan nya sebagai tersangka oleh KPK. Alhasil, banding tersebut diterima dan diakhir masa jabatannya, Budi Gunawan dipilih sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Di masa periode ke dua ini, penulis tentu berharap agar presiden Joko Widodo tidak terpengaruh dengan tekanan publik. Biarkan KPK mengusut indikasi keterlibatan LBP dan Erick Thohir. Sebab, masih ada pekerjaan besar kedepannya yang membutuhkan figur LBP dan Erick Thohir. Sekian.
Mengeruda, 08 November 2021
