Menelisik Efektivitas Penerapan QRIS di Indonesia

Infrastruktur jaringan hingga saat ini masih terkonsentrasi di Jawa. Sedangkan daerah di luar Jawa masih banyak yang belum didukung oleh infrastruktur yang memadai (Nidia Zuraya, 2019). Meski demikian, kehadiran sebuah kemajuan teknologi sudah sepatutnya mendapatkan apresiasi. 

Kehadiran QRIS ini dianggap akan lebih efisien, karena para konsumen dan merchant tidak harus memiliki banyak tempelan QR Code di meja kasirnya. Bagi pemerintah, QRIS dapat membantu merekam transaksi penerimaan keuangan daerah seperti pembayaran pajak sehingga prosesnya lebih efisien.

Implementasi QRIS mengacu pada standar nasional QRIS yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia yaitu  Peraturan Anggota Dewan (PADG) No.21/18/PADG/2019 dan No.24/1/PADG/2022. QRIS ini mengakomodir 2 model QR Code yaitu Merchant Presented Mode (MPM) statis dan dinamis serta Customer Presented Mode (CPM). Jenis MPM statis merupakan model yang paling mudah dilakukan karena merchant hanya perlu menempel sticker QRIS lalu pengguna cukup melakukan scan, memasukkan nominal, PIN, dan klik bayar. MPM statis sangat efektif digunakan pada UMKM. 

Beberapa pedagang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) telah menerapkan bentuk dari QRIS seperti penempelan stiker barcode di dinding toko, meja kasir, dan kaca toko yang nantinya dapat di scan oleh pelanggan. 

Dengan adanya sistem tersebut, peranan QRIS membantu pedagang UMKM untuk tidak tertipu peredaran uang palsu, mengurangi risiko pencurian uang. Para pedagang juga kerap kali kesusahan mengembalikan uang pelanggan yang nominalnya besar atau kecil sehingga dengan adanya bentuk QRIS ini, transaksi lebih praktis dan membantu pedagang untuk mencatat pendapatan harian yang didapatkan.

 Selain itu, QRIS juga berguna bagi pembeli (Pengguna), sebab mereka akan merasa fleksibel, aman, dan praktis. QRIS menggunakan sistem scan, sehingga pengguna merasa lebih mudah dalam melakukan pembayaran. Bisa dipastikan seluruh PJSP penyedia QRIS juga telah resmi dilisensikan bahkan diawasi langsung oleh Bank Indonesia.

Dengan adanya keberadaan QRIS, proses transaksi pedagang berjalan dengan lancar dan aman. Keberadaan QRIS meningkatkan pendapatan pedagang sekitar 5-10% dalam sehari bagi para pedagang dikarenakan banyak pelanggan yang merasa bahwa pedagang yang memberikan fitur QRIS di toko tidak perlu repot untuk membawa uang (Sihaloho, Atifah & Suci, 2020). 

Kenaikan pendapatan yang paling tinggi juga dirasakan pedagang ketika berjualan di hari Sabtu dan Minggu saat menggunakan QRIS. Kenaikan pendapatan ini akan menguntungkan negara, baik dari segi pendapatan nasionalnya nanti ataupun mempercepat inklusi keuangan digital negara. 

Meskipun penerapan QRIS dinilai memiliki banyak keuntungan, akan tetapi masih banyak hambatan dalam proses end to end-nya. Belum meratanya jaringan internet dan pemahaman terkait QRIS menjadikan masih banyak masyarakat yang masih memilih menggunakan uang tunai dari pada uang digital.

QRIS (QR Code Indonesia Standard) memiliki tujuan untuk memudahkan transaksi yang terawasi dengan satu pintu. Penerapan QRIS memerlukan waktu yang cukup lama terutama di kota-kota kecil. Hal ini mengingat tingkat literasi keuangan digital di Indonesia yang masih rendah. Sehingga, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi secara masif ke seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, penerapan QRIS juga masih terkendala konektivitas yang belum merata. 

Infrastruktur jaringan hingga saat ini masih terkonsentrasi di Jawa. Meskipun pada kondisi nyata penerapan QRIS menghadapi sejumlah tantangan, kehadirannya dalam sistem pembayaran mendapat respon positif dari berbagai pihak karena dampak positif yang lebih banyak.