SEKRETARIS Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng mengatakan Kepala KSP Moeldoko mengklaim mendapat restu dari 'pak lurah' hingga para menteri termasuk Menkumham. Moeldoko mempersiapkan merebut posisi Ketua Umum Partai Demokrat dengan merebut 360 DPC dan DPD.
Selain kekuasaan juga uang telah dimainkan. Uang yang dimaksud yaitu janji pemberian Rp 100 juta untuk setiap ketua DPC. Sedangkan kekuasaan yaitu izin dan restu dari 'pak lurah'. "Pak lurah itu kalau di menteri-menteri biasanya siapa bosnya itu lah kira-kira hehe," kata Andi yang pernah menjabat Juru Bicara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dalam suatu  diskusi daring di Radio SmartFM, Jakarta, Sabtu (6/2/2021).
Andi meyakini kebenaran klaim dari kader Demokrat dalam pertemuan dengan Moeldoko di Hotel Aston, Jakarta. Sebelumnya, Ketua Bapillu Partai Demokrat Andi Arief yang menyebutkan restu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Andi kembali mengangkat nama Jokowi tersebut sebagai 'pak lurah'.
Apalagi istilah 'anak pak lurah' masih dalam ingatan banyak orang yang merujuk pada Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, yang dituding ada dalam sengkarut korupsi Bansos Kemensos. Andi Malarangeng tampaknya ingin melemparkan soal 'pak lurah' agar masyarakat juga mengaitkan dengan isu 'anak pak lurah'
Klaim tersebut hendak menimpakan kesemrawutan dalam tubuh Partai Demokrat disebabkan karena Jokowi. Sekaligus 'pak lurah' dan 'anak pak lurah' sama bikin, maaf, 'brengsek'. Restu Kongres Luar Biasa yang bisa dimaknai sebagai upaya inkonstitusional akan ditimpakan kepada Jokowi. Tentu, upaya framing tersebut hendak menjatuhkan kredibilitas Jokowi sebagai kepala negara.
Sebenarnya, beberapa jam setelah nama Moeldoko disebut sebagai pihak eksternal yang hendak melakukan kudeta. Mantan Panglima TNI itu  langsung memberikan bantahan. Moeldoko juga menegaskan tidak ada kaitan dengan Jokowi dalam urusan tersebut. Namun, tampaknya, elite partai besutan SBY tersebut masih terus menggoreng isu bahwa benar telah ada izin dan restu Jokowi.
Tampaknya daya gempur Demokrat yang dilakukan mengerahkan segala lini. Setelah SBY turun gunung dengan menembakkan bahasa simbol dengan istilah the good, the bad, dan the ugly. Kemudian AHY menyebutkan secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Demikian pula seluruh jajaran elite, termasuk  Andi Mallarangeng yang merupakan juru bicara majelis tinggi partai.
Namun, gempuran itu tidak memancing Jokowi keluar dari Istana untuk menulis balasan dari surat yang dikirimkan AHY. Jokowi juga enggan memberikan pernyataan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat memberikan pernyataan bahwa Jokowi tidak akan menjawab surat AHY cukup di jalanan bukan secara resmi alias sambil lalu. "Pak @jokowi sibuk kerja, masss.. Ngatasi Covid dan bangun Indonesia," sindir loyalis Jokowi, Denny Siregar.
Sudah hampir sepekan serangan ditembakkan Demokrat tetapi karena terkesan panik maka tembakan itu salah arah. Jokowi tetap tenang-tenang saja di dalam Istana. Hal itu membuat Demokrat kian gelisah. Meski sejak awal SBY telah memberikan lampu hijau kepada sang putra mahkota untuk melakukan perang terbuka.
SBY dan AHY memang belum muncul lagi. Tampaknya perlu strategi baru. Setelah pengumuman AHY, kemudian yang berperang adalah para elite, termasuk yang dipaparkan di atas yaitu Andi Mallarangeng.
Hingga saat ini, yang terasa adalah psywar (psychological warfare)Â yaitu antara partai demokrat versus Meoldoko. Istana yang menjadi sasaran tembak Demokrat cukup melakukan pertahanan diri dengan mengklaim tidak mau campur tangan urusan internal partai.
